Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Law Review
Gadjong, Agussalim A.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelesaian Pemerintah Desa Razak, Muhammad Ilham; Husen, La Ode; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros kurang terimplementasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk: kegiatan membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa yang harus dapat terimplementasi dengan baik dan benar agar terwujud penyelesaian pemerintah desa yang baik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, antara lain: faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the function of village consultative bodies in resolving village government in Maros Regency. This research is descriptive with a juridical-empirical or normative and empirical approach. The results of the study show that the implementation of the function of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency is not implemented by applicable laws and regulations, including activities to discuss and agree on draft Village regulations with the Village head, activities to accommodate and channel the aspirations of the Village community, and monitoring activities The performance of the Village Head must be implemented properly and correctly to realize a good village government solution. Furthermore, the factors that influence the implementation of the functions of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency include legal factors, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors.
Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Yani, Muhammad; Khalid, Hasbuddin; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i2.155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif pemeriksaan bukti permulaan dalam sistem perpajakan Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme pemeriksaan bukti permulaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder. Menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Pengaturan terkait pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP sebagaimana dalam Pasal 2 angka 13 dan Pasal 43A ayat (4) UU HPP diketahui tetap menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana, serta adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 yang bersifat teknis dan mengandung upaya paksa yang dikatehui ingin melampaui ketentuan yang diatur dalam KUHAP, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXI/2023 uji materiil pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan, pada putusan tersebut pada pokoknya MK berpendapat bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas tentang, Prinsip Hak Asasi Wajib Pajak, MK menegaskan tidak boleh ada tindakan paksa sebelum penyidikan formal dimulai, demi melindungi hak privasi, presumption of innocence, dan fair treatment, dan batasan Pendelegasian Kewenangan yakni pendelegasian ke Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022. Rekomendasi dalam penelitian ini yakni : (1) Pemerintah dan DPR perlu membentuk mekanisme khusus untuk melakukan percepatan revisi terhadap Pasal 43 A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023, dapat di Implementasikan secara nyata oleh stakeholder bidang hukum perpajakan, sesuai dengan tujuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil dan proporsional
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Asapa, Andi Ahmad Fachrul; Rahman, Sufir; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 dan (b) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena kuantitas kerja yang masih terlihat pasif berdasar pada jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah, lalu kualitas kerja pada tahap pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya tenaga perancang perundang-undangan yang terdapat di Pemerintahan Daerah. Diperoleh faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi dalam penelitian ini yaitu faktor pendidikan dan pengalaman anggota legislatif yang tergolong kurang memadai serta kemampuan maupun inovasi dalam pengolahan informasi/data yang perlu di era digitalisasi saat ini. The research objective is to analyze the effectiveness of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD for the 2019-2023 period and (b) to find out what factors influence the effectiveness of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD. The results of the research show that the assessment of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD has not been effective because the quantity of work still looks passive based on the number of Draft Regional Regulations that are passed until permits become Regional Regulations, then the quality of work at the monitoring stage of the implementation of Regional Regulations is not running as it should, and Lack of drafting personnel for legislative regulations in Regional Government. It was found that the factors that hamper the effective implementation of legislative functions in this research are the education and experience of legislative members which are classified as inadequate as well as the ability and innovation in processing information/data which is needed in the current era of digitalization.
Co-Authors Asapa, Andi Ahmad Fachrul Husen, La Ode Khalid, Hasbuddin Muhammad Yani, Muhammad Rahman, Sufir Razak, Muhammad Ilham