Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah Lubis, Akma Qamariah; Tanjung, Dhiauddin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4605

Abstract

Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. This study aims to determine the legality of marriage registration through marriage isbat. This research uses the type of normative research. The results of the study indicate that the legitimacy of marriage registration through the determination of isbat. 
Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam Lubis, Akma Qamariah; Pagar, Pagar; Lubis, Fauziah
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.6260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, terutama di Era Pandemi Covid 19 yang mana Permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan sejak akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2022 sekitar 30 % kenaikan setiap tahunnya. Dispensasi Kawin atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan usia minimal 19 tahun pria dan wanita melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin  dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan perkawinan dibawah umur. Kemudian dalam ketentuan yang terbaru tidak dicantumkannya mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan usia muda. perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif analisis. Penelitian ini sangat penting dibahas karena lebih mengedepankan sebuah teori baru (novelti) mengenai Pendidikan Islam bagi anak bawah umur (the best education of the child) senada juga dengan Slogan “pendidikan untuk  manusia  bukan  manusia untuk  pendidikan” Perspektif Hukum Progresif.