Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tauhid Sebagai Fondasi Dalam Bisnis Islam Ahnaf; Luluaini’arpa Amiliyah; Lutfia Nurhaliza; Diah Mukminatul Hasimi
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Desember
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v3i2.6440

Abstract

Tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam aktivitas bisnis. Konsep tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber hukum, tujuan akhir, dan penguasa seluruh aktivitas manusia, sehingga setiap kegiatan ekonomi harus berlandaskan nilai keimanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tauhid menjadi fondasi moral dan spiritual dalam bisnis Islam serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku dan etika bisnis. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber fiqh muamalah, ekonomi Islam, dan pemikiran ulama kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa tauhid melahirkan prinsip-prinsip utama seperti kejujuran, keadilan, amanah, larangan praktik haram, serta tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Tauhid juga menghubungkan aktivitas bisnis dengan nilai ibadah melalui niat yang ikhlas dan kepatuhan terhadap syariat. Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi konsep teologis, tetapi menjadi fondasi etis yang membentuk karakter, orientasi, dan tujuan bisnis dalam Islam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai tauhid dalam dunia bisnis mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkah, berkeadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
PERAN WTO, UNCTAD, UNEP, DALAM EKONOMI HIJAU Alya Dwi Putri; Fitria Novriliza; Alkhanza Ramadani; Felia Oktaviani; Fadilah Aulia Salsabila; Ahnaf; Reno Nurdin; Lis Yulitasari
Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB) Vol. 3 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jemb.v3i3.6651

Abstract

Meningkatnya kesadaran global tentang dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan penipisan sumber daya alam telah mendorong pergeseran mendasar dalam paradigma pembangunan menuju ekonomi hijau. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai model pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Di era globalisasi, implementasi ekonomi hijau tidak dapat dipisahkan dari tata kelola ekonomi internasional, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan kebijakan lingkungan global. Dalam konteks ini, organisasi internasional memainkan peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator kerja sama antar negara. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) mewakili tiga lembaga global utama dengan mandat yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. WTO berkontribusi dengan mempromosikan sistem perdagangan internasional berbasis aturan yang semakin memasukkan pertimbangan keberlanjutan, termasuk perdagangan barang dan jasa yang ramah lingkungan. UNCTAD menekankan pendekatan berorientasi pembangunan dengan mendukung perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk negara-negara berkembang.  Sementara itu, UNEP memainkan peran sentral dalam memajukan tata kelola lingkungan global dan mempromosikan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Terlepas dari kontribusi ini, tantangan signifikan tetap ada dalam menyelaraskan kebijakan perdagangan, pembangunan, dan lingkungan. Kepentingan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang, munculnya hambatan perdagangan hijau, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas terus menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran WTO, UNCTAD, dan UNEP dalam mempromosikan ekonomi hijau dan kontribusi mereka terhadap pembangunan global berkelanjutan.
Social Reality of Employment in Bengkulu Province: Policy Analysis of Programs, Obstacles, and Challenges Reza Oktaviani; Ahnaf; Nugraha, Santi; Jannah, Diah Nadiatul
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 4 (2026): GJMI - April
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i4.2094

Abstract

Employment is an activity undertaken by individuals to earn income in order to sustain a decent standard of living. Employment relationships are established through agreements between employers and workers, and such agreements should ensure decent work conditions. However, in reality, there is insufficient government supervision in ensuring the fulfillment of workers’ rights in accordance with Law No. 13 of 2003. The distribution of rights for female workers is also not optimally implemented. In addition, workforce skills remain a concern, as many workers only possess primary to junior secondary education. Furthermore, freelance work has become increasingly popular due to its flexibility in time and location. Therefore, solutions are needed to address employment issues in Bengkulu Province. Data collection in this study was conducted through interviews with the Bengkulu Provincial Manpower Office. Data analysis employed a qualitative approach. The findings indicate that many workers are engaged in seasonal sectors with unstable income. The Bengkulu Provincial Manpower Office has implemented programs such as job fairs, vocational training and education, and occupational health and safety socialization. Generation Z is perceived as less loyal and tends to frequently change jobs, showing a strong preference for freelance work due to its flexibility. Policy development is needed to provide legal protection for workers. Recommended actions include stricter enforcement against companies violating labor rights, particularly those committing violence against female workers, conducting awareness programs in collaboration with the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection and labor protection institutions, and optimizing integrated reporting systems to accelerate the resolution of such cases.