Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Priadi, Aris
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan) Priadi, Aris; Sobri, M.; Setyoko, Paulus Israwan; Putra, Raniasa
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i1.3064

Abstract

This research aims to explore the concepts and theories of collaborative governance models in addressing the social rehabilitation program for uninhabitable houses in the region. The benefits involve offering recommendations to the government regarding responsive local government models in addressing uninhabitable houses, providing policy suggestions for involving the community in handling such situations, contributing to the development of Public Administration knowledge, and creating effective public policies in dealing with uninhabitable houses. The research utilizes a qualitative method with a descriptive approach. Results indicate significant participation involving various stakeholders such as government, private sector, and the community. The acceleration of uninhabitable house rehabilitation in Prabumulih City has positive impacts on the economy and health. The research concludes that a collaborative governance-based social rehabilitation program management, with facilitative leadership and institutional design supporting private sector and community participation, can achieve optimal results in addressing uninhabitable houses.  
Kewenangan Bupati Dalam Menentukan Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Priadi, Aris; Roza, Darmini
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/w3btxz22

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memberikan kewenangan untuk Bupati Agam sebagai kepala daerah Kabupaten Agam untuk menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, kewenangan Bupati dalam menentukan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bupati Agam memiliki kendali penuh atas kebijakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. Bupati memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, menyusun petunjuk teknis, hingga membentuk Satgas Adminduk berbasis digital. Kewenangan ini juga mencakup upaya sosialisasi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, mempermudah pengurusan dokumen, mendorong transparansi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan menciptakan pelayanan publik yang unggul. Kedua, pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan peran strategis bagi Bupati dalam mengelola, mengarahkan, dan memastikan efektivitas layanan tersebut. Melalui pendekatan berbasis digital, kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan transparan. 
Co-Authors Darmini Roza Paulus Israwan Setyoko Raniasa Putra Sobri, M.