Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.773
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Intelek Insan Cendikia Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Wilma Silalahi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Perubahan Undang Undang Dasar : Pemahaman Tentang Arti Perubahan, Tata Cara Perubahan, Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 Fitri Natasha Dachi; Wilma Silalahi
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1291

Abstract

The amendment of the 1945 Constitution of Indonesia is a crucial legal and political mechanism within the dynamics of constitutional law. An amendment is understood as an adjustment of constitutional norms to remain relevant with changing times while preserving the state’s fundamental identity. Unlike a constitutional replacement, which is comprehensive and signifies the birth of a new constitutional order, amendments are partial and limited. Article 37 of the 1945 Constitution sets out strict procedures, including requirements for proposal, quorum, and substantive limitations that cannot be altered, namely the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This mechanism prevents arbitrary changes and safeguards legal and political stability. The 1999–2002 amendments demonstrate that the Constitution can be improved without disrupting national continuity. Therefore, amendments are viewed as an evolutionary form of constitutional reform, while replacement signifies radical change. This analysis highlights that the amendment procedure of the 1945 Constitution is designed to balance the need for flexibility with constitutional stability in Indonesia.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Oktri Defilania; Wilma Silalahi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam menciptakan reformasi ekonomi dengan fokus peran BPI Danantara sebagai badan pengelola aset negara dan perlunya penguatan kelembagaan BPI Danantara. BPI Danantara diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dalam pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan terarah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai badan pengelola investasi menandai babak baru dalam reformasi ekonomi di Indonesia dan memiliki potensi yang besar dalam mendorong kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran rakyat. Semenjak didirikannya BPI Danantara, pengelolaan aset negara dari BUMN dilakukan secara  terintegrasi dan  efisien, namun adanya BPI Danantara membawa tantangan dalam implementasinya khususnya dalam pengelolaannya karena berpotensi menjadi alat kepentingan politik. Oleh karena itu penelitian ini menekankan perlunya mekanisme pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip good corporate governance agar tujuan dari pembentukan BPI Danantara dapat terwujud.
Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor Martinus Al Ibrani Giga Taufano; Wilma Silalahi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2055

Abstract

An agreement is the basis for the implementation of activities that bind the parties with an orientation towards the goals to be achieved. In the agreement, the parties agree to comply with the contents of the agreement, which gives birth to a legal relationship, this can be reformulated as, "Therefore, if one party fails to fulfill its responsibilities, the other party has the right to demand the performance of these obligations. In Indonesia, credit agreements are expressly regulated in Law no. 10/1998, which describes a loan facility as a loan that must be repaid after a certain period of time with interest. The creditor, who facilitates the loan, and the debtor, who borrows, are bound parties. Credit agreements generally have collateral, such as security rights, which are closely related to the repayment of the debt. Nonetheless, cases of default still occur frequently, indicating the need for clearer legal protection for both parties. This research uses a normative legal approach and descriptive analysis to understand the consequences of disputes in credit agreements and the role of mortgage rights in them.
Optimalisasi Pemanfaatan Pajak dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal dan Akuntabilitas Publik Wilma Silalahi; Gladwin Wijaya
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.165

Abstract

Taxation is a fundamental instrument in the state financial system, serving as the primary source of revenue to fund governance and national development. This article discusses two key aspects: the legal framework for tax utilization under Law Number 17 of 2003 on State Finance and Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, as well as the application of the principles of justice and accountability as mandated by Articles 23A and 23C of the 1945 Constitution. The study finds that both laws strengthen the legal and constitutional foundations for transparent, efficient, and equitable tax management. Tax utilization should aim to enhance public welfare through fiscal redistribution, public service funding, and social protection. The principle of justice emphasizes proportional contribution according to economic capacity, while accountability demands transparency and responsibility in every use of public funds. By implementing these principles, taxation becomes not only a fiscal tool but also a legal and moral instrument to promote clean governance, social justice, and sustainable welfare for the people.
Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Wilma Silalahi
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.11

Abstract

Pemilu merupakan bentuk keikutsertaan rakyat secara langsung serta bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD merupakan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 serta merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan tahapan pemilu agar dapat berjalan dengan lancar serta terjaminnya asas-asas pemilu, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik adalah bagaimana model pemilihan serentak dan peranan KPU pada pemilihan serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma post-positivisme. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan dukungan KPU yang berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU berperan dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi anggota KPU, memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, serta meningkatkan partisipasi pemilih. Lebih lanjut, model pemilihan serentak tetap melaksanakan pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, KPU memiliki peranan yang sangat penting pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 dan juga sangat penting dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024.
Evaluasi Kebijakan Hukum Pajak Terhadap Sektor Bisnis: Analisis Ketatanegaraan dan Urgensi Reformasi Wilma Silalahi; Yunita Estu Lestari
Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan, Volume 3 Nomor 2, September-Desember 2025
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/jpcp.v3i2.192

Abstract

Taxation constitutes a primary instrument of the state in realizing fiscal sovereignty and supporting national development. Nevertheless, tax law policies directed toward the business sector often generate significant challenges, particulary in term of legal certainty, fiscal equity, and institutional effectiveness. This study aims to evaluate tax law policies affecting the business sector by examining constitutional principles-namely legality, justice, and accountability-while emphasizing the urgency of tax reform. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate fiskal burdens. Tax reform is therefore essensial to strengthen the constitutional system, ensnure legal certainty, and balance the interests of the state and the business sector.
Penerapan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Penelitian Wilma Silalahi; Joe Aprella Indra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.166

Abstract

The management of natural resources in Indonesia faces significant challenges regarding the effectiveness of environmental law enforcement and the role of law enforcement agencies. This study examines the implementation of environmental regulations, including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and legal mechanisms applied to ensure the sustainable use of natural resources. The results indicate that the effectiveness of environmental law is influenced by inter-agency coordination, the capacity of supervising officers, compliance of business actors, and public participation. Law enforcement institutions such as the Police, Prosecutor’s Office, Ministry of Environment and Forestry, and courts play a strategic role through administrative sanctions, criminal penalties, and technical supervision. Major challenges include overlapping authorities between central and regional governments, limited resources, and over-exploitation practices that harm the environment. The study concludes that the successful management of natural resources requires the integration of formal regulations, strict law enforcement mechanisms, and active public participation to achieve environmental sustainability.
Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi dan Pembangunan Nasional melalui Kesadaran Pajak Masyarakat Wilma Silalahi; Anthony Sutedja
Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan, Volume 3 Nomor 2, September-Desember 2025
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/jpcp.v3i2.194

Abstract

Tax is a form of revenue for a country and plays a very important role in maintaining the sustainability of the state. The definition of tax is a mandatory contribution paid by citizens to the government, which is coercive in nature and regulated by prevailing laws, without direct compensation, and is used to finance government expenditures for the benefit and welfare of the people within the country. In practice, however, various issues related to taxation still frequently occur, including its implementation, objectives, and system. One of the major problems faced today is the misuse of authority by certain government officials, where tax revenues that should be allocated to national development and public welfare are instead used for personal or familial enrichment.Another issue in the implementation of taxation in Indonesia is the lack of education and understanding among many citizens—especially those from lower-income groups—regarding the importance and benefits of paying taxes, as well as how the taxation system in Indonesia actually works. Therefore, it is essential to establish comprehensive education and socialization programs on taxation for all levels of society in Indonesia. The purpose of these efforts is to build economic sovereignty and national development through public awareness and participation, which should not only be the responsibility of government officials but also involve the active role of every citizen in supporting the implementation of taxation in Indonesia.
Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Lift Kaca di Kelingking Beach terhadap Stabilitas Tebing dan Keberlanjutan Ekowisata Wilma Silalahi; Agusman
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.167

Abstract

The construction of a glass elevator facility in the Kelingking Beach tourist area located in Nusa Penida has sparked various debates, particularly regarding the possible impact on the stability of the cliffs around the area and the sustainability of ecotourism, which has been the main attraction of the area. This study was conducted with the aim of conducting an in-depth analysis of the environmental impacts caused by the construction process. The analysis covers changes in the geomorphological structure of the area, the potential for increased landslides due to physical intervention, and how all these changes could affect the continuity of nature-based tourism, which has supported the local economy and ecosystem. In its implementation, this study uses a qualitative-descriptive approach that relies on the processing and analysis of secondary data, including reports from the mass media, official government documents, and academic studies focusing on karst cliffs and the development of tourism infrastructure in natural areas. Based on the analysis results, it was found that the construction of the glass elevator has the potential to increase the risk of cliff instability, mainly due to foundation excavation activities and pressure changes that affect the limestone structure that makes up the cliff. Furthermore, the elevator procurement project was deemed not fully aligned with the principles of sustainable ecotourism, due to the lack of involvement of the local community in the planning and implementation process, as well as the potential for environmental degradation that could have a negative impact in the long term. Therefore, this study emphasizes the importance of conducting a thorough and comprehensive evaluation of geological safety aspects, environmental conservation efforts, and effective tourism management so that Kelingking Beach can continue to be maintained as a tourist destination that is not only attractive and popular, but also safe and sustainable for future generations.
Penerapan Efektivitas Hukum Lingkungan di Indonesia: Penelitian Wilma Silalahi; Marsalina Susana
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.171

Abstract

Environmental law enforcement under Law Number 32 of 2009 is both preventative and repressive. Preventive efforts to control environmental impacts must be implemented by maximizing the use of monitoring and licensing instruments, which can be implemented by the central government, regional governments, and the community. Repressive efforts are carried out when environmental pollution and destruction have already occurred, either through administrative, civil, or criminal legal instruments. Implementation of sustainable development and the controlled use of natural resources is the goal of environmental management . Environmental management issues can be considered as one of the main causes of environmental damage . The goal of all environmental problems are done without regard to the development of the environmental factors, which in turn will cause environmental damage and pollution. Given the legal action against the perpetrators of pollution and environmental destruction is composed of administrative aspects, aspects of civil, criminal aspects. In the law enforcement itself should be supported pleh several factors, namely the means of law, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, licensing, EIA system, public awareness of the environment.
Co-Authors Agusman Anthony Sutedja Daniel Reynaldi L Tobing Elisabeth Niuflapu Evaline Suhunan Purba Fitri Natasha Dachi Gladwin Wijaya Joe Aprella Indra Marsalina Susana Martinus Al Ibrani Giga Taufano Natasya Klarisa Paruntu Oktri Defilania Su, Bok Rok Yunita Estu Lestari