Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGALITAS AKTA JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK SETELAH KREDITUR DINYATAKAN BERSALAH MELANGGAR UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1490 K/PID.SUS/2015 Muhammad Daud Siregar; Agustining; Mahmud Mulyadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 9 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i9.781

Abstract

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016 memutuskan perbuatan terdakwa (pelaku usaha) terbukti melanggar dakwaan alternatif Kesatu (melanggar UUPK) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa (pelaku usaha) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuatan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian accessoir, bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, bagaimana analisis yuridis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1490 K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jangka waktu yang diberikan dalam proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, Perjanjian untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dinyatakan batal demi hukum, maka akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak dapat dijadikan dasar eksekusi jaminan jika debitur wanprestasi. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan keputusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena telah melanggar UUPK, dimana dalam Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Langsa yang diwakili oleh Terdakwa ZULKARNAIN BIN ABDULLAH sebagai kreditur dan pelaku usaha perusahaan leasing, jelas tidak sejalan dengan ketentaun UU Perlindungan Konsumen. Konsumen selalu “terjebak” oleh klausula baku dalam perjanjian pembiayaan yang berpihak pada pelaku usaha, karena konsumen dalam kondisi “membutuhkan”.
NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR CANCELLATION OF THE CONTENTS OF SHARES SALE AND PURCHASE DEED THROUGH COURT RULING (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 188 PK/PDT/2020) Date 01 July 2020 Syafa Nabilla; Hasim Purba; Burhan Sidabariba; Agustining
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 4 (2024): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i4.112

Abstract

Notary liability for the cancellation of the contents of the proforma share sale and purchase deed through a court decision caused by the existence of parties who do not have good faith who face the Notary because the shares are pretend (proforma), on the other hand of the notary are asked to use the principle of prudence and the principle of knowing their clients, but on the other hand notaries also need to get legal protection if they are able to prove that after applying the principle Prudence turns out to exist among parties who do not have good faith so as to harm other parties who also associate notaries as defendants to be held accountable for illegal acts, so this needs to be studied.The formulation of the problem that will be studied in this study is what is the responsibility of the Notary for the share sale and purchase deed that he makes and is canceled by the court? What is the legal protection for parties who are agreed to in the sale and purchase of shares due to the cancellation of the share sale and purchase deeded by the court? What is the legal analysis used by the judge in canceling the proforma share sale and purchase deed in the Supreme Court Decision Number 188 PK/PDT/2020? The research method used is juridical normative with a case approach by analyzing cases in Bekasi District Court Decision Number 334 / Pdt.G / 2014 / PN. BKS, Bandung High Court Decision Number: 467/PDT/2016/PT. BDG, Supreme Court Decision Number: 1681 K / Pdt / 2017 and Supreme Court Decision Number : 188 PK / Pdt / 2020. The data sources used are secondary data with primary, secondary, secondary legal materials. Data collection tools with library research, qualitative data analysis. The results showed that notaries had difficulty reaching out and detecting further related to the sale and purchase of proforma shares (pretend) considering that after carrying out the precautionary principle, it turned out that there was one party who did not have good faith and harmed the other party who sued in court and made the notary a defendant, but in the case of Bekasi District Court Decision Number 334 / Pdt.G / 2014 / PN. BKS, Bandung High Court Decision Number: 467/PDT/2016/PT. BDG, Supreme Court Decision Number: 1681 K / Pdt / 2017 and Supreme Court Decision Number: 188 PK / Pdt / 2020, Notaries who conducted Judicial Review are proven innocent and are not charged with rent responsibility even though the notarial deed they made must still be cancelled, considering that Notaries only make shares sale and purchase terms between the parties which turns out that one of the parties applies the sale and purchase of shares.