Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERLAWANAN TEREKSEKUSI PARTIJ VERZET ATAS SITA EKSEKUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 16/PDT.BTH/2022/PN.KTN) Putra, Najuasah; Manfarisyah, Manfarisyah; Ramziati, Ramziati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15186

Abstract

Perlawanan tereksekusi (partij verzet) atas sita eksekusi akan menjadi suatu perkara baru yang harus mendapatkan penyelesaian, sehingga perkara pokoknya yang sudah selesai menjadi berkepanjangan dan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dimungkinkan untuk penundaan eksekusi, berdasarkan perlawanan tereksekusi tersebut dan disesuaikan dengan asas kasuitis dan asas eksepsional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat preskriptif, sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perlawanan tereksekusi (partij verzet) yang diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg dapat dilakukan sepanjang pihak tereksekusi dapat membuktikan alas hak terhadap objek eksekusi. Perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi, dan perlawanan juga harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Pertimbangan hakim terhadap perlawanan tereksekusi atas sita eksekusi (studi putusan nomor: 16/Pdt.Bth/2022/PN.Ktn) menyatakan dalam amar putusannya bahwa perlawanan tereksekusi para pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar; maka perlawanan para pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); maka para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia Fahrizal S.Siagian; Putra, Najuasah; Imam, Muhammad Khairul
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.13563

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah permasalahan kronis yang melanda Indonesia. Namun, masih terdapat masyarakat yang tetap melakukan penanaman pohon ganja diluar keperluan medis yang dilarang keras oleh undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi penelitian pada peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Hasil penelitian bahwa Indonesia memiliki aturan ketat yang tidak melegalkan narkotika secara sembarangan, sesuai Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang ketat untuk menjaga generasi muda bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Setiap orang yang memiliki, menamam dan menyebarkan narkotika secara melawan hak maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya