Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Widjaja, Jeremie; Dakota, Athaya Diah; Ginting, Yuni Priskila; Valensia, Valensia; Capello, Julio; Jauhanes, Richie Orlando; Yogeta, Alunuah; Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi; Putra, Muhammad Farrel Djaya; Dirgantara, Bintang Raja
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2503

Abstract

Pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam hukum pidana modern. Di Indonesia, korporasi sering kali berada di balik layar tindak pidana ekonomi besar yang melibatkan aset bernilai tinggi dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, namun ketiadaan prosedur hukum yang jelas telah membuat upaya penegakan hukum menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau doctrinal research. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan terkait yang menjadi landasan dalam mengkaji tanggung jawab pidana korporasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, doktrin-doktrin yang dikemukakan dalam literatur akademik, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini menegaskan bahwa korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi pengurusnya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana korporasi di Indonesia adalah masalah hukum kompleks dengan tantangan dalam pembuktian, regulasi, dan penegakan hukum. Korporasi harus dipahami sebagai entitas hukum dengan struktur dan sistem pengambilan keputusan, bukan hanya tindakan individu. Pembuktian memerlukan pendekatan khusus untuk menunjukkan keterkaitan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Studi kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg menunjukkan tantangan dalam proses pembuktian tindak pidana korporasi, terutama dalam pengumpulan alat bukti. Penerapan Perma No. 13 Tahun 2016 telah membantu memberikan panduan hukum, tetapi masih menghadapi kendala dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.
Dinamika Kriminologi: Perbandingan Teori Lingkungan dan Pendekatan Modern dalam Pencegahan Kejahatan di Era Digital ANTONIUS, ANDREAN; Jacky Antonius, Andrean Van; Nirwana, Clara Widya; Aurelia Mulia, Clarissa Mulia; Anissa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v4i02.2035

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan teori lingkungan dan pendekatan modern dalam memahami serta mencegah kejahatan. Teori lingkungan menitikberatkan pada pengaruh tata kota dan pengawasan sosial dalam menekan kejahatan konvensional, sedangkan pendekatan modern lebih berfokus pada teknologi dan regulasi dalam mengatasi kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori lingkungan memiliki efektivitas 70% dalam mencegah kejahatan fisik melalui desain lingkungan yang aman dan sistem pengawasan. Sementara itu, pendekatan modern efektif hingga 80% dalam menangani kejahatan digital dengan pemanfaatan teknologi keamanan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman siber. Tren kejahatan siber yang meningkat sejak 2015 menegaskan bahwa pencegahan kejahatan harus mengkombinasikan strategi lingkungan dan teknologi secara komprehensif. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya desain kota yang aman, regulasi digital yang kuat, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Data Pribadi Negara Indonesia dan Inggris Antonius, Andrean; Ginting, Yuni; Mulia, Clarissa; Syallomeita, Sharron; Taweranusa, Dennis; Daffa, Gabriel; Azzahra, Fatimah Azzahra; Putra, Muhammad; Nirwana, Clara; Annisa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1080

Abstract

Isu utama yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah perbandingan hukuman tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi antara Indonesia dan Inggris, yang menjadi fokus kajian karena meningkatnya insiden kebocoran data pribadi yang mempengaruhi privasi dan keamanan individu. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan memahami perbedaan hukuman yang diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan sosialisasi, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif kepada masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan perbedaan signifikan dalam penerapan hukuman di Indonesia dan Inggris, yang dapat membantu dalam pembentukan kebijakan dan praktik perlindungan data yang lebih efektif.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Jenis Ganja Di Indonesia dan Malaysia Antonius, Andrean; Ginting, Yuni; Mulia, Clarissa; Syallomeita, Sharron; Taweranusa, Dennis; Daffa, Gabriel; Azzahra, Fatimah; Putra, Muhammad; Nirwana, Clara; Annisa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1096

Abstract

Kejahatan narkotika sangat meresahkan dan telah menjadi ancaman serius di banyak negara. Salah satunya adalah Ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saraf otak dan fisik bagi yang menggunakan narkoba. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah berupaya keras untuk memberantas kejahatan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut kemudian menjadi subjek perbandingan yang menarik untuk diteliti, terutama tentang perbedaan kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menangani kejahatan narkotika antara kedua negara. Penelitian yang menggunakan metode perbandingan makro, dimana penelitian ini membandingkan sistem civil law yang diterapkan di Indonesia dan common law di Malaysia. Temuan Penelitian menunjukkan bagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Akta 234 Akta Dadah Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di Malaysia, (2) yurisprudensi menjadi sumber hukum utama common law (di Malaysia), serta (3) pengedepana prinsip premum remidium di Indonesia yang cberbanding terbalik dengan penerapan ultimum remidium di Malaysia.