Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Constitutional Law Review UNISAN Law Review
Djafar, Marwan
Unknown Affiliation
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

 1 
Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Lalu, Aswad; Beddu, Sumiyati; Djafar, Marwan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum terkait perlindungan hukum atas penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali kondisi riil di lapangan mengenai penerapan perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat peraturan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan utama. Alih fungsi lahan untuk pemukiman dan infrastruktur yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan masih terjadi di beberapa kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lahan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan lahan pertanian.
Co-Authors Albert Pede B, Sumiyati Harun, Daeng Hijrah Lahaling Lalu, Aswad Mohi, Fadliyanto Montolalu, David Nur Insani Rafika Nur Sumiyati Beddu Syamsidar Thalib, Wahyu A