Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG Alifia Ayu Fitriana; Bunga; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.290

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, serta kebijakan pemerintah yang mengatur standar pembukaan pasar ritel, salah satu implementasinya terdapat pada pendirian Minang Mart. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari keputusan larangan pendirian usaha ritel modern berjejaring di Kota Padang, Sumatera Barat. Program utama dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat adalah Minang Mart yang bertujuan menekan inflasi, mendorong akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian lokal dan mempromosikan sumber-sumber pendanaan lokal yang potensial. Dari target 1.000 toko Minang Mart tercapai hanya 26 toko di Provinsi Sumatera Barat, termasuk 23 toko di Kota Padang dan sisanya tersebar di kota lainnya. Dalam prakteknya, pengelolaan Minang Mart ini menuai kritik karena terdapat campur tangan dari pihak swasta. Selain itu, beberapa gerai mengalami gulung tikar karena permasalahan dana.
Analisis Efisiensi Anggaran dalam Perspektif Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro) Alifia Ayu Fitriana; Muhammad Farid Ma’ruf; Galih Wahyu Pradana; Revienda Anita Fitrie
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v14n1.p257-268

Abstract

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan turut dipengaruhi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Maraknya penyalahgunaan anggaran, seperti praktik korupsi, berdampak pada inefisiensi tata kelola fiskal. Di sisi lain, pemerintah pada tahun 2025 menetapkan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang memerlukan tambahan anggaran. Berbagai kondisi tersebut melatarbelakangi disahkannya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berlaku di seluruh Kementerian/Lembaga, salah satunya pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah naungan Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Tipe A2 Bojonegoro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan efisiensi anggaran dari sudut pandang akuntabilitas publik. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Tipe A2 Bojonegoro telah memenuhi indikator efisiensi anggaran dari dimensi akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi Digipay terhadap para Satuan Kerja (Satker) sebagai pengguna layanannya.