Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNTAG Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Dakota, Athaya Diah
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Investasi Bodong Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dakota, Athaya Diah
UNTAG Law Review Vol 8, No 1 (2024): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v8i1.4583

Abstract

AbstrakInvestasi bodong merupakan fenomena yang semakin merajalela, menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap investasi bodong dalam konteks perlindungan konsumen dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pihak-pihak terlibat. Penelitian ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi dan perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait investasi. Metode analisis normatif digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas ketentuan hukum yang ada dalam melindungi konsumen dari risiko investasi bodong. Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode yuridis normatif sebagai kerangka kerja untuk melakukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi bodong dan perlindungan konsumen.
Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Widjaja, Jeremie; Dakota, Athaya Diah; Ginting, Yuni Priskila; Valensia, Valensia; Capello, Julio; Jauhanes, Richie Orlando; Yogeta, Alunuah; Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi; Putra, Muhammad Farrel Djaya; Dirgantara, Bintang Raja
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2503

Abstract

Pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam hukum pidana modern. Di Indonesia, korporasi sering kali berada di balik layar tindak pidana ekonomi besar yang melibatkan aset bernilai tinggi dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, namun ketiadaan prosedur hukum yang jelas telah membuat upaya penegakan hukum menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau doctrinal research. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan terkait yang menjadi landasan dalam mengkaji tanggung jawab pidana korporasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, doktrin-doktrin yang dikemukakan dalam literatur akademik, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini menegaskan bahwa korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi pengurusnya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana korporasi di Indonesia adalah masalah hukum kompleks dengan tantangan dalam pembuktian, regulasi, dan penegakan hukum. Korporasi harus dipahami sebagai entitas hukum dengan struktur dan sistem pengambilan keputusan, bukan hanya tindakan individu. Pembuktian memerlukan pendekatan khusus untuk menunjukkan keterkaitan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Studi kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg menunjukkan tantangan dalam proses pembuktian tindak pidana korporasi, terutama dalam pengumpulan alat bukti. Penerapan Perma No. 13 Tahun 2016 telah membantu memberikan panduan hukum, tetapi masih menghadapi kendala dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.
Co-Authors Capello, Julio Dirgantara, Bintang Raja Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi Jauhanes, Richie Orlando Putra, Muhammad Farrel Djaya Valensia, Valensia Widjaja, Jeremie Yogeta, Alunuah Yuni Priskila Ginting