Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM: KESADARAN HUKUM PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA ANAK BINAAN DI LAPAS KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS IIA JAKARTA Yhogi Singgih Gunawan; Giyats Rif'at Afifi; Putri Indraswari Susilo; Subroto; Dwi Yuliani; Yoyon M Darusman; RR Dewi Anggraeni; Endi Arofa
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i2.40781

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bagi anak-anak. Anak Berhadapan Hukum dapat disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa dampak negatif yang dialami oleh ABH diantaranya anak mengalami diskriminasi, menjadi kurang percaya diri, serta memperoleh perundungan oleh lingkungan sebayanya. Tidak jarang ABH, baik itu pelaku, saksi atau bahkan korban menjadi tertekan dan akhirnya mengalami depresi dengan kondisi ini. pentingnya untuk menjaga nama ataupun privasi dari anak menjadi hal terpenting dalam proses hukum. Hasil dari kegiatan ini, Pertama diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada ABH agar dapat mencegah anak-anak lain untuk tidak berhadapan dengan hukum. Kedua, apabila terdapat anak yang telah berhadapan dengan hukum, maka berusaha untuk dapat memberikan pemahaman kepada para anak-anak tersebut agar mereka tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pertumbuhan anak-anak yang berhadapan hukum terus dapat diminalisir. Dampak dari kegiatan ini adalah para anak-anak dan orang tua memahami dan mengerti tentang apa yang perlu untuk dilakukan ketika berhadapan dengan hukum.
The Relevance and Proportionality of Political Rights Revocation in Corruption Cases: A Juridical Analysis of Decision No. 10/Pid.Sus-TPK/2018/Jkt.Pst Endi Arofa; Susanto; Lely Zakiah Gunsar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6137

Abstract

The revocation of political rights has emerged as a significant additional sanction in corruption cases adjudicated in Indonesia's Corruption Court. This article examines the relevance and proportionality of such a sanction through a juridical analysis of Decision No. 10/Pid.Sus-TPK/2018/Jkt.Pst. Using normative legal research methods and a case study approach, the study explores the legal basis, judicial reasoning, and implications of the court’s decision to revoke political rights. The analysis considers both national legal provisions, particularly Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001, and international human rights principles. Findings indicate that while the revocation aims to prevent corrupt individuals from re-entering political office, its application must meet criteria of necessity, proportionality, and legal certainty. The decision in this case reflects an effort to balance deterrence with the protection of constitutional rights. The study concludes that political rights revocation can be justified when applied in a targeted and reasoned manner, especially for public officials who have betrayed public trust.