Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TEORI MODEL RASIONAL MENGENAI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LABAN CENTRAL PARK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Natasya Salsabila Pramudita; Safina Rahma Isro’in Maftukha; Muhammad Noer Falaq Al-Amin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.276

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada proses pengambilan keputusan terkait kebijakan didirikannya Laban Central Park dengan menggunakan teori model rasional. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mengenai pembentukan Laban Central Park sudah hampir memenuhi kriteria yang semestinya dalam model teori pengambilan keputusan rasional. Hal tersebut dapat dilihat dari empat langkah dan substansi sebagai indikator pengambilan keputusan menggunakan model rasional yaitu identifikasi masalah, memastikan masalah yang ditetapkan tidak memiliki makna ganda, pembuatan sejumlah alternatif  kebijakan, dan pemilihan satu alternatif yang terbaik sudah berjalan optimal. Dalam pengambilan keputusan program Laban Central park ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian warga Desa Laban dan menjadi sentra perekonomian Desa Laban yang tertata dan mandiri dengan meningkatnya Pendapatan asli desa yang berasal dari usaha UMKM lokal warga desanya melalui ekonomi kreatif.
ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) Natasya Salsabila Pramudita; Safina Rahma Isro’in Maftukha; Putri Ayu Lailatun Nafi’ah; Widya Dwi Prastiwi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6tp5vp05

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis status perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk suplai air bersih bagi kebutuhan vital Yogyakarta International Airport (YIA). YIA, sebagai penggerak permintaan ekonomi regional, diperkirakan membutuhkan pasokan air sebesar 6.000 liter per detik, dan Sungai Bogowonto di Purworejo memiliki potensi untuk memasok sekitar 3.000 liter per detik (50%). Kerjasama ini melibatkan aktor heterogen, melintasi batas yurisdiksi horizontal (Jawa Tengah-DIY) dan level pemerintahan vertikal (Pemerintah Daerah-Pusat/BBWSSO), sehingga memerlukan tata kelola jaringan (Network Governance). Meskipun komitmen politik telah ditandai dengan pertemuan formal antara Bupati Purworejo dan Gubernur DIY pada April 2024, kerja sama ini masih berada pada tahap penjajakan teknis dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat (MoU/PKS). Hambatan utama terletak pada kesenjangan regulasi vertikal, di mana izin pengambilan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) baru 50 liter per detik, sangat jauh dari potensi maksimal 3.000 liter per detik. Selain itu, Sungai Bogowonto dipandang sebagai Sumber Daya Komunal (Common Pool Resource), sehingga pemanfaatan air bersih dalam skala besar tanpa aturan yang jelas rentan menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan KAD ini sangat bergantung pada percepatan finalisasi landasan hukum (MoU/PKS), sinkronisasi regulasi perizinan dengan mekanisme yang lebih sederhana (one-gate system), serta integrasi kebijakan konservasi berbasis keberlanjutan untuk menjamin alokasi air yang adil dan berkelanjutan. KAD ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi sumber daya air, tetapi juga berfungsi sebagai model tata kelola kolaboratif lintas daerah di Indonesia.
Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Menigkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Lokal : Studi Kasus Program Beasiswa Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bojonegoro Safina Rahma Isro’in Maftukha; Muhammad Farid Ma’ruf; Galih Wahyu Pradana; Deby Febrian Eprilianto
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i1.932

Abstract

Human resource quality serves as a crucial pillar for national development, as it significantly influences a country’s progress and competitiveness. Therefore, enhancing human resource capacity has become a strategic priority, particularly at the regional level where local governments play a vital role. The Government of Bojonegoro Regency has introduced several initiatives to support this objective, including the Ten Scholars per Village Scholarship Program, the Scientist Scholarship, and Final Project Assistance. Despite these efforts, several implementation challenges remain, such as cases of manipulated eligibility requirements among applicants, the absence of a digitized system for registration and document submission, and limited communication channels between program administrators and scholarship recipients. This research seeks to examine, explain, and evaluate the role of local government, especially the Education Office, in executing scholarship programs based on the theoretical framework of government roles as regulator, dynamizer, and facilitator. The study employs a descriptive qualitative method, utilizing observation, interviews, and documentation for data collection, followed by data analysis using the Miles and Huberman model. The findings reveal that although the local government has begun implementing scholarship programs, the execution is not fully effective. Supervision during participant selection focuses mainly on administrative completeness rather than document authenticity. Furthermore, direct outreach activities are limited to certain regions, coordination with village authorities remains minimal, and digital transformation has yet to be realized due to unsuccessful collaboration with the Communication and Information Agency despite several coordination meetings.