Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masyarakat Berdaya dan Inovasi BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKIN : Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif
Syaprianto
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kedah Syaprianto; Herman, Herman; Akmal Ismail, Nur Syakiran
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v4i2.148

Abstract

Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi atau wadah yang didirikan oleh masyarakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah untuk membantu pemerintah merealisasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat termasuk dalam bidang pembangunan. Keberadaan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan sangat urgen sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang paripurna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan pemberdayaan terhadap Lembaga kemasyaratan dalam melaksanakan pembangunan karena jika kualitas aparatur Lembaga kemasyarakatan tidak berkualitas dan tidak memiliki pemahaman yang paripurna terhadap tugas dan fungsinya. Maka tentu peran Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan tidak akan ada dan keberadaannya pun tidak akan dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun metode yang digunkaan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah melalui persentasi dan diskusi dengan cara bertatap muka. Maka hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Diharapkan kepada Lembaga kemasyarakatan di Kampung Singkir Kedah untuk mengadakan pemberdayaan secara continue dengan melibatkan steacholders secara keseluruhan. Kata Kunci: Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan, Pembangunan
Dampak Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Terhadap Kemajuan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Gevisoner; Adidi Yogia, Moris; Zulkifli; Andry, Hendry; Lahamid, Sadriah; Syaprianto; Karyanti; Suriawan, Ibrahim; Arbaini
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Dana Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi yang cocok untuk pelaksanaan program pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan karakteristik desa sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis data yang dikumpulkan data primer dan sekunder terkait pengelolaan angaran dana desa dan permasalahannya. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulakan Hasil penelitian menggambarkan bahwa Anggaran Dana Desa telah cukup memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat rendah. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa khususnya untuk pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan pemahaman tentang kewenangan kepala desa sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dana desa.
Efektivitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Adi Putra, Dimas; Syaprianto
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the public service process, which is an interaction relationship between two elements, namely the government and the public. The problem formulated is the scarcity of resources and budget limitations in the implementation of public services. The research methods used in this research are observation and interviews. The aim of this research is to determine the effectiveness of the performance of the Natuna Regency Population and Civil Registration Service. The research location is at the Population and Civil Registration Service in Natuna Regency. The results of the research show that it takes quite a long time to search for incoming mail, outgoing mail and official mail as well as storing mail documents on shelves which can cause the mail to be lost or easily damaged. Therefore, human resource development is carried out by providing employees with special training in the application of information systems in the process of completing work in the office, such as the work of archiving incoming and outgoing letters. Communities who can work together and understand every service process will ensure that there are no delays or other problems with the Natuna Regency Dukcapil Service System. Natuna Regency has made innovations to get better services.
Pelayanan Administrasi Pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Tanah Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir M. Reza Aditya; Syaprianto
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v2i4.145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan administrasi pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. SKGR memiliki peran penting sebagai dokumen awal atau alas hak masyarakat dalam memperoleh kepemilikan tanah, meskipun kekuatan hukumnya masih terbatas dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Camat, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemerintahan, serta masyarakat yang sedang maupun telah mengurus SKGR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi SKGR di Kecamatan Bagan Sinembah sudah berjalan cukup baik dengan penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterlambatan penerbitan SKGR akibat camat tidak berada di tempat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya kedisiplinan pegawai. Faktor-faktor tersebut menimbulkan keluhan masyarakat terkait ketepatan waktu dan kenyamanan dalam menerima pelayanan. Dengan demikian, meskipun secara umum pelayanan administrasi SKGR telah terlaksana, perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan, kedisiplinan pegawai, serta peningkatan fasilitas untuk menunjang pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.
Sosialisasi Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Bandur Picak Handayani, Rika; Syaprianto
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): GJPM - Januari
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v4i1.1859

Abstract

Pelayanan administrasi pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola publik, termasuk pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, SKTM merupakan jenis layanan administrasi yang paling sering diajukan, dengan jumlah permohonan sebanyak 196 layanan dari total 554 pelayanan administrasi pada periode Januari–Oktober 2025. Kegiatan pengabdian melalui program magang ini bertujuan untuk mensosialiasikan pelayanan SKTM dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan SKTM di Desa Bandur Picak. Metode pelaksanaan meliputi observasi, sosialisasi, dokumentasi, dan melakukan proses pelayanan, mulai dari verifikasi berkas, penyusunan draf surat, hingga pencatatan dalam buku register pelayanan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian telah berjalan baik, pelayanan SKTM telah sesuai dengan SOP, waktu penyelesaian rata-rata ±5 menit per surat, serta diterima secara baik oleh masyarakat. Kolaborasi ini memberikan manfaat berupa pembagian tugas yang lebih terstruktur dan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai praktik pelayanan administrasi pemerintahan desa.
Pengawasan Badan Kehormatan Dewan (BKD) Provinsi Riau Terhadap Kinerja Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Bengkalis Dan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Bunga Dewi Prestiani; Syaprianto
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): GJPM - Januari
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v4i1.1860

