Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Mencegah Kenakalan Remaja dan Narkotika Melalui Penyuluhan Hukum bagi Siswa- Siswi Remaja SMKN 6 Kecamatan Kasemen Kota Serang Rizki Prasetio; Muhammad Rama Ramadhan; Siti Salbiyah; Rahuldi Rahuldi; Ulinnuha Ulinnuha
Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 3 (2024): Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/cakrawala.v3i3.3138

Abstract

Juvenile delinquency and the dangers of narcotics among secondary school children are social phenomena that must be immediately addressed together. Juvenile delinquency that often occurs nowadays seems to have lost its indication of delinquency and has led to criminal acts that can endanger the safety and comfort of people's lives. In this regard, the Bina Bangsa University PkM team has a program for implementing community service to provide solutions to the problem of juvenile delinquency and narcotics in the Kasemen District area which is rampant and never resolved. This service program takes the form of legal counseling to prevent and combat juvenile delinquency and narcotics abuse. Thus, there are several stages that constitute the method of implementing community service, namely, the observation stage, the preparation stage, the implementation stage and the evaluation stage. The results of these legal counseling activities are that the PkM Program at Bina Bangsa University has had a positive impact and significant results on the legal awareness of teenagers in Kasemen District, especially students at SMKN 6 Serang City. Providing counseling about literacy and the dangers of narcotics provides benefits, insight and experience. new for partners to fight the influence of narcotics, providing education regarding the indications and losses of juvenile delinquency, providing legal awareness for partners not to engage in deviant juvenile delinquent behavior. PkM activities, which take the form of legal counseling to educate Kasemen teenagers so they can fight the influence of narcotics and juvenile delinquency, can minimize crucial legal problems in the Kasemen District which are rampant.
PENYULUHAN PERATURAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BALIKPAPAN Andre Manuella Pasaribu; Rizki Prasetio
Journal Central Publisher Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i2.341

Abstract

Latar Belakang : Rutan berperan dalam memberikan pelayanan terhadap tahanan serta membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Namun, di Rutan Kelas IIB Balikpapan, masih terdapat kendala dalam penyampaian keluhan dan aspirasi narapidana terhadap petugas. Hal ini menghambat evaluasi terhadap kualitas layanan dan keamanan di dalam rutan. Oleh karena itu, dibuatlah Jalur Evakuasi sebagai sarana komunikasi dan panduan bagi warga binaan dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan di Rutan Kelas IIB Balikpapan, meningkatkan komunikasi antara warga binaan dan petugas, serta mengoptimalkan sistem evakuasi di dalam rutan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) dalam konteks KKN. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dan Pembahasan : Program ini membantu warga binaan memahami pentingnya menaati peraturan dan norma di dalam rutan sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Jalur Evakuasi yang dibuat berfungsi sebagai media komunikasi dan panduan bagi warga binaan dalam menghadapi keadaan darurat. Penyuluhan yang diberikan juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin warga binaan, sehingga berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Kesimpulan : Program ini membantu warga binaan memahami pentingnya menaati peraturan dan norma di dalam rutan sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Jalur Evakuasi yang dibuat berfungsi sebagai media komunikasi dan panduan bagi warga binaan dalam menghadapi keadaan darurat. Penyuluhan yang diberikan juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin warga binaan, sehingga berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban di dalam rutan.
MELATIH KEPEMIMPINAN MELALUI PENYULUHAN PERATURAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIA BALIKPAPAN Rizki Prasetio; Budi Priyatmono
Journal Central Publisher Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60145/jcp.v2i3.396

Abstract

Latar Belakang : Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Balikpapan menghadapi tantangan serius, seperti overcrowding dan kurangnya media komunikasi efektif antara warga binaan dan petugas. Hal ini dapat menghambat proses pelayanan dan keamanan di dalam rutan Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi peningkatan kualitas layanan dan keamanan melalui pendekatan sosial, termasuk inisiasi sosial, pengorganisasian, assessment, perencanaan, pelaksanaan intervensi, serta evaluasi yang dilakukan di Rutan Kelas IIA Balikpapan. Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat program-program seperti pelatihan keterampilan, pembinaan sosial dan keagamaan, serta penyediaan jalur evakuasi yang menjadi upaya konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kesejahteraan warga binaan. Selain itu, assessment sosial memainkan peran penting dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu narapidana. Kesimpulan : Pendekatan sosial yang menyeluruh dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan, rehabilitasi, dan keamanan di lingkungan Rutan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan agar setiap program yang dijalankan tetap relevan dan berdampak nyata bagi warga binaan.
Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida Rizki Prasetio; Mochamad Farhan Agung; Hermalia Putri
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1731

Abstract

The term genocide consists of two words, namely geno and cide. Genoa or genos comes from Ancient Greek which means race, nation or ethnicity. Meanwhile, cide, caedere, or cidium comes from Latin which means to kill. Literally, genocide can mean the killing of a race. This term was introduced by Raphael Lemkin in 1944, a Polish-born Jew who immigrated to America in 1930 in his book Axis Rule In Occupied Europe. So it can be interpreted that genocide is a large-scale, systematic massacre of an ethnic group or a group of ethnic groups with the intention of exterminating them. Genocide is defined as any act committed to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group, including killing members of the group, causing serious physical or mental injury to members of the group, and other acts to bring about its destruction. physical group. We need to know that after knowing the definition of genocide, we need to study the meaning of a State's jurisdiction in international law regarding the crime of genocide. The word jurisdiction (jurisdiction) comes from the word jurisdictio which comes from two words, namely juris and dicio. Juris means legal ownership or legal ownership. As for dictio, it means speech, statement, or title. Thus, judging from the origin of the word, it appears that jurisdiction is related to legal matters, ownership according to law or authority according to law. So, as we have learned, there are efforts by a State or nation to have authority according to international criminal law as concrete efforts to take responsibility for a State in preventing the crime of genocide. For example, in the case of genocide, there have been crimes committed by the Myanmar government against the Rohingya Muslim ethnic group, because they fulfilled several basic elements, namely mass murder, discrimination against religious minorities, carried out systematically, and aimed at eliminating a particular ethnicity and group.