Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH NOMOR 590.4/23/2007 MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Almuntazar, Muhammad Amin; Manfarisyah, Manfarisyah; Hamdani, Hamdani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Hibah tanah atau penghibahan tanah adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Namun pada kenyataannya terdapat sekarang terdapat banyak permasalahan dalam kegiatan hibah-menghibah salah satu yang menjadi masalah adalah terjadinya upaya penarikan kembali hibah tanah. Seperti yang terjadi pada aktivitas hibah hibah tanah dengan akte hibah Nomor 61/2024/2007, yang kemudian ditarek kembali oleh penghibah, tanpa alasan. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana hibah dan pembatalan hibah dalam Kitab undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui dan menganalisis Konsep Penyelesaian terhadap sengketa pemberian dan pembatalan akta hibah Nomor 590.4/23/2007. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kegiatan hibah tanah dengan akte hibbah Nomor 590.4/23/2007 telah sesuai dengan perutaran perundang-undangan. Dalam menyelesaikan permasalahan hibah tanah dengan akte hibah hibbah Nomor 590.4/23/2007 para pihak dapat menumpuh jalur pengadilan yaitu dengan caramelakukan gugatan kepangadilan dalam wilayah hukum dimana lokasi para pihak. Dan yang kedua, dapat juga diselesaikan dengan cara non pengadilan, yaitu melalui mekanisme adat istiadat ditempat.

Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie) Nouval, Muhammad; Faisal, Faisal; Manfarisyah, Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Universitas Malikussaleh

Adat bersendikan syariâ€™at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah mawah, Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah. Perjanjian mawah tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa karena perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi didalam masyarakat. Jika terjadi sengketa didalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa mawah) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (tahkim). Penyelesaian sengketa mawah melalui peradilan adat secara sifat yaitu tahkim, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketanya seperti konsep peradilan (Al-Qada).

PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYARâ€™IYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYARâ€™IYAH JANTHO Arifa, Rida Nur; Sulaiman, Sulaiman; Manfarisyah, Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian.Â Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Namun dalam praktik banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syarâ€™iyah Sigli dan Mahkamah Syarâ€™iyah Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syarâ€™iyah Sigli dan Mahkamah Syarâ€™iyah Jantho. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syarâ€™iyah Sigli dan Mahkamah Syarâ€™iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syarâ€™iyah Sigli dan Mahkamah Syarâ€™iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM DENGAN PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN (STUDI DI RSUD H ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN) Cindy Dara Sitorus; Zainal Abidin; Manfarisyah M
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6493

Pada dasarnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman adalah hak bagi setiap individu. Pelayanan dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara jelas mengatur tentang hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan. Sehingga di dalamnya terdapat suatu hubungan yang dapat menimbulkan perlindungan konsumen terhadap pasien itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien serta faktor penyebab terjadinya perbedaan pelayanan kesehatan antara pasien umum dengan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini yaitu di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelayanan kesehatan diantara pasien umum dengan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dari tenaga medis terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan serta kurangnya fasilitas yang tersedia di RSUD H Abdul Manan Simatupang. Disarankan kepada pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan kepada pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa membedakannya dengan pasien umum, kepada pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan harus lebih sering lagi memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan mengenai prosedur dan mekanisme pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan kepada masyarakat harus lebih memahami prosedur dan mekanisme da lam penggunaan BPJS Kesehatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan, BPJS Kesehatan.

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU PAKPAK (Studi Penelitian di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara) Wendi Arismunandar Sagala; Jamaluddin J; Manfarisyah M
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4540

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Suku Pakpak dan Untuk mengetahui tindakan anak perempuan Suku Pakpak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat apabila pembagian harta warisan dilakukan menggunakan hukum waris Adat Pakpak. Pewarisan dalam suku Pakpak menganut sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita. Sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan yang menurunkan harta warisan dari pewaris kepada keturunan atau anak laki-lakinya, jadi tidak termasuk isteri dan anak perempuan sebagai ahli waris ketika suami atau ayah/bapak meninggal dunia. Metode Penelitian ini yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan (feild research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan Penelitian ini Jika memakai aturan adat Pakpak maka anak perempuan tidaklah mendapat harta warisan, namun Anak Perempuan Boleh mendapat Harta Warisan tetapi hanya barang bergerak seperti Uang, Ternak, dan Emas saja. Anak perempuan juga berhak mendapatkan benda lain seperti Parang, Tikar, Pakaian Bekas Pewaris. Anak Perempuan dalam Sistem kewarisan adat Pakpak boleh saja mendapatkan harta warisan seperti tanah, rumah, maupun harta lainnya jika adanya kesepakatan antara semua ahli waris. Sampai saat ini belum ada anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang menyengketakan warisan ini kepada tokoh adat. Kata Kunci : Hukum Waris, Adat Pakpak

Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh) Ega Wulandari; Manfarisyah M; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4516

Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan ibu kandung mengajukan penetapan permohonan perwalian anak, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak, dan akibat hukum setelah adanya penetapan perwalian. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif, dan sumber hukum yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (field research). Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa alasan ibu kandung mengajukan permohonan yaitu untuk memenuhi syarat dalam meminjam uang kepada pihak bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili anaknya selama tidak pernah di cabut kekuasaannya. Dan akibat dari penetapan ini yaitu ada atau tidaknya penetapan dari pengadilan, ibu kandung tetap dapat mewakili anaknya dalam bertindak secara hukum.

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH NOMOR 590.4/23/2007 MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Muhammad Amin Almuntazar; Manfarisyah Manfarisyah; Hamdani Hamdani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2032

Hibah tanah atau penghibahan tanah adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Namun pada kenyataannya terdapat sekarang terdapat banyak permasalahan dalam kegiatan hibah-menghibah salah satu yang menjadi masalah adalah terjadinya upaya penarikan kembali hibah tanah. Seperti yang terjadi pada aktivitas hibah hibah tanah dengan akte hibah Nomor 61/2024/2007, yang kemudian ditarek kembali oleh penghibah, tanpa alasan. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana hibah dan pembatalan hibah dalam Kitab undang-undang Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui dan menganalisis Konsep Penyelesaian terhadap sengketa pemberian dan pembatalan akta hibah Nomor 590.4/23/2007. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kegiatan hibah tanah dengan akte hibbah Nomor 590.4/23/2007 telah sesuai dengan perutaran perundang-undangan. Dalam menyelesaikan permasalahan hibah tanah dengan akte hibah hibbah Nomor 590.4/23/2007 para pihak dapat menumpuh jalur pengadilan yaitu dengan caramelakukan gugatan kepangadilan dalam wilayah hukum dimana lokasi para pihak. Dan yang kedua, dapat juga diselesaikan dengan cara non pengadilan, yaitu melalui mekanisme adat istiadat ditempat.

Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie) Muhammad Nouval; Faisal Faisal; Manfarisyah Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4586

Adat bersendikan syari’at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah mawah, Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah. Perjanjian mawah tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa karena perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi didalam masyarakat. Jika terjadi sengketa didalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa mawah) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (tahkim). Penyelesaian sengketa mawah melalui peradilan adat secara sifat yaitu tahkim, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketanya seperti konsep peradilan (Al-Qada).

PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Rida Nur Arifa; Sulaiman Sulaiman; Manfarisyah Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1983

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Namun dalam praktik banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.

The Decrease of Legislative Functions of The People's Representative Council of The Republic of Indonesia in The Reform Era M.Nur Rasyid; Sri Maulina; Manfarisyah Manfarisyah
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 2 (2022): June Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

The indicator of the running of the legislative body's role is the production of pro-people legal products. However, in the reform era, the role of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia has decreased as a legislative body. The decline in the role of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia in the reform era was influenced by several factors. It is necessary to examine the factors causeby the weak role of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia and also the implications of the Constitutional Court Decision on the Job Creation Act. This study aims to explain the causes of the decline in such a role and to explain the role of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia in the formation of the law. This type of research is normative juridical. The results of the study indicate that there has been a weakening of the role of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia in the reform era caused by several factors such as the weakening of the political parties' power, the large number of political parties in coalition with the government, as well as the large intervention of the economic elite in political parties and the government, which resulted in a controversy over the formation of Job Creation Act caused by the non-applicability of the principles of the formation of good legislation by legislators at the time of making the law.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search