Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Persepsi Mahasiswa Ilmu Politik Terhadap Baliho Calon Legislatif Yati Fadilah; Petrick Stiven; Lili Hasanah; Muhammad Gilang Pratama
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): September - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v1i2.467

Abstract

This research aims to explore political science students' perceptions of the use of billboards for legislative candidates in the context of general elections in Indonesia. Involving 24 respondents, this research used quantitative methods with simple linear regression analysis to identify factors that influence students' perceptions of billboards for legislative candidates. The results of the questionnaire show that the majority of respondents agree or strongly agree with the influence of billboards in general elections, with the level of satisfaction with political decisions as the most dominant aspect. Although there are variations in opinion, the main conclusion is that billboards for legislative candidates have a significant influence in influencing the perceptions and decisions of political science voters. This research contributes to the understanding of democratic practices and participatory politics among political science students and provides a basis for improvement or innovation in the use of billboards for legislative candidates to make them more effective.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN FITUR PADA APLIKASI PLN MOBILE UNTUK KEMUDAHAN PELAYANAN PELANGGAN Muhammad Gilang Pratama
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i2.578

Abstract

PT PLN (Persero) sebagai pemimpin dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia, telah memahami pentingnya mengikuti tren teknologi dan terus berupaya untuk memperbaiki sistem dan proses mereka agar sesuai dengan perkembangan tersebut. PT. PLN (Persero) UP3 Marunda merupakan salah satu Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di Indonesia yang melayani pelanggan dibidang kelistrikan. Data yang diperoleh ini berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pegawai PT. PLN (Persero) UP3 Marunda serta pengguna PLN Mobile, observasi, serta kajian pustaka dan literatur sebagai sumber informasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait pelayanan pelanggan di PT. PLN (Persero) UP3 Marunda, penggunaan aplikasi PLN Mobile membawa beberapa manfaat yang signifikan, di antaranya: 1) Aplikasi PLN Mobile bermanfaat bagi pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Marunda salah satunya yaitu Pelanggan dapat dengan mudah membayar tagihan listrik bulanan mereka melalui aplikasi PLN Mobile. 2) Aplikasi ini tidak hanya memberikan manfaat kepada pelanggan, tapi juga bagi pegawai PT. PLN (Persero) UP3 Marunda dalam meningkatkan efektivitas penanganan keluhan, namun kurang sosialisasi.
FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM Muhammad Gilang Pratama; Diah Gustiniati M.; Muhammad Farid
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bqda9s27

Abstract

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Meskipun secara normatif perampasan aset telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktik penegakan hukum pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mekanisme perampasan aset, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk melihat implementasi perampasan aset oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta data lapangan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang menjadi penghambat dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktorĀ  masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum menjadi hambatan yang paling dominan karena belum adanya regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai perampasan aset, khususnya perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Selain itu, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalamĀ  penelusuran aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlambat proses perampasan aset hasil korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memerlukan pembaruan regulasi yang lebih progresif, penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan follow the money secara konsisten agar pemulihan kerugian negara dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.