Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen Asrul Aswar; Willem , Resdianto
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35368

Undang-Undang Perlindungan konsumen diharapkan dapat mewujudkan perlindungan konsumen berarti mewujudkan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah, dimana pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen namun disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Pentingnya perlindungan konsumen dan pengusaha terhadap iklim ekonomi yang kondusif. Dari munculnya masalah yang sering dihadapi oleh konsumen, perlu adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan perilaku produsen dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini Undang-undang hukum positif yang mengatur tentang konsumen dan produsen terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tinjauan Yuridis Dalam Peredaran Uang Palsu Di Kota Makassar Analisis Putusan No. 863/Pid.B/2020/Pn.Mks Risman; Asrul Aswar; Syahrul Akbar
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: With the development of science and technology, crimes such as the distribution of counterfeit money have become easier to commit. Counterfeiting money triggers various crimes, including terrorism, political crimes, and money laundering. This research focuses on the causal factors of counterfeit money distribution and the sanctions imposed on perpetrators. The causal factors include endogenous factors, such as individual characteristics (age 15-25 years, education level, religious beliefs), and exogenous factors, such as family and social environment. Disharmonious families and poor social environments, as well as difficult economic conditions and technological advances, increase the risk of this crime. Perpetrators of counterfeit money distribution are subject to severe sanctions under Law No. 7/2011, which carries a penalty of up to 15 years in prison and a fine of 50 billion rupiah. ABSTRAK: Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan seperti penyebaran uang palsu semakin mudah dilakukan. Pemalsuan uang memicu berbagai kejahatan, termasuk terorisme, kejahatan politik, dan pencucian uang. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kejahatan pengedaran uang palsu dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Faktor penyebabnya meliputi faktor endogen, seperti karakteristik individu (usia 15-25 tahun, tingkat pendidikan, kepercayaan agama), serta faktor eksogen, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sosial yang buruk, serta kondisi ekonomi sulit dan kemajuan teknologi, turut meningkatkan risiko kejahatan ini. Pelaku pengedaran uang palsu dikenai sanksi berat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah.

Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayan (Studi Putusan No.5/Pid.Pra/2021/PN.Mks) Andi Rahmah; Asrul Aswar; Sandi Pajri
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: The district court has the authority to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in this law regarding whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is legal, compensation and or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated in level of investigation or prosecution. As for what the researcher discusses, the following is the conclusion from the analysis that in the same pretrial case filed at the Makassar District Court it can be considered inappropriate in deciding the case, the decision that the researcher has reviewed is very clear that there is a value that is not fulfilled between the investigator and the judge who examines and adjudicates the case. And the author's suggestion for the government to participate in monitoring and fighting for the rights of suspects so that there is legal equality and the realization of the principle of equality before the law, for the pretrial community it can be useful to demand justice if law enforcers, in this case investigators, do not carry out their duties based on SOP and/or without seeing Party status/Agency. ABSTRAK: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun yang peneliti bahas adalah sebagai berikut kesimpulan dari analisis bahwa pada Perkara Praperadilan yang sama diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat dinilai kurang tepat dalam memutus perkara, putusan yang telah peneliti kaji sangat jelas bahwa ada nilai yang tidak terpenuhi antara penyidik dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan saran penulis bagi pemerintah turut memantau dan memperjuangkan hak-hak tersangka sehingga terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas equality before the law, Bagi masyarakat praperadilan dapat bermanfaat untuk menuntut keadilan bilamana penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan/atau tanpa melihat status/Instansi Pihak Tersangka.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks) Sitti Harlina; Asrul Aswar; Alief Rifky Sugiarto
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors and what the legal considerations of judges are in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors. This research is Normative Juridical legal research, using a literature study approach using qualitative methods. The research results show (1) The application of material criminal law to perpetrators of the crime of possession of narcotics by minors has been fulfilled, including the elements of every person, without the right to control, and those who commit, order to commit and who participate in committing the act. (2) Judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators are still not appropriate, they should take more into account the child's future by providing diversion for child defendants. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur telah terpenuhi diantaranya unsur setiap orang, tanpa hak menguasai, dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku masih kurang tepat seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi terhadap terdakwa anak.

Dampak Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Bajeng) Abd. Basir; Asrul Aswar; Muh. Jufri
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: This research aims 1) to find out what factors influence the occurrence of underage marriages in Bajeng District 2) to find out what impacts arise from the implementation of article 7 of Law Number 16 of 2019. The data collection technique used in this writing is direct research at the research location by conducting interviews. Apart from that, library research is also carried out, namely research by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, articles and other reading sources and then organizing them systematically to produce results. research report in journal form From the results of this research, it is clear that the impact of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 is basically 2, namely: 1) the impact on the village government and 2) the impact on the perpetrators of underage marriage themselves. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bajeng 2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lansung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara selain itu juga dilakukan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan mengumpul data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel serta sumber bacaan lainnya kemudian disususn seacara sistematik untuk menhasilkan laporan penelitian dalam bentuk Jurnal. Dari hasil penelitian ini diperoleh petunjuk bahwa dampak dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasaranya ada 2 yaitu: 1) dampak terhadap pemerintah Desa dan 2) dampak terhadap pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri

Penerapan Pemberatan Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara: Studi Putusan Nomor 1175/Pid.B/2024/PN Mks M Rayhan Ramadhan; Ambo Esa; Asrul Aswar
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): November : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i4.1328

This study analyzes the application of sentence enhancement to perpetrators of fraud in the recruitment of civil servants (ASN) and examines the consistency of judicial reasoning in Decision No. 1175/Pid.B/2024/PN Mks. The research focuses on two main issues: the fulfillment of the requirements for sentence enhancement under Articles 52 and 486–488 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and the alignment of the judge’s considerations with the principles of criminal sentencing. Using a normative juridical method and employing statutory, case, and conceptual approaches, this research finds that the application of Article 378 KUHP was appropriate, as the elements of deception were proven. However, sentence enhancement under Articles 52 and 486–488 KUHP was not applied due to the absence of a functional connection between the perpetrator’s status as an ASN and the offense, as well as the failure to meet the formal requirements of recidivism. Although the decision is legally defensible in a formal sense, it lacks substantive completeness in addressing moral and sociological considerations. The perpetrator’s ASN status and prior conviction should reasonably serve as aggravating factors. The study concludes that while the decision is normatively consistent, it falls short of achieving substantive justice, particularly regarding public protection and the integrity of the civil service.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search