Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Jurnal Serina Abdimas
Wilma Silalahi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital Wilma Silalahi; Adelia Nelma Mutiara
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.242

Abstract

The rapid growth of information and communication technology has shifted the public sphere into a digital domain, thereby broadening opportunities for people to express their views. In Indonesia, however, this expansion of expressive space has been accompanied by the increasing use of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), particularly its defamation provisions, which has sparked intense debate regarding the boundary between reputation protection and freedom of expression. The issue has become more pressing because the norm is often perceived as ambiguous, susceptible to overcriminalization, and capable of producing a chilling effect within digital democracy. This study is intended to critically examine the Constitutional Court’s judicial review of the defamation provisions under the UU ITE and to explore how the relationship between reputation protection and freedom of expression is constructed in the Court’s reasoning. The research adopts a normative juridical method through statutory, case, and conceptual approaches. Data were gathered through library research and documentation of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly works, and subsequently analyzed using a qualitative descriptive-analytical method. The findings indicate that the normative construction of defamation under the UU ITE still raises problems of legal certainty and proportionality in restricting rights, even though Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 has narrowed the scope of protected subjects. This study concludes that reformulating the UU ITE provisions, strengthening non-penal approaches such as restorative justice, and fostering a more progressive role of the Constitutional Court are essential steps toward building a fair, proportionate, and democracy-compatible legal system in Indonesia’s digital era.
Analisis Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak dalam Undang-Undang Pemilu (Studi atas Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024) Wilma Silalahi; Gladwin Wijaya
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator serta implikasi konstitusional Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip pemilu lima tahunan dan sistem demokrasi di Indonesia. Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, dalam putusan a quo, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma pemilu serentak, tetapi juga menetapkan desain baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu tertentu. Hal ini memunculkan perdebatan karena dinilai melampaui fungsi sebagai negative legislator dan memasuki ranah positive legislator yang menjadi kewenangan legislatif. Selain itu, putusan tersebut berdampak pada prinsip pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, karena berpotensi mengubah siklus pemilu menjadi lebih panjang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Implikasi lainnya mencakup potensi kekosongan hukum, ketidaksinkronan masa jabatan pejabat publik, serta meningkatnya kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu.
UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI MASYARAKAT INDRAMAYU MELALUI PENYULUHAN HUKUM Wilma Silalahi; Muhammad Abdur Rozaq; Evellyn Octavia; Kezia Ratu Clarissa Manik; Fatimah Zahro
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i3.36976

Abstract

The rapid advancement of economic activities has inevitably increased the potential for disputes within business relationships. In Indramayu society, judicial institutions remain the primary avenue for dispute resolution. However, litigation is often regarded as ineffective and inefficient due to its lengthy procedures, high costs, and rigid formalities. Against this backdrop, Alternative Dispute Resolution (ADR) emerges as a strategic and vital mechanism to address conflicts peacefully outside the traditional courtroom process. ADR not only offers faster and more flexible solutions but also aligns with the government’s commitment to realizing the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the goal of fostering inclusive and peaceful societies for sustainable development. This study was designed to strengthen the legal awareness of the Indramayu community concerning ADR through structured legal counseling. The counseling process adhered to the framework established in PERMENKUMHAM Number M.01-PR.08.10 Year 2006, covering program development, implementation, monitoring, evaluation, and reporting. Counseling activities were carried out through direct community outreach using interactive methods, including lectures, discussions, and dialogues tailored to local needs. The evaluation results reveal that the counseling successfully enhanced the community’s knowledge and understanding of ADR, thereby improving overall legal awareness. Based on these findings, the study recommends continuous legal counseling initiatives and periodic assessments to ensure sustainable progress in empowering the Indramayu community. ABSTRAK Kemajuan ekonomi membawa dampak pada semakin kompleksnya hubungan bisnis yang rentan menimbulkan sengketa. Di masyarakat Indramayu, lembaga peradilan masih menjadi sarana utama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul. Namun, penyelesaian melalui jalur litigasi sering dianggap tidak efektif dan efisien karena penuh dengan prosedur formalitas, membutuhkan waktu lama, serta menimbulkan biaya tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme lain yang lebih praktis. Alternative Dispute Resolution (ADR) hadir sebagai solusi penting untuk menyelesaikan sengketa di luar kerangka hukum tradisional dengan cara damai. Kehadiran ADR juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan untuk memperkuat masyarakat yang inklusif, adil, dan damai guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indramayu mengenai pentingnya ADR melalui kegiatan penyuluhan hukum. Metode penyuluhan mengadopsi kerangka kerja PERMENKUMHAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006, yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan metode langsung melalui ceramah, diskusi, dan dialog interaktif agar lebih mudah dipahami masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indramayu. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hukum, khususnya terkait ADR. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum berkelanjutan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutan hasil yang dicapai.
Co-Authors Adelia Nelma Mutiara Agusman Anthony Sutedja Daniel Reynaldi L Tobing Elisabeth Niuflapu Evaline Suhunan Purba Evellyn Octavia Fatimah Zahro Fitri Natasha Dachi Gladwin Wijaya Joe Aprella Indra Kezia Ratu Clarissa Manik Marsalina Susana Martinus Al Ibrani Giga Taufano Muhammad Abdur Rozaq Natasya Klarisa Paruntu Yunita Estu Lestari