Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI MERCHANDISE K-POP SECARA ONLINE Andini, Asifa Eki; Syafridah, Syafridah; Bangun, Suriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6057

Abstract

Kalangan K-Popers sering mencari dan membeli Merchandise K-Pop melalui sosial media Twitter dan Marketplace Shopee. Pada prakteknya, adakalanya konsumen dirugikan atas wanprestasi oleh pihak pelaku usaha atau penjual, yaitu konsumen mendapat barang tidak sesuai dengan yang disepakati. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli Merchandise K-Pop secara online serta bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam jual beli Merchandise K-Pop secara online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi yuridis empiris dengan melakukan metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara dan observasi) serta studi kepustakaan. Bentuk kerugian konsumen adalah Produk yang dikirim cacat, Penjual tidak mendengarkan keluhan pembeli, Produk yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, Penjual tidak memberi ganti rugi, Bentuk perlindungan hukum kepada Konsumen dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, dapat juga mengajukan permohonan ke BPSK dengan cara mediasi/arbitrase/konsiliasi, dapat juga diselesaikan di luar pengadilan secara online atau elektronik
Application of Lex Superior Principle in Shareholders General Meeting at Public Companies: South Jakarta District Court Case NO. 91/PDT. P/2024 Sembiring, Andryan Esra; Suprapti, Endang; Bangun, Suriadi
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 11 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i11.2080

Abstract

Law No. 40 of 2007 is a Lex Superior for Limited Liability Companies in the Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS), as regulated in Chapter VI articles 75 to 91. When the Limited Liability Company becomes a Public Company, the holding of the GMS is subject to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15 of 2020, so that POJK No. 15 of 2020 is an inferior Legi to Law No. 40 of 2007. In the decision of the Panel of Judges of the South Jakarta District Court No. 91/Pdt.P/2024/PN Jkt on the application to reduce the number of quorums in the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, the Panel of Judges made a determination decision granting the application of PT Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, with legal considerations: (a) The Articles of Association of PT Exploitasi Energi Indonesia, Tbk Article 22 letter F state that in the event that the quorum of the Second GMS is not reached, then at the request of the Company, the quorum is determined by the Chairman of the District Court whose territory includes the Company's domicile (b) Article 86 paragraph 5 of Law No. 40 of 2007 states that in the event that the quorum of the Second GMS as referred to in paragraph 4 is not reached, The Company may request the Chairman of the District Court whose jurisdiction includes the Company's domicile on the request to establish a quorum for the Third GMS (c) Article 78 paragraph (4) of Law No. 40 of 2007 that other GMS may be held at any time based on the need for the benefit of the Company (d) Article 22 paragraph 2 of the Articles of Association of PT Exploitasi Energi Indonesia, Tbk that the Second GMS is valid and has the right to make binding decisions if attended by shareholders who are representing at least 1/3 (one-third) of the total number of shares with valid voting rights (d) Because from 2021-2023 PT Exploitasi Energi Indonesia, Tbk could not hold the EGMS due to lack of quorum, the Panel of Judges deemed it necessary to hold other EGMS to accommodate the impasse experienced by the Company. The above legal considerations can explain the decision of the Panel of Judges which applies the Principle of Lex Superior Derogate Legi Inferiori in the implementation of EGMS in Public Companies which is final and has permanent legal force in accordance with article 86 paragraph 7 of Law No. 40 of 2007.
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI PENGGANTI SERTIFIKAT ASLI YANG HILANG BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Rahmaniah, Erlin; Tarigan, Arihta Esther; Bangun, Suriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah atau alat bukti bagi pemegang hak yang sah atas tanah tersebut. Sertifikat Pengganti merupakan sertifikat yang diterbitkan karena sertifikat yang lama mengalami kerusakan/hilang dan kedudukannya sama dengan sertifikat lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan sertifikat tanah pengganti dan untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat tanah pengganti atas sertifikat lama yang telah hilang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat pengganti karena hilang dilakukan berdasarkan surat pernyataan hilang yang dibuat di bawah sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, disertai pemenuhan seluruh persyaratan yang ditentukan. Setelah syarat lengkap, Kantor Pertanahan memproses penerbitan sertifikat pengganti, namun sebelum diterbitkan harus diumumkan terlebih dahulu di surat kabar dan Kantor Kelurahan selama 30 hari kerja. Sertifikat pengganti yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat asli yang hilang karena merupakan salinan resmi buku tanah dan surat ukur dengan nomor yang sama. Kata kunci: sertifikat, sertifikat pengganti, kekuatan hukum.