Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara
Mokat, Jetty E. H
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Balirangeng, Maryeke; Mokat, Jetty E. H; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara.
Follow-up on Recommendations on The Investigation Results (TLRHP) of The BPK RI on Regional Government Financial Reports in Kotamobagu City Tampangela, Cintiarita W.A; Masengi, Evi Elvira; Mokat, Jetty E. H
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 8, No 4 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Desember)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v8i4.6376

Abstract

BPK audits are carried out on the Central Government, Regional Government, other State Institutions, Bank Indonesia, State-Owned Enterprises, Public Service Agencies, Regional-Owned Enterprises and other Institutions or Bodies that manage state finances. The audits in question include financial audits, performance audits, and audits with specific objectives. BPK audit results express opinions on financial reports, conclusions and recommendations for implementation performance, services, activities, government programs, as well as conclusions on the implementation of the internal control system and compliance with statutory provisions. Regional Government Finance in Kotamobagu City. This research uses a qualitative paradigm approach through direct interviews and documentation studies. Researchers have an important role in selecting relevant informants as data sources, collecting data, and processing the data obtained. Next, the researcher will carry out data analysis, validate the data, and draw conclusions from the research results according to the actual situation. The results of the research found that follow-up to audit results has a strategic role in the supervision cycle of government administration, because the success or failure of supervision can be seen or measured from the progress of the follow-up, so that understanding the method/mechanism for implementing the resolution of the Follow-up to Recommendations on BPK Audit Results needs to be a concern for implementation. In accordance with the commitment, there needs to be a special team to handle follow-up, not focusing on just one person, so as to facilitate the process of coordinating and completing follow-up recommendations.
Srategi Pelayanan Publik Pada Unit Layanan Terpadu Universitas Negeri Manado Tumilantouw, Aprisilia; Mokat, Jetty E. H; Langkai, Jeane E.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v6i1.9435

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskrispikan dan menganalisis, terkait Strategi Pelayanan Publik Pada Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Negeri Manado dengan Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskripsi, Jumlah Informan 10 Orang, dan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan kesimpulan bahwa strategi pelayanan publik Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Negeri Manado belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil indikator penelitian sebagai berikut. Budaya Pelayanan Prima, pelayanan yang diberikan belum prima, dan masih banyak keluhan dari mahasiswa terkait pelayanan yang diberikan karena sikap petugas yang acuh tak acuh dan juga tidak ramah, bahkan pelayanan yang diberikan tidak ada kepastian kapan proses selesainya, dan tidak ada tindak lanjut dari petugas untuk menginformasikan waktu pelayanan. Standart Pelayanan Publik kurangnya kebijakan yang mendukung pelayanan publik yaitu tidak ada SOP dan prosedur yang jelas untuk menjadi tolak ukur dalam pemberian pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi lama dan tidak ada kepastian waktu penyelesaian. Prosedur pelayanan tidak diumumkan sehingga menimbulkan banyak keluhan pelayanan. Fasilitas pendukung peralatan yang digunakan itu sudah dari Tahun 2018, dan tidak ada penambahan dan pergantian, secara keseluruhan untuk sarana dan prasaran belum memadai, karena masih ada beberapa ketimpangan yang ditemui. Dari segi teknologi ULT belum memiliki system, aplikasi atau program khusus. Selain itu ULT belum bisa diakses secara online, pelayanan hanya sebatas WA pribadi petugas, juga tidak ada mesin untuk nomor antrian. SDM tidak ada pelatihan pelayanan pubik untuk petugas ULT, pengetahuan pelayanan dipelajari secara otodidak oleh petugas, beban kerja yang banyak kepada satu petugas, dan selama ini tidak ada system reward dan punishment di ULT sehingga menyebabkan petugas ULT tidak berkembang
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung Balirangeng, Maryeke; Mokat, Jetty E. H; Tumbel, Goinpeace H.
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/administro.v7i1.12195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak layak pakai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas II Bitung. Pengelolaan BMN yang tidak optimal menyebabkan inefisiensi anggaran, distorsi dalam laporan keuangan, serta kendala dalam perencanaan aset negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yakni dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan dan penghapusan BMN telah menggunakan sistem digital seperti Sakti dan SIMAN V2, masih terdapat tantangan berupa kesalahan input data, kurangnya pemutakhiran inventaris, serta keterbatasan kapasitas SDM. Prosedur penghapusan BMN telah mengacu pada regulasi seperti PP No. 27 Tahun 2014 dan PMK No. 83/PMK.06/2016, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Proses penghapusan membutuhkan waktu rata-rata satu tahun anggaran dan terkendala koordinasi lintas unit serta keterlambatan dalam validasi data administratif. Selain itu, transparansi pelaporan penghapusan BMN masih terbatas pada pihak internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, pembaruan sistem inventaris secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pengawasan lintas unit guna mencapai efisiensi anggaran dan akuntabilitas dalam tata kelola aset negara.
Co-Authors Aprisilia Tumilantouw Balirangeng, Maryeke Evi Elvira Masengi Jeane E Langkai Tampangela, Cintiarita W.A Tumbel, Goinpeace H. Tumbel, Goinpeace Handerson