Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA Hawa Icha Sania Salma; Madrim; Rizqi Rahma Adinda; Siti Hotimatul Husna; Triana Wati; Togar Polmanto Winfernando
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/2k816141

Abstract

Artikel ini membahas perihal dinamika yang terjadi dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura, mengenai permasalahn batas laut telah menjadi fokus utama pembahasan selama beberapa decade. Penentuan batas laut menjadi semakin rumit dengan munculnya ketentuan baru dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang memperluas wilayah teritorial laut. Selat Singapura, sebagai jalur laut utama dalam perdagangan internasional menjadi titik strategis yang sangat penting. Klaim lebar laut teritorial yang tumpang tindih menuntut kedua negara untuk bekerja sama dalam membangun ketertiban nasional di perbatasan wilayah. Proses penyelesaian dimulai pada tahun 1973, melibatkan perjanjian tahun 2009 dan pembaruan pada tahun 2014 dengan titik koordinat berdasarkan World Geodetic System 1984. Analisis perubahan ini menggambarkan bagaimana Indonesia dan Singapura bekerja sama mengatasi isu-isu perbatasan laut yang kompleks. Meskipun terdapat tumpang tidih dalam klaim wilayah, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan melalui serangkaian pertemuan dan perjanjian, hal ini mencerminkan komitmen kedua negara terhadap hukum internasional dan upaya menjaga stabilitas perbatasan. Proses penyelesaian ini mencakup pertimbangan ekonomi, keamanan perairan, dan perlindungan lingkungan laut. Keseluruhan, penyelesaian batas laut yang kompleks antara Indonesia dengan Singapura merupakan hasil dari kerja sama yang efektif dalam menangani dinamika perbatasan laut yang kompleks antara Indonesia dan Singapura.
EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL Triana Wati; Moh Ibnu Fajar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2488

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme partisipasi publik di DPRD Bangklaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Menggunakan pendekatan empiris dengan data primer dari wawancara anggota DPRD serta data sekunder, studi ini menemukan bahwa DPRD Bangkalan memahami pentingnya partisipasi. Reses menjadi metode paling efektif untuk menyerap aspirasi yang kemudian diwujudkan dalam program, sementara Public Hearing fokus pada perumusan peraturan daerah meskipun jangkauannya terbatas. Namun identifikasi signifikan menunjukkan celah dalam inklusivitas dan akuntabilitas. Partisipasi kelompok petani masih rendah, terhambat oleh akses teknologi dan kurangnya informasi, berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang relevan. Ketiadaan mekanisme umpan balik yang transparan dan sistematis mengenai tindak lanjut aspirasi juga dapat mengikis kepercayaan publik. Sebagai Kesimpulan, DPRD Bangkalan perlu diversifikasi metode partisipasi yang lebih adaptif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mengembangkan sistem umpan balik yang transparan dan akuntabel. Rekomendasi meliputi edukasi literasi digital, analisis tren aspirasi berkala, dan publikasi lapora tindak lanjut guna memperkuat akuntabilitas dan relevansi kebijakan.