Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PROGRAM POSYANDU BALITA DI SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF FISHBONE ANALYSIS Lailatul Fadiyah; Widya Dwi Prastiwi; Muhammad Noer Falaq Al-Amin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari stunting pada balita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam program posyandu balita. Penelitian ini menampilkan program posyandu balita sebagai salah satu program pencegahan dari permasalahan stunting yang ada di surabaya. Percepatan penurunan stunting di Surabaya sudah tepat, optimal dan sesuai dengan perencanaan serta, mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Penanganan stunting di kota surabaya dilakukan dengan melihat beberapa faktor penyebab akar permasalahan stunting pada balita. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif menggunakan metode Fishbone Diagram Analysis dengan pendekatan pada aspek perilaku manusia, kesehatan, ekonomi dan hukum dan tata kelola. Metode pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan alur analisis menurut Miles dan Huberman, yang dilakukan dengan tiga alur secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, 1984). Berdasarkan analisis dan pemetaan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat area yang perlu diperkuat pada penanganan percepatan stunting pada program posyandu balita di surabaya yaitu area perilaku manusia, ekonomi, kesehatan dan hukum dan tata kelola sebagai faktor percepatan stunting dalam program posyandu balita.
ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) Natasya Salsabila Pramudita; Safina Rahma Isro’in Maftukha; Putri Ayu Lailatun Nafi’ah; Widya Dwi Prastiwi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6tp5vp05

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis status perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk suplai air bersih bagi kebutuhan vital Yogyakarta International Airport (YIA). YIA, sebagai penggerak permintaan ekonomi regional, diperkirakan membutuhkan pasokan air sebesar 6.000 liter per detik, dan Sungai Bogowonto di Purworejo memiliki potensi untuk memasok sekitar 3.000 liter per detik (50%). Kerjasama ini melibatkan aktor heterogen, melintasi batas yurisdiksi horizontal (Jawa Tengah-DIY) dan level pemerintahan vertikal (Pemerintah Daerah-Pusat/BBWSSO), sehingga memerlukan tata kelola jaringan (Network Governance). Meskipun komitmen politik telah ditandai dengan pertemuan formal antara Bupati Purworejo dan Gubernur DIY pada April 2024, kerja sama ini masih berada pada tahap penjajakan teknis dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat (MoU/PKS). Hambatan utama terletak pada kesenjangan regulasi vertikal, di mana izin pengambilan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) baru 50 liter per detik, sangat jauh dari potensi maksimal 3.000 liter per detik. Selain itu, Sungai Bogowonto dipandang sebagai Sumber Daya Komunal (Common Pool Resource), sehingga pemanfaatan air bersih dalam skala besar tanpa aturan yang jelas rentan menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan KAD ini sangat bergantung pada percepatan finalisasi landasan hukum (MoU/PKS), sinkronisasi regulasi perizinan dengan mekanisme yang lebih sederhana (one-gate system), serta integrasi kebijakan konservasi berbasis keberlanjutan untuk menjamin alokasi air yang adil dan berkelanjutan. KAD ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi sumber daya air, tetapi juga berfungsi sebagai model tata kelola kolaboratif lintas daerah di Indonesia.
ANALISIS CITIZEN CENTERED DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG Widya Dwi Prastiwi; Fitrotun Niswah; Meirinawati; Eva Hany Fanida
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4gk13g71

Abstract

Pelayanan publik yang efektif tidak hanya menekankan efisiensi birokrasi, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan citizen centered governance yang menekankan partisipasi, transparansi, pemberdayaan, akuntabilitas, dan kesetaraan akses dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip citizen-centered governance dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Program PTSL dipilih karena berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah serta mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pegawai BPN Kabupaten Tulungagung, perangkat desa, serta kelompok masyarakat (Pokmas) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PTSL. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada teori citizen  centered governance dari Laegrid dan Rykkja (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tulungagung telah mencerminkan prinsip citizen centered governance. Masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan program, informasi disampaikan secara terbuka dan transparan, serta manfaat program dirasakan melalui kepastian hukum dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, mekanisme akuntabilitas berjalan responsif dan program dilaksanakan secara inklusif tanpa diskriminasi. Dengan demikian, PTSL tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan.