Nasution, Habibi Irham Buana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KETIDAKSESUAIN UNDANG-UNDANG ARBITRASE DENGAN PRINSIP FINAL DAN BINDING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Putri, Helmalia; Nasution, Habibi Irham Buana; Bathuta, Nawa; Syahriadi, Boykeke; Siregar, Aldiansyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i3.6025

Abstract

Abstract This research aims to examine the mismatch between Indonesian arbitration law and the principle of finality and bindingness in dispute resolution. Using a qualitative analysis method, the study identifies various legal aspects that hinder the implementation of the principle, including ambiguities in the statutory provisions and chlenges in arbitration practice. The results show that these discrepancies can lead to legal uncertainty and reduce parties' confidence in the arbitration process. In addition, the study recommends the need for revisions to the arbitration law to better align it with the final and binding principle, as well as increased education for legal practitioners and related parties. These findings are expected to overcome the misalignment between the final and binding principles in arbitration and its laws in several ways including legislative changes, regulating clear and more comprehensive arbitration agreements, and legal harmonization for the effectiveness of dispute resolution through arbitration. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara undang-undang arbitrase di Indonesia dan prinsip final dan binding dalam penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang menghambat implementasi prinsip tersebut, termasuk ambiguitas dalam ketentuan undang-undang dan tantangan dalam praktik arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan pihak-pihak dalam proses arbitrase. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap undang-undang arbitrase agar lebih selaras dengan prinsip final dan binding, serta peningkatan edukasi bagi praktisi hukum dan pihak terkait. Temuan ini diharapkan dapat mengatasi ketidak selarasan antara prinsip final dan binding dalam arbitrase dengan undang-undangnya dapat ditempuh dengan beberapa cara diantaranya perubahan legislasi, mengatur perjanjian arbitrase yang jelas dan lebih komprehensif, serta harmonisasi hukum untuk efektifitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
PROBLEMATIKA ETIKA DALAM PRAKTIK ADVOKASI PADA KASUS-KASUS DI INDONESIA Brahmana, Febi Febonecci S.; Putri, Helmalia; Yusuf, Dhea Ananda Puspita; Siregar, Halimatusaddiah; Nasution, Habibi Irham Buana; Nasution, Nazri Adhlani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7449

Abstract

Ethical problems in advocacy practice are complex and crucial issues for the sustainability and public trust in the legal profession. This study aims to identify factors that contribute to ethical violations in advocate practice, as well as review the effectiveness of the applicable code of ethics. Using the desk research method, this study collected data from various relevant literature, including scientific journals, reference books, code of ethics regulations, and reports from advocate professional organizations. The results show that ethical dilemmas in the advocate profession often arise due to conflicts of interest, pressure from clients, and a lack of understanding of ethical values. External factors, such as economic demands and socio-political influences, also play an important role in encouraging violations of the code of ethics. Although the code of ethics for advocates has been implemented, its effectiveness still needs to be improved through stronger supervisory mechanisms, continuous ethics training, and strict sanctions for violators. By strengthening these aspects, it is hoped that advocates will be able to carry out their functions with greater integrity, thereby increasing public trust in the justice system. Problematika etika dalam praktik advokasi merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi keberlangsungan serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika dalam praktik advokat, serta meninjau efektivitas kode etik yang berlaku. Menggunakan metode penelitian pustaka, kajian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi kode etik, dan laporan dari organisasi profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etika dalam profesi advokat sering kali muncul akibat konflik kepentingan, tekanan dari klien, dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai etis. Faktor eksternal, seperti tuntutan ekonomi dan pengaruh sosial-politik, juga memainkan peran penting dalam mendorong pelanggaran kode etik. Meskipun kode etik profesi advokat sudah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang lebih kuat, pelatihan etika berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan penguatan pada aspek-aspek ini, diharapkan advokat dapat menjalankan fungsinya dengan integritas yang lebih tinggi, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan juga meningkat.