p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kepastian Hukum Surat Kuasa Mutlak dalam Hal Tanah sebagai Objek Hak Tanggungan Wiramansyah, Fahrel Faadhilah; Saputra, Alfian Anugrah; Maulana, Hasbi Ilman; Murtadha, Afif Nafis
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1608

Abstract

Absolute power in the case of land objects was initially prohibited in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The use of absolute power can then be permitted in accordance with the provisions of the Letter of the Director General of Agrarian Affairs on behalf of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 594/493/AGR dated 31 March 1982 and the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 10 of 2014 concerning the Revocation of Legislation Regarding Land. The purpose of this research is to explore the limits of absolute power that can or cannot be used in the case of land as an object of mortgage rights as an embodiment of legal certainty by referring toestablished rightwhile exploring the legal consequences. The type of legal research used is normative. The approach used in this research is statutory, conceptual and case regulations. The results of the research found that the limits of absolute power that can be used are inseparable from the main agreement which includes that all rights attached to the parties have been fulfilled. The grant of power cannot then be substituted. The legal consequences are attached to the agreement, namely that it can be canceled or null and void by law. Legal certainty regarding the use of absolute power has not yet been realized, because there are no explicit statutory regulations that regulate absolute power.
Eksekusi atas Persidangan In Absentia pada Perkara Korupsi oleh Terdakwa DPO dalam Pengembalian Kerugian Negara Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya; Maulana, Nabiil Ikbaar; Arbikusumo, Qian Hardjalona; Murtadha, Afif Nafis
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2293

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi dan menggali efektivitas eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO dalam perwujudan pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif analitis berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian didapati bahwa ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi ialah menunjukkan kepastian hukumnya belum terwujud. Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang telah melalui persidangan in absentia pada perkara korupsi ialah tidak kemudian dapat memulihkan kerugian negara, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukumnya belum terwujud. Perlu dilahirkannya undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang sistem peradilan pidana in absentia pada korupsi dan eksekusi yang mengedepankan konsep follow the money daripada follow the suspect.
Kepastian Hukum Surat Kuasa Mutlak dalam Hal Tanah sebagai Objek Hak Tanggungan Wiramansyah, Fahrel Faadhilah; Saputra, Alfian Anugrah; Maulana, Hasbi Ilman; Murtadha, Afif Nafis
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1608

Abstract

Absolute power in the case of land objects was initially prohibited in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The use of absolute power can then be permitted in accordance with the provisions of the Letter of the Director General of Agrarian Affairs on behalf of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 594/493/AGR dated 31 March 1982 and the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 10 of 2014 concerning the Revocation of Legislation Regarding Land. The purpose of this research is to explore the limits of absolute power that can or cannot be used in the case of land as an object of mortgage rights as an embodiment of legal certainty by referring toestablished rightwhile exploring the legal consequences. The type of legal research used is normative. The approach used in this research is statutory, conceptual and case regulations. The results of the research found that the limits of absolute power that can be used are inseparable from the main agreement which includes that all rights attached to the parties have been fulfilled. The grant of power cannot then be substituted. The legal consequences are attached to the agreement, namely that it can be canceled or null and void by law. Legal certainty regarding the use of absolute power has not yet been realized, because there are no explicit statutory regulations that regulate absolute power.
Eksekusi atas Persidangan In Absentia pada Perkara Korupsi oleh Terdakwa DPO dalam Pengembalian Kerugian Negara Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya; Maulana, Nabiil Ikbaar; Arbikusumo, Qian Hardjalona; Murtadha, Afif Nafis
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2293

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi dan menggali efektivitas eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO dalam perwujudan pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang digunakan ialah deskriptif analitis berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian didapati bahwa ius constitutum terkait persidangan in absentia hingga eksekusi terhadap terpidana DPO dalam perkara tindak pidana korupsi ialah menunjukkan kepastian hukumnya belum terwujud. Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO yang telah melalui persidangan in absentia pada perkara korupsi ialah tidak kemudian dapat memulihkan kerugian negara, yang menunjukkan bahwa efektivitas hukumnya belum terwujud. Perlu dilahirkannya undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang sistem peradilan pidana in absentia pada korupsi dan eksekusi yang mengedepankan konsep follow the money daripada follow the suspect.