Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian West Science
Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Widjaja, Jeremie; Dakota, Athaya Diah; Ginting, Yuni Priskila; Valensia, Valensia; Capello, Julio; Jauhanes, Richie Orlando; Yogeta, Alunuah; Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi; Putra, Muhammad Farrel Djaya; Dirgantara, Bintang Raja
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i6.2503

Abstract

Pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam hukum pidana modern. Di Indonesia, korporasi sering kali berada di balik layar tindak pidana ekonomi besar yang melibatkan aset bernilai tinggi dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, namun ketiadaan prosedur hukum yang jelas telah membuat upaya penegakan hukum menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau doctrinal research. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan peraturan terkait yang menjadi landasan dalam mengkaji tanggung jawab pidana korporasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli hukum, doktrin-doktrin yang dikemukakan dalam literatur akademik, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini menegaskan bahwa korporasi mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi pengurusnya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana korporasi di Indonesia adalah masalah hukum kompleks dengan tantangan dalam pembuktian, regulasi, dan penegakan hukum. Korporasi harus dipahami sebagai entitas hukum dengan struktur dan sistem pengambilan keputusan, bukan hanya tindakan individu. Pembuktian memerlukan pendekatan khusus untuk menunjukkan keterkaitan antara tindakan individu dan kepentingan korporasi. Studi kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg menunjukkan tantangan dalam proses pembuktian tindak pidana korporasi, terutama dalam pengumpulan alat bukti. Penerapan Perma No. 13 Tahun 2016 telah membantu memberikan panduan hukum, tetapi masih menghadapi kendala dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.
Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand Ginting, Yuni Priskila; Atara, Irvin; Liemanjaya, Lovisa Cygnusia; Simatupang, Margareta Theodora; Tarigan, Mera Terangta; Enron, Michael; Nicholine, Nicholine; Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi; Asihatka, Prima Tiara Muthi’ah Rizky; Apsari, Talitha Zhazqia; Nicholine
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1122

Abstract

Jurnal ini membahas perbandingan penegakan tindak pidana pornografi yang terjadi di Indonesia dan Thailand. Fokus pengabdian ini adalah untuk memahami perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus pornografi antara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang terlibat dalam penangkapan dan pengadilan kasus pornografi di Indonesia dan Thailand. Metode riset melibatkan analisis peraturan hukum dan prosedur penegakan hukum yang ada di kedua negara, serta studi kasus untuk mengilustrasikan praktiknya. Hasil pengabdian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum terhadap pornografi antara Indonesia dan Thailand.
Co-Authors Apsari, Talitha Zhazqia Asihatka, Prima Tiara Muthi’ah Rizky Atara, Irvin Capello, Julio Dakota, Athaya Diah Dirgantara, Bintang Raja Enron, Michael Jauhanes, Richie Orlando Liemanjaya, Lovisa Cygnusia Nicholine Nicholine, Nicholine Putra, Muhammad Farrel Djaya Simatupang, Margareta Theodora Tarigan, Mera Terangta Valensia, Valensia Widjaja, Jeremie Yogeta, Alunuah Yuni Priskila Ginting