Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS MENGENAI RIBA DAN BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Adila Fitriani; Kenneth Jonathan M D; M Reval Alfiadi Farisqi; Vania Anindya; Zidan Febriansyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3701

permasalahan mengenai transaksi yang mengandung suatu riba dan bunga bank telah menjadi hal yang sangat sering diperdebatkan tidakhanya oleh para ahli agama tetapi juga masyarakat luas khususnya masyarakat muslim. Riba adalah sebuah bentuk dari transaksi yang mengacu pada penambahan biaya darimodal pertama atau harga pokok sebuah barang tanpa adanya imbalan apapun. Baik dalam segi hutang piutang ataupun jua beli. Posisi sebuah Bunga Bank dalam agama Islam masih saja menjadi permasalahan diantara para ulama kontemporer. Oleh sebab itu, dalam melihat permasalahan yang terkait dengan permasalahan bunga bank, perlu dikembalikan lagi kepada masing – masing personal atau individu serta negara dari para pihak terkait. Dalam kehidupan ini ada baik dalam melakukan muamalah, tetap berpergang teguh pada prinsip – prinsip dan etika Hukum Ekonomi Syariah

EVALUASI UU CIPTA KERJA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM (APAKAH REGULASI BARU MENDUKUNG PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL) Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Addison Ghazia Aristito; Farahdinny Siswajanthy
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 9 No. 8 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v9i8.6626

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui penyederhanaan perizinan dan akses pembiayaan. Penelitian ini mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Fokus utama dari kajian ini meliputi kemudahan akses perizinan, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang, serta upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif dari UU Cipta Kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan peluang besar bagi UMKM, pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pengetahuan manajerial, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya akses terhadap teknologi. Selain itu, regulasi daerah yang tidak konsisten dan stigma negatif terhadap UMKM juga menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, mengubah persepsi masyarakat, dan memastikan keselarasan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi menjadi pendorong utama dalam pengembangan UMKM jika diiringi dengan implementasi yang efektif dan dukungan yang komprehensif.

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI INDONESIA Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Mahipal
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18874

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum tata ruang di Indonesia dalam mencegah alih fungsi lahan, terutama pada lahan pertanian dan kawasan lindung yang penting bagi ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Meskipun kebijakan tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaruh kepentingan politik juga sering menghambat penerapan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dengan teknologi, pemberian insentif untuk pelestarian lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan upaya tersebut, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : Tata Ruang, Kebijakan, Alih Fungsi Lahan.

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG DALAM MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN DI INDONESIA Zidan Febriansyah; Muhamad Giosefi; Jany Timothy Ronald Saputro; Mahipal
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18874

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum tata ruang di Indonesia dalam mencegah alih fungsi lahan, terutama pada lahan pertanian dan kawasan lindung yang penting bagi ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan. Meskipun kebijakan tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, lemahnya pengawasan, tekanan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaruh kepentingan politik juga sering menghambat penerapan kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dengan teknologi, pemberian insentif untuk pelestarian lahan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Dengan upaya tersebut, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : Tata Ruang, Kebijakan, Alih Fungsi Lahan.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search