Abstract

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD sebagaimana tugasnya untuk menegakkan kode etik terhadap anggota dewan. DPRD Provinsi sudah tentu berperan sebagai koordinatif kepada DPRD kabupaten untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan kebijakan dengan visi provinsi. Maka untuk mewujudkannya diperlukan pengawasan kinerja DPRD kabupaten, apakah sudah sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi dan tentu saja melihat apakah kinerja yang sudah di lakukan DPRD kabupaten tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga martabat, kehormatan dan kredibilitas DPRD. Adapun metode yang digunakan adalah dengan melakukan kunjungan insidentil dan berdiskusi dengan cara bertatap muka. Diharapkan kepada dprd kabupaten agar tetap sesuai dengan kebijakan DPRD provinsi yaitu bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat dan masyarakat.
Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Penanganan Laporan Masalah Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru Badriyyah, Annisa; Syaprianto
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23935

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kinerja dan kendala kinerja Ombudsman Republik Indonesia (Perwakilan Provinsi Riau) dalam menangani laporan permasalahan pelayanan publik Kota Pekanbaru. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori kinerja Dwayanti. Dari hasil penelitian produktivitas dapat disimpulkan bahwa Ombudsman telah menjalankan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kualitas pelayanan Ombudsman telah berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan, namun keterlambatan biasanya disebabkan oleh kurangnya kerjasama dari pihak pelapor. Daya Tanggap: Kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Kemampuan Ombudsman Riau dalam menyusun program dan prioritas pelayanan. Kemampuan Ombudsman dalam mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas: Ombudsman merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelenggara pelayanan publik seperti Dinas Catatan Kependudukan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Imigrasi, bank BUMN dan swasta, serta BUMN lainnya. Tanggung Jawab Ombudsman: Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman mengutamakan pemberian bantuan pelayanan masyarakat dengan menerima dan memproses pengaduan yang terkait dengan sikap dan perilaku pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.
Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Busfari, Imron; Syaprianto
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.26931

Abstract

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tapung ialah: Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Surat Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi dan Untuk mengetahui Penghambat dalam Pelayanan Surat Tanah Surat Keterangan Ganti Rugi Dikecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pelayanan menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah Kesimpulan yang penulis buat dalam pelaksanaan penelitian ini ialah sebgai berikut: Indikator dimensi tangibel adalah Pelaksanaan pemberian pelayanan yang dilakukan pihak kecamatan sudah melakukan dengan baik terutama pelayanan yang di berikan oleh Petugas Layanan PATEN. Untuk pengurusan surat tanah petugas akan melakukan pengukuran luas tanah dan menetapkan sepadan tanahnya barulah kemudian mengeluarkan surat yang di mohonkan. Mengenai dimensi releability dapat disebutkan bahwa semua pegawai yang bertugas di kecamatan tapung sudah memiliki etika dan moral yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab profesi masing. Mengenai indikator responsiveness adalah sebagai berikut Proses pelayanan yang berikan petugas pelayanan kantor camat sudah dilakukan sesuai SOP. Mengenai perhatian pihak kecamatan kepada masayarakat. Pihak kecamatan selalu memberikan perhatian dengan membantu semua keperluan yang di butuhkan oleh masyarakat. Kata kunci: Kecamatan, Pelayanan Publik, Surat Keterangan Tanah
Evaluasi Program Penanggulangan Genangan Air Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Di Kota Pekanbaru Saputra.Z, Iqbal Army; Syaprianto
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program penanggulangan genangan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 22 informan, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, akurasi, dan hambatan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional program ini memberikan dampak positif dalam mereduksi durasi dan ketinggian genangan air di beberapa titik kritis. Kriteria responsivitas dan efisiensi dinilai sangat baik, ditunjukkan oleh kecepatan waktu tanggap (response time) tim reaksi cepat dalam waktu 30 menit serta penempatan mesin pompa mobile dan alat berat yang siap pakai. Akuntabilitas instansi juga terpenuhi melalui transparansi dan sistem pelaporan kinerja yang terstruktur (LKjIP dan Renstra).  Namun, efektivitas secara struktural belum maksimal karena sekitar 80% sistem drainase kota mengalami malfungsi akibat adanya ketidaksinambungan (missing link) antara saluran mikro di pemukiman warga dengan saluran makro kota. Dalam aspek akurasi, pemetaan makro telah memanfaatkan teknologi GIS secara akurat, tetapi pada level mikro konstruksi masih sering ditemukan kesalahan elevasi (kemiringan) saluran. Hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran sosiologis masyarakat yang membuang sampah domestik ke selokan, penutupan drainase secara permanen dengan cor beton oleh pemilik bangunan, pesatnya alih fungsi lahan resapan, serta karakteristik topografi wilayah yang landai dan bercekungan. Dinas PUPR direkomendasikan untuk mengintegrasikan infrastruktur hijau seperti kolam retensi, memperketat pengawasan elevasi saluran, dan menyinkronkan jaringan drainase secara menyeluruh.
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Olivia, Suzan; Syaprianto
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 3 Agustus 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.28989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator pengawasan menurut M. Manullang yaitu penetapan alat ukur (standar), mengadakan penilaian atau evaluasi dan mengadakan tindakan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tetapi belum maksimal dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Ombudsman. Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara aktif dan terstruktur untuk mewujudkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang lebih berkualitas.
Co-Authors ADI PUTRA, DIMAS Adidi Yogia, Moris Akmal Ismail, Nur Syakiran Arbaini Badriyyah, Annisa Bunga Dewi Prestiani Busfari, Imron Gevisoner Handayani, Rika Hendry Andry Herman Lahamid, Sadriah M. Reza Aditya Olivia, Suzan Saputra.Z, Iqbal Army Sugeng Santoso Suriawan, Ibrahim Zulkifli