Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Krisno Jatmiko
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN TERKAIT PENGAWASAN AUDITOR Jatmiko, Krisno; Yani, Ahmad; Andika, Cahya
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sebuah institusi atau perusahaan telah Diatur terkait pengawasan jaminankeamanan nya dalam hal Sumber daya manusianya juga dalam menjaga citra dannama baik suatu perusahaan melalui Undang Undang Republik Indonesia No 7tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangtahun 1998 diatur dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pada Pasal 29kemudian diatur juga dalam Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang UndangNomor 21 Tahun 2011 Yang Berfungsi menyelenggarakan Sistem Pengaturan Danpengawasan nya agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran yang tidak diinginkanMelalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan tersebutdikarenakan terdapat potensi pelanggaran yang diakibatkan dari pihak luarataupun pihak internal itu sendiri, maka dibutuhkan sebuah pengaturan Konsepbaru untuk menekan adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi melaluipenegasan didalam konsep kepatuhan dan Kehati hatian . Sebuah Rekonstruksipengaturan pasal adalah merubah Konsep penerapan yang diatur dalam sebuahperusahaan tanpa merubah unsur yang mengaturnya artinya perapan konsep yang dilakukan selama ini terdapat sebuah kelemahan didalam nya sehingga memicutindakan kecurangan atau melanggar norma hukum yang sudah diatur didalamnya.
TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL GILIMANUK Hamid, Abdul; Nurfransiska, Ferika; Jatmiko, Krisno; Sutiyani, Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberiperlindungan hukum terhadap seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannyaserta untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Banyaknya kecelakaan kapal yang menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa sering terjadi di perairanIndonesia dan menjadi pemberitaan yang seringkali kita dengar, akibat dari kejadiantersebut maka dapat dipastikan syahbandarlah yang menjadi tersangkanya. Dalammelaksanakan tugas, fungsi dan kewenanangannya seorang syahbandar tidakbekerja seorang diri tetapi dibantu oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yaituMarine Inspector SDP yang bertugas memeriksa kelaiklautan kapal sebelum kapalberangkat yang hasil pemeriksaan tersebut adalah laik dan laik laut kapal tersebut,bila kapal dilaporkan laik laut maka seorang syahbandar akan menerbitkan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimakasud akan tetapi bila laporan marine inspectorSDP selaku Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal melaporkan bahwa kapal tidaklaik laut maka seorang syahbandar akan menangguhkan penerbitan suratpersetujuan berlayar bagi kapal dimaksud sampai kapal tersebut melengkapi semuapersyaratan administratif maupun pemeriksaan fisik kapal yang telah dilaporkantersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentangtanggung jawab hukum seorang syahbandar dalam pengawasan keselamatan kapalangkutan penyeberangan pada satuan pelayanan pelabuhan penyeberanganGilimanuk. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah menganalisis bagaimanaperanan syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutanpenyeberangan, menganalisis faktor - faktor apa yang menghambat syahbandardalam melaksanakan pengawasan keselamatan sarana angkutan penyeberanganserta tanggung jawab hukum syahbandar bilamana terjadi kecelakaan kapalangkutan penyeberangan.
PDF TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA FAKTOR NAFKAH (Studi Pada Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm) Isminanda, Syefira; Hidayati, Nuri; Jatmiko, Krisno; Sutiyani
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena nafkah sebagai alasan perceraian dan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah dalam putusan nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm. Penelitian ini dilakukan di Batam dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, penelitian ini mengambil objek di Pengadilan Agama Batam. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan (library research). Faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, adalah Menurut pasal 38 UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu Kematian, Perceraian, dan Atas Keputusan Pengadilan. Alasan perceraian karena faktor nafkah banyak terjadi dimasyarakat ini. Pada akhirnya Pihak istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan putusnya perkawinan dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis Hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah (Studi Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2022/PA.Btm). Akibat hukum putusnya perkawinan karena faktor nafkah, apabila ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus demi hukum, yaitu hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 sampai dengan pasal 34.
Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemberitaan Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Jatmiko, Krisno; Sutiyani; Buanakhe , Iman Frizal; Buulolo , Felix
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumya pihak yang dirugikan mendasarkan gugatannya pada Pers dinilai tidak melakukan peliputan secara berimbang, tidak melakukan konfirmasi, dan berita bersifat terdensius. Jika ditinjau dari beberapa kasus kelalaian Pers yang terjadi, dapat diketahui bahwa berita yang S4dimuat tidak melakukan check dan recheck kembali tentang keakuratan berita tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diberitakan, ditambah lagi dengan adanya sikap masyarakat yang sudah terlanjur, mempercayai berita tersebut sehingga membentuk opini dalam masyarakat tersebut (public opinion). Hasil dari Penelitian ini Prosedur pengajuan gugatan perdata terhadap Pers yang memberikan berita tidak benar bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dengan mekanisme sebagai berikut : Pendaftaran Gugatan, Membayar Panjar Biaya Perkara, Registrasi Perkara, Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penetapan Majelis Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Tanggungjawaban Pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung yaiu Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.
PENGARUH PENGHAPUSAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) TERHADAP SISTEM PEMILU STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 Jatmiko, Krisno; Nurfransiska, Ferika; Sutiyani, Sutiyani; Putra, Vingky Dwi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.779

Abstract

This research is motivated by the existence of a provision for the threshold for presidential candidacy in Article 222 of Law Number 7 of 2017 which regulates the minimum requirement of 20% of the House of Representatives seats or 25% of the national valid votes for political parties to nominate the president. This provision is considered to limit the participation of small parties and cause electoral injustice. The Constitutional Court, which previously consistently rejected the testing of Article 222, through Decision Number 62/PUU-XXII/2024 finally canceled the article because it was considered to violate the principle of people's sovereignty and cause intolerable political inequality. This research uses a normative juridical method with a legislative, case, and conceptual approach, as well as analyzing primary and secondary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court can test norms in the realm of open legal policy if it is proven to be contrary to the constitution. Although only as a negative legislator, the Court also provides normative recommendations as a guide for the House of Representatives to draft replacement regulations, such as the elimination of vote-based or seat-based thresholds, as well as involving small parties in the formation of laws. This ruling creates a legal vacuum that must be immediately responded to by lawmakers to maintain legal certainty ahead of the 2029 election. This research emphasizes the importance of consistency in the legal reasoning of the Constitutional Court and the need for public involvement in the formulation of new norms so that electoral democracy in Indonesia is maintained.
Co-Authors Abdul Hamid ahmad yani Andika, Cahya Buanakhe , Iman Frizal Buulolo , Felix Ferika Nurfransiska Isminanda, Syefira Nuri Hidayati Putra, Vingky Dwi Sutiyani Sutiyani, Sutiyani