Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Sutiyani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PDF TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH (Studi Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm) Isminanda, Syefira; Hidayati, Nuri; Jatmiko, Krisno; Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena nafkah sebagai alasan perceraian dan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dalam putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm. Penelitian ini dilakukan di Batam dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Agama Batam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (library research). Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, adalah Menurut pasal 38 UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan. Alasan perceraian karena faktor nafkah banyak terjadi dimasyarakat ini. Pada akhirnya Pihak istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan putusnya perkawinan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah (Studi Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm). Akibat hukum putusnya perkawinan karena faktor nafkah, apabila ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus demi hukum, yaitu hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34.
Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemberitaan Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Jatmiko, Krisno; Sutiyani; Buanakhe , Iman Frizal; Buulolo , Felix
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumya pihak yang dirugikan mendasarkan gugatannya pada Pers dinilai tidak melakukan peliputan secara berimbang, tidak melakukan konfirmasi, dan berita bersifat terdensius. Jika ditinjau dari beberapa kasus kelalaian Pers yang terjadi, dapat diketahui bahwa berita yang S4dimuat tidak melakukan check dan recheck kembali tentang keakuratan berita tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diberitakan, ditambah lagi dengan adanya sikap masyarakat yang sudah terlanjur, mempercayai berita tersebut sehingga membentuk opini dalam masyarakat tersebut (public opinion). Hasil dari Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita tidak benar bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.
Urgensi Penegakan Kode Etik dalam Mencegah Mafia Peradilan Asara Inacio Tae; Diana Nuri Yanti Kabu; Yafeti Waruwu; Sutiyani
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11457

Abstract

Although judicial corruption has received attention in various studies, research specifically examining the preventive (ex ante) function of enforcing legal professional codes of ethics remains limited. This study aims to analyze the urgency of enforcing legal professional codes of ethics as a preventive instrument for mitigating judicial corruption practices in Indonesia. The study employed a normative-qualitative legal method using a statutory approach and a conceptual approach, based on secondary legal materials purposively selected through a literature search. Data were collected through a document review of laws and regulations, the Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), and recent scholarly literature. The data were analyzed deductively and qualitatively using Lawrence M. Friedman’s Theory of Legal Effectiveness and Aristotle’s Theory of Virtue Ethics. The results indicate that judicial corruption practices primarily stem from a fragile legal culture and weak judicial accountability rather than merely from deficiencies in legal substance or structure. Firm and consistent enforcement of the KEPPH can narrow the gray areas of conduct that are not yet fully addressed by criminal law. These findings contribute to the development of legal effectiveness theory and virtue ethics-based professional ethics studies while broadening the understanding of preventive anticorruption strategies within the judiciary. This study concludes that consistent, collaborative, and transparent enforcement of the KEPPH by the Mahkamah Agung and Komisi Yudisial is an essential prerequisite for strengthening judicial integrity and restoring public trust. The practical implications of this study emphasize the need to strengthen the synergy between internal and external oversight by the Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, and legal professional organizations. This study also opens opportunities for empirical research on the measurable impact of code-of-ethics enforcement on the prevalence of judicial corruption practices.
Peran Etika Profesional dalam Membangun dan Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum di Indonesia Iman Frijal Buanakhe; Indah Erdasari; Setyo Utomo; Sutiyani
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11459

Abstract

Public trust is an important indicator of the success of a law enforcement system in a state governed by the rule of law. However, various ethical violations by law enforcement officials, such as abuse of authority, corruption, discrimination in service delivery, and actions contrary to the principles of professionalism, have diminished public trust in law enforcement institutions and demonstrated a gap between the ideal standards of the legal profession and their implementation. This study aims to analyze the role of professional ethics in building and enhancing public trust in law enforcement authorities and to identify the factors influencing the effectiveness of legal professional ethics implementation in Indonesia. The study employed a qualitative method with a normative juridical approach supported by case studies and literature analysis. Data were obtained through a review of laws and regulations, professional codes of ethics for law enforcement officials, books, scholarly journal articles, and various cases of ethical violations and were subsequently analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the consistent application of professional ethics plays an important role in strengthening the legitimacy of law enforcement institutions, improving the quality of public services, and ensuring legal certainty. Conversely, ethical violations that are not addressed transparently can reduce public trust and weaken the rule of law. This study affirms that strengthening oversight systems, providing continuous ethics education, and imposing firm sanctions are prerequisites for professional and integrity-based law enforcement. These findings contribute to the development of legal professional ethics scholarship and provide practical implications for law enforcement institutions in strengthening accountability, transparency, and public trust.
Co-Authors Asara Inacio Tae Buanakhe , Iman Frizal Buulolo , Felix Diana Nuri Yanti Kabu Iman Frijal Buanakhe Indah Erdasari Isminanda, Syefira Krisno Jatmiko Nuri Hidayati Setyo Utomo Yafeti Waruwu