Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara International Journal of Information Techonology and Education (IJITE)
Tumbel, Goinpeace H.
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Balirangeng, Maryeke; Mokat, Jetty E. H; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara.
Efektivitas Pengawasan Pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Sampoerna, Moch Basuh Dewa Putra; Tumbel, Goinpeace H.; Siwij, Devie S. R.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas II Bitung. Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator utama efektivitas program, yaitu ketepatan tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, penghematan sumber daya, kesesuaian prosedur, dan daya tindak lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) efektivitas pengawasan jalur pelayaran di PPLP Kelas II Bitung belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh ketepatan tujuan dan sasaran belum optimal akibat keterbatasan teknologi pemantauan dan basis data yang masih konvensional; ketepatan waktu patroli juga terganggu oleh faktor cuaca dan kendala operasional; penghematan sumber daya, pengelolaan sumber daya seperti kapal, personel, dan logistik masih belum maksimal; prosedur pengawasan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh semua pelaksana; daya tindak lanjut terhadap pelanggaran terbatas karena keterbatasan kewenangan langsung dan lemahnya koordinasi lintas sektor; dan (b) kendala dalam pengawasan jalur pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung, yaitu : keterbatasan SDM jumlah personel belum mencukupi; keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan menurunnya akurasi dalam mendeteksi pelanggaran; factor geografis dan cuaca yang cepat berubah dan rumit.
Implementasi Kebijakan Arsip Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado Widyawanti, Nita; Masengi, Evi E.; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi arsip kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XI Manado, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pelaksana kebijakan terkait penerapan sistem Document Management System (DMS) dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi arsip di Kantor Regional XI BKN Manado telah mengacu pada regulasi nasional dan menggunakan aplikasi DMS secara aktif. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor, antara lain komunikasi yang belum terstruktur antara BKN dengan instansi daerah, kurangnya jumlah dan kapasitas SDM, serta minimnya monitoring dan evaluasi berkala. Faktor determinan seperti komitmen pimpinan, proses komunikasi, struktur birokrasi, dan inovasi teknologi juga terbukti berperan penting dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan arsip kepegawaian digital yang efektif dan terintegrasi secara nasional.
Facilities and Infrastructure Governance in Supporting Service Performance at the Department of Manpower, Cooperatives, and SMEs of North Minahasa Regency Lempas, Demsi Y.; Tumbel, Goinpeace H.; Tarore, Steven V.
International Journal of Information Technology and Education Vol. 5 No. 2S (2026): Special Issue, April 2026
Publisher : JR Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article develops a journal-style synthesis of Demsi Yohan Lempas's thesis on facilities and infrastructure governance in supporting service performance at the Department of Manpower, Cooperatives, and SMEs of North Minahasa Regency. The study addresses a practical problem in local public administration: regional apparatus organizations are required to deliver faster, more accountable, and increasingly digital services, yet many of the physical and technological assets that support those services remain insufficient, damaged, or administratively managed rather than strategically optimized. Using a qualitative descriptive design, the original thesis collected data through interviews, observation, and documentation involving officials of the department and related asset management actors. This article reorganizes the thesis into an academic journal format modeled after the Sammy IJITE article, while preserving the empirical core of the thesis. The findings show that Regional Government Asset (Barang Milik Daerah/BMD) management has been implemented through planning, procurement, utilization, maintenance, and administration, but it has not yet reached an optimal level. Planning is still not fully based on real service needs, procurement is constrained by budget limitations, utilization is affected by damaged and idle assets, maintenance remains reactive, and administration is weakened by data inconsistency and limited digital integration. The most important inhibiting factors are limited human resources, insufficient budget, inadequate facilities and infrastructure, and weak integrated management systems. The article argues that facilities and infrastructure should not be treated as passive office equipment, but as strategic service capacity. Strengthening requires needs-based planning, priority-based budgeting, preventive maintenance, digital inventory, improved human resource capacity, and service-oriented monitoring. The study contributes to public administration literature by showing how asset governance directly shapes local service performance in the fields of employment, cooperatives, and SME development.
Co-Authors Balirangeng, Maryeke Devie S R Siwij Evi Elvira Masengi Lempas, Demsi Y. Mokat, Jetty E. H Sampoerna, Moch Basuh Dewa Putra Tarore, Steven V. Widyawanti, Nita