Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Fathir Putra Maulud
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HR BUKHARI MUSLIM DAN PERSPEKTIF UU NO 31 TAHUN 1999 Fathir Putra Maulud; Tajul Arifin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4049

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dalam merusak nilai nilai demokrasi,moralitas,merugikan keuangan negara,pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni kepolisian,kejaksaan dan KPK.tindak pidana korupsi yang merajalela ditanah air tidak hanya merugikan keuangan negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang di dasarkan pada perundang undangan. Kejaksaan berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana Dalam suatu negara dengan mayoritas penduduk Islam, persoalan korupsi tidak dapat benar-benar teratasi tanpa pemahaman yang baik dan kesadaran akan bahayanya, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis sebagai sumber hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dengan cermat larangan tindakan korupsi menurut hadist Bukhari dan Muslim
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Citarum Rihan Rizky; M Z Syafiq Haidar Hisyam; Muhammad Rafa; Fathir Putra Maulud; Ahmad Ramdani
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 2 (2025): December: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/mrbybb57

Abstract

This study analyzes the enforcement of environmental law in addressing pollution in the Citarum River by employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the regulatory framework, the implementation of law enforcement mechanisms, and the challenges affecting their effectiveness in practice. The Citarum River plays a strategic role in supporting social, economic, and ecological systems; however, it faces serious pressures from industrial pollution, domestic waste, and spatial planning issues. The national legal framework provides a basis for environmental protection through the regulation of water quality standards, environmental permitting regimes, and the imposition of administrative and criminal sanctions. The implementation of environmental law enforcement reflects ongoing efforts in monitoring and sanctioning polluters, particularly corporate actors, although overall legal compliance remains suboptimal. The effectiveness of enforcement is influenced by institutional constraints, technical challenges in evidentiary processes, inter-agency coordination issues, and social factors within affected communities. This study emphasizes the importance of strengthening institutional coordination, enhancing the capacity of law enforcement authorities, and integrating environmental restoration approaches. Consistent and equitable enforcement of environmental law is expected to contribute to improvements in environmental quality, ensure the long-term sustainability of the Citarum River, and support the protection of the public’s right to a healthy and sustainable environment in Indonesia.
Co-Authors Ahmad Ramdani M Z Syafiq Haidar Hisyam Muhammad Rafa Rihan Rizky Tajul Arifin