Articles
<![CDATA[Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah Salat ]]>
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.545 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v11i1.1273
<![CDATA[In the implementation of one's prayer service is required to face the direction of Qibla as a valid requirement of prayer. Understanding of facing the Qiblah should be understood properly and maximally so that efforts to face the Qiblah can be done well and precisely. This paper explains that the obligation of facing the Ka’bah is for the one who is able to see the Ka’bah directly. But for those who are far from Mecca and cannot see the Ka’bah directly, the majority of the Muslim scholars only oblige facing towards the Kaaba (jihah al-ka’bah). However, in retrospect, the ulama have a strong opinion that for the one who can see the Kaaba, and the one who cannot see the Kaaba, but in fact he can be wise to know the direction to the Kaaba (jihah al-Ka’bah), then they are obliged to face the building of the Kaaba ('ainul Ka’bah). From the term ‘ainul ka’bah and jihah al-ka’bah, it is actually the one point to be taken that is the Kaaba in Mecca. ‘Ainul ka’bah is the building of the Kaaba itself, whereas the jihah of al-ka’bah is the direction towards the Kaaba. Therefore, to lead to the Kaaba, it should not be carelessly facing. Especially with the existing science and technology, the calculation to lead to the point of the Kaaba becomes easier with accuracy that can be accounted for. If so, science and technology can participate to play a role in completing the worship of Muslims, i.e. facing the Qiblah more appropriate for the validity of worship.]]>
<![CDATA[KEBOLEHAN WALI SEMARGA DAN URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERKAWINAN MANGALUA DI MASYARAKAT PAKPAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Hisyamsyah Dani, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hafsah, Hafsah]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 7 No. 02 (2024): Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/im.v7i02.7173
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Wali Semarga dan urgensi pendidikan islam bagi anak dalam rukun dan syarat pernikahan Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi yang menjadikan Wali Semarga dalam pelaksanaan perkawinan secara Mangalua. Adapun data-data utama (primer) diperoleh melalui wawancara dengan Para pengantin yang melakukan Mangalua dengan menggunakan Wali Semarga. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang, dan Tokoh Agama yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi. Hasil penelitian menunjukkan Wali Semarga kebanyakan tidak dilakukan oleh yang satu nasab dengan seorang perempuan yang ingin menikah. Semarga dalam hal ini adalah bisa jadi orang lain, oramg tua angkat, dan yang bisa dimintai bantuan oleh pengantin tersebut. Namun, ststus nasab yang berhak menjadi wali tidak ada. Pelaksanaan ini terjadi dikarenakan adanya tuntutan maupun keinginan menikah namun terhalang dengan izin orang tua, status sosial, hingga pelaksanaan adat yang menjadi tantangan bagi muda-mudi yang ingin menikah. Selain itu, mereka juga harus siap untuk melakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak dan memperhatikan pendidikan seorang anak, apalagi yang masih di bawah umur. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama.]]>
<![CDATA[Analisis Risiko Usaha Pada UMKM Kerupuk Udang Sri Rezeki Desa Simpang Marbau ]]>
<![CDATA[Surya, Surya]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>;
<![CDATA[Daulay, Indi Ramadhani]]>;
<![CDATA[Safitri, Bujing]]>;
<![CDATA[Agung, Muhammad]]>
<![CDATA[ MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 10 No 4 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69896/modeling.v10i4.1888
<![CDATA[Peran UMKM dalam bidang ekonomi salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru, pengembangan daerah, memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, memberikan ide-ide baru bagi dunia perdagangan di Indonesia. Analisis risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau hasil suatu proyek, usaha, atau kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan (field research). Tujuan penulisan artikel ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang cara menganalisis resiko dan meminimalisir resiko pada pendapatan usaha UMKM. Dengan menggunakan studi lapangan yang bersumber dari pemilik pabrik UMKM kerupuk udang Sri Rezeki dusun II simpang Merbau, penelitian ini mendapat kesimpulan pentingnya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keberlanjutan usaha.]]>
<![CDATA[Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah ]]>
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2022): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[State of Islamic Institute Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/jurisprudensi.v14i1.5264
<![CDATA[The problem of pregnant women before the marriage ceremony is taboo for Muslims, because it is rare for men to marry these women, although some cases do. This research purely uses normative legal research methods, because it only discusses legal material contained in statutes and books of fiqh. Based on the results of the analysis, that the Shafi'i and Hanafi schools justify a man marrying a pregnant woman before marriage, while the Maliki and Hanbali schools do not justify it. Article 53 KHI allows pregnant women to marry men who impregnate them. Regarding the status of children born to pregnant women, it is assigned only to the mother, but in the Syafi'i school, the child is assigned to the father, provided that the child is born after 6 months after marriage, whereas if it is under 6 months, it is not permissible. Regarding the correlation between fiqh and KHI regarding the position of pregnant women out of wedlock, it is very much in line especially in the Shafi'i and Hanafi schools where they agree to allow men to marry pregnant women out of wedlock]]>
<![CDATA[Transformation of Islamic Law into Positive Law within Pornography Legislation ]]>
<![CDATA[Maulana, Rizki]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 1 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[State of Islamic Institute Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i1.8107
<![CDATA[As the country with the largest Muslim majority in the world, it is only natural to frame Islamic law as the legal framework for pornography legislation. The reality is that Indonesia is a unitary state, so the establishment of an Islamic state is not feasible. This article falls underthe category of literature research with a qualitative approach. The methodology used is normative legal studies with a content analysis approach. The research concludes that the transformation of Islamic legal values can be manifested in positive law by implementing Islamic law in Indonesia without establishing an Islamic state. The transformation of Islamic law into positive law in national politics regarding the Pornography Law has had a significant impact on the process of accommodating Islamic law within Indonesia's legal system. The pattern of transformation in Islamic law is substantive (essential). Although not exactly the same as what exists in the concept of Islamic law, the substance or essence is in line with Islam or not contradictory to Islamic teachings, as seen in Law No. 44 of 2008 concerning pornography.]]>
<![CDATA[ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK: TINJAUAN FIKIH TERHADAP NASAB ANAK DI LUAR NIKAH ]]>
<![CDATA[Purnama, Deni]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v12i01.6085
<![CDATA[Anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, seringkali diabaikan dan tidak mendapat hak-haknya yang patut sebagai seorang anak. Padahal Undang-Undang mengamanatkan bahwa hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, tanpa kekerasan dan diskriminasi wajib dipenuhi dan dilindungi oleh masyarakat. Islam pun memandang sama, hak-hak anak, meskipun dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, tetap harus dipenuhi secara maksimal. Termasuk di dalamnya hak memiliki nasab seperti anak lainnya. Fikih memandang, dimungkinkan seorang anak di luar nikah dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya jika ayahnya tersebut memintanya. Hal ini berdasarkan pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim al-Nakha’i, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan dari pendapat ini dapat dimaknai bahwa seorang anak tetap dilahirkan dalam keadaan suci. Ia tidak diposisikan ikut menanggung beban akibat kesalahan kedua orang tuanya]]>
<![CDATA[Praktek Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Analisis Perkawinan di Kecamatan Kutalimbaru Deli Serdang) ]]>
<![CDATA[Nasution, Evriza Noverda]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4653
<![CDATA[Marriage is the basis of community life, the union between a man and a woman in the holy bond of marriage is the first step in the life of husband and wife to grow and develop in a life called a family. The occurrence of a marriage between a man and a woman is certainly based on a sense of affection and love where two people with different life backgrounds unite and live together to form a family. The feeling of love knows no religion, the feeling just grows and develops which sometimes becomes a difference between two people who make a marriage, the existence of an interfaith marriage in society often occurs and is carried out where both religion and law have prohibited the practice of interfaith marriage itself. Interfaith marriage is one of the deviant marriages in Indonesia, this paper is an explanation of one of the deviant marriages in Indonesia seen from the view of Law no. 1 of 1974 and also KHI Analysis of Marriage Practices in Namo Mirik Village, District. Kutalimbaru, where the majority of the population is Christian and the Muslim population is only a small part of the community, so that when there is a desire to marry from couples of different religions and each wants to stay in their religion, then interfaith marriage is what they choose to unite the couple. In this study, the method used is a socio-legal method where the research used in addition to using statutory analysis, social sciences and anthropology also become supporters in the discussion of this research. The results of the research conducted that the practice of interfaith marriage is one of the alternative marriages that couples choose in Namomirik village, Kutalimbaru sub-district, Deli Serdang. This happens because of the strong customs used in the village, customary law takes precedence over religious and state law.]]>
<![CDATA[Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah ]]>
<![CDATA[Lubis, Akma Qamariah]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4605
<![CDATA[Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. This study aims to determine the legality of marriage registration through marriage isbat. This research uses the type of normative research. The results of the study indicate that the legitimacy of marriage registration through the determination of isbat. ]]>
<![CDATA[Konsep Kafa’ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Nano]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4714
<![CDATA[The achievement of the goal of marriage is not absolutely determined by the balance or comparability factor alone, but this can be the main support, and it is the religious and moral aspects that are more important and must be prioritized in creating a harmonious and better household guaranteeing the safety of the fostered household life.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Peminangan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Khailid, Muhammad]]>;
<![CDATA[Tanjung, Dhiauddin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4651
<![CDATA[This research is motivated by the large number of prospective married couples who do not carry out the ta'aruf process in khitbah in accordance with Islamic teachings. In the practice of khitbah, there are still customary rules which make it difficult, resulting in the prevention of marriage. The purpose of this research is to dig up information on how the concept of Khitbah in the concept of Malay custom, its correlation and relationship with Islamic teachings. The method used in this research is field research by observing and interviewing, and studying books related to this discussion. The primary source is in the form of books by scholars' which are related to the concept of Khitbah. Ta'aruf and khitbah in Shari'a recommend prioritizing religious aspects over other factors. Because only religion will be able to perpetuate marriage. While wealth, lineage, position, beauty, good looks will fade and one day will disappear and avoid khalwat elements in it]]>
