Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bakti Agribisnis Journal of Sharia and Legal Science
Paisol Burlian
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Resi Jatri; Paisol Burlian; Qodariah Barkah
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 1 No. 3 (2023): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v1i3.359

Abstract

Penelitian ini mengkaji Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Permasalahan pada penelitian yaitu bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya Peraturan Daerah dan bagaimana prosesnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daearah Kabupaten Musi Rawas Utara, sekretaris dewan, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai Peraturan Daerah Tentang Pesta Rakyat terkait larangan pesta malam. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan atau buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia Paisol Burlian
Jurnal Bakti Agribisnis Vol. 9 No. 02 (2023): Jurnal Bakti Agribisnis
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Belitang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53488/jba.v9i02.156

Abstract

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi di Indonesia berjalan meningkat. Hal ini disebabkan pulihnya stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan membaik dan terkendali sehingga para investor domestic mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Namun tidak untuk jumlah investor asing yang di menginvestasikan modalnya di Indonesia, sebaliknya justru mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sering terjadi konflik di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan investor asing menghindar berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan dana, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham di perusahaan tertentu. Sedangkan kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif yang diberikan pemerintah, ketidak pastiaan hukum, ketidak amanan dan instabilitas politik.. Di dalam dunia pertanian banyaknya permasalahan yang menghambat di atas terutama terciptanya penanaman modal di Indonesia. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah bahwa kurangnya kepastian hukum bagi penanaman modal adalah sumber dari kekhawatiran penanaman modal selama ini. Adapun selain itu, korupsi pada lingkungan pengadilan dan pemerintahan, aparatur penagak hukum yang tidak berkualitas, demonstrasi yang anarkis, dan belum terciptanya clean business system yang bebas dari perilaku KKN juga merupakan sumber lain dari kekhawatiran penanaman modal di Indonesia.
Analisis Nilai Tambah Pengelolahan Buah Jeruk Menjadi Sirup Limau Kunci Di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Paisol Burlian; Tiyas Murtingsih; Solehan
Jurnal Bakti Agribisnis Vol. 10 No. 01 (2024): Jurnal Bakti Agribisnis
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Belitang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53488/jba.v10i01.167

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pendapatan dari hasil usaha buah jeruk menjadi sirup limau kunci Kabupaten Way Kanan. 2) menggetahui besarnya nilai tambah pengolahan buah jeruk menjadi sirup limau kunci Kabupaten Way Kanan. 3) mengetahui kelayakan usaha buah jeruk menjadi sirup limau kunci di Kabupaten Way Kanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh responden adalah sebesar Rp.126.974 proses produksi/hari dan penerimaannya adalah sebesar Rp.600.000 proses produksi/hari, sehingga memperoleh pendapatan sebesar Rp.473.026/proses produksi. Nilai tambah yang dihasilkan dari sirup limau kunci di Kabupaten Way Kanan pada responden yaitu sebesar Rp. 473.026/proses produksi. Pengolahan sirup limau kunci di Kabupaten Way Kanan layak (feasible) untuk dikembangkan dengan nilai NPV adalah sebesar Rp.2,315,217 nilai IRR sebesar 11.82 %, dan nilai Net B/C sebesar 1,29.
Tindak Pidana Cyberstalking di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam Ridho Wanantho; Dodi Irawan; Paisol Burlian
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i3.866

Abstract

This study discusses How Cyberstalking Crimes Are on Social Media and discusses How the Perspective of Islamic Criminal Law on Cyberstalking Crimes on Social Media. The purpose of this study is to find out about the sanctions for cyberstalking crimes both in positive criminal law and Islamic criminal law. This study uses normative legal research with a literature review type. The results of this study can be concluded that someone commits a cyberstalking crime on social media by taking actions to disturb, attack, threaten, harass, and force their victims to do something or not do something. By using the internet or technology such as smartphones, computers, or other technologies. With the intention of terrorizing, intimidating, and scaring the victