Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM AD HOC MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA JUDICIAL REVIEW: The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases Alghifari, Muh; Mallongi, Andi Agung; Nuraiman, Nuraiman
Constitution Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Constitution Journal June 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i1.90

Abstract

This research employs a juridical-normative legal research method with a statutory approach and a case approach to explore the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court as a response to violations of the principle of nemo judex in causa sua. The aim of this research is to outline the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court and its implications for maintaining the integrity of the Constitutional Court. The formation of the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court is a relevant alternative in this context. Ad Hoc Judges, selected based on their expertise and specialized experience in constitutional law, can assist in handling complex or sensitive cases without conflicts of interest that would compromise the judicial process. These measures are expected to enhance the integrity and credibility of the Constitutional Court, enabling it to fulfill its functions as an upholder of the constitution free from external influence, and strengthen public trust in the constitutional justice system. Despite challenges in implementing this mechanism, such as the proper selection of Ad Hoc Judges and oversight mechanisms, these steps are crucial in ensuring the enforcement of the principle of nemo judex in causa sua Abstrak Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengeksplorasi prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap pelanggaran asas nemo judex in causa sua. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi serta implikasinya dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi menjadi alternatif yang relevan dalam konteks ini. Hakim Ad Hoc, dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman khusus di bidang hukum konstitusi, dapat membantu menangani perkara-perkara kompleks atau sensitif tanpa adanya konflik kepentingan yang merugikan proses peradilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga penegak konstitusi yang bebas dari pengaruh eksternal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi mekanisme ini, seperti pemilihan hakim Ad Hoc yang tepat dan mekanisme pengawasannya.
MEMAHAMI KAIDAH USHULIYAH : AL-AM, AL-KHAS, AL-AMRU DAN AN -NAHYU SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM Alghifari, Muh; Safitri, Nurul; Oktaviana, Linda; Kurniati, Kurniati
Jurnal Ar-Risalah Vol. 4 No. 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i1.5616

Abstract

ABSTRACT Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, and Kurniati TITLE " UNDERSTANDING USHULIYAH RULES: AL-AM, AL-KHAS, AL-AMRU AND AN-NAHYU AS A METHODOLOGY FOR DETERMINING ISLAMIC LAW”. There are at least three problems that will arise if the establishment of the Islamic law ignores the Ushuli theory; the ambiguity in the use of Ushuli theory, the misunderstanding of the Nash in the Qur'an and Hadith, and the broad interpretation because it does not focus on one or more of the Uushuri theories. The purpose of the study is to know the approach of the Ushuliyah al-am, al-khas, al-amru and al-nahyu as methodologies, procedures, and problems in the establishment of Islamic law. This research is a qualitative library research with a Ushul Fiqh approach. It is the same in the Qur'an as in the Quran. The procedure for the establishment of Islamic law is not much different from some of the views of scholars conducted, in general, namely by searching for the provisions of the law in Al-Qu’an and Hadith and analogous to the Islamic Shariah. The problem is that it lies at the core of the beginning of the law, on the different understanding and meaning that is presented or expressed by the scholars, the solution to overcome this problem by following the agreement of the scholar. Thus, in the understanding of the teachings of the Ushuri: Al-Am, Al-Khas, al-Amru and An-Nahyu, which is a small part of the studies of Ushuli, open a great opportunity for further research to discuss more fully about the teaching of Ussuri than Al-Amm, Al - Khas, Amru and Al – Nahyu. ABSTRAK Muh Alghifari, Nurul Safitri, Linda Oktaviana, and Kurniati TITLE "MEMAHAMI KAIDAH USHULIYAH : AL-AM, AL-KHAS, AL-AMRU DAN AN-NAHYU SEBAGAI METODOLOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM”.Setidaknya ada tiga permasalahan yang akan timbul jika penetapan hukum Islam mengabaikan kaidah ushuliyah; ketidakjelasan dalam penggunaan kaidah ushuliyah, kesalahan dalam memahami nash dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan interpretasi yang luas karena tidak terfokus pada salah satu atau beberapa kaidah ushuliyah. Ini menggambarkan bahwa kedudukan kaidah ushuliyah: al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu begitu sangat penting sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pendekatan ushuliyah al-am, al-khas, al-amru dan an-nahyu sebagai metodologi, prosedur, dan problematikanya dalam penetapan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa kepustakaan (library research) dengan jenis pendekatan Ushul Fiqh. Al-Am dan Al-Khas berbicara mengenai konteks yang sama mengenai mutlaq tetapi mutlaq yang dijelaskan pada Al-Am itu sama dengan muqayyad pada Al-Khas. Dalam Al-Amru dan An-Nahyu ini adalah sesuatu yang datang dari derajatnya tinggi kepada yang rendah, tetapi perbedaannya adalah perintah dan larangan. Prosedur penetapan hukum Islam tidak jauh berbeda dengan beberapa pandapat ulama yang dilakukan, secara umum yaitu dengan mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur’an dan Hadis dan menganalogikan yang sesuai dengan syariat Islam. Problematikanya yaitu terletak pada inti awal kaidah, pada pengertian dan makna yang berbeda yang disampaikan atau diungkapkan para ulama, solusi untuk mengatasi problematika ini dengan mengikuti kesepakatan jumhur ulama. Maka dalam memahami kaidah ushuliyah: Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu yang merupakan sebagian kecil dari kaidah ushuliyah dalam penelitian ini, terbuka peluang besar untuk penelitian selanjutnya membahas lebih lengkap mengenai kaidah ushuliyah selain dari pada Al-Am, Al-Khas, Al-Amru dan An-Nahyu.
Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Inovasi Ikan Bandeng Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Majid, Makhrajani; Anggraini, Ayu Andira; M.S, Sukmah; Tasrik, Andi Muhammad Farid Faqih; Alghifari, Muh; Marshanda, Andriani; nas, Herawati; Natsir, Achmad; Nasir, Akram; Adzans, Nur
Abdimas Mandalika Vol 5, No 1 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v5i1.35309

Abstract

Abstract:  This community service program aimed to enhance the economic independence of coastal women through milkfish processing innovation to create value-added products. The program was conducted in Lampa Village, Duampanua District, Pinrang Regency, involving 20 women from local small business groups. The methods included socialization, technical training in milkfish floss production, workshops on branding and packaging design, digital marketing training using WhatsApp Business, and ongoing business mentoring. Evaluation was carried out through observation, interviews, and pre–post test questionnaires to measure skill improvement and economic impact. The results showed a significant increase in participants’ technical and managerial skills. Milkfish processing ability improved from 35% to 85%,  packaging skills increased from 25% to 75%, and digital marketing knowledge rose from 20% to 70%. Moreover, participants’ household income grew from 15% to 65%, indicating positive economic impact despite being in the early stage. The produced milkfish floss became more hygienic, durable, and attractively packaged, making it marketable. The program also encouraged the formation of a women’s business group actively developing local village-based products.Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat inbertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pesisir melalui inovasipengolahan ikan bandeng menjadi produk bernilai tambah. Program dilaksanakan di Desa Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan melibatkan 20 perempuan anggota kelompok usaha lokal. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan teknis pembuatan abon ikan bandeng, workshop branding dan desain kemasan, pelatihan pemasaran digital menggunakan WhatsApp Business, serta pendampingan usaha. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan angket pre–post test untuk mengukur peningkatan keterampilan dan dampak ekonomi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada keterampilan teknis dan pemahaman manajerial peserta. Kemampuan pengolahan ikan bandeng meningkat dari 35% menjadi 85%, keterampilan pengemasan naik dari 25% menjadi 75%, dan pengetahuan pemasaran digital meningkat dari 20% menjadi 70%. Selain itu, pendapatan keluarga peserta naik dari 15% menjadi 65%, menandakan adanya dampak ekonomi positif meskipun masih tahap awal. Produk abon bandeng yang dihasilkan kini lebih higienis, tahan lama, dan dikemas menarik sehingga layak dipasarkan. Program ini juga mendorong terbentuknya kelompok usaha perempuan yang aktif mengembangkan produk lokal unggulan desa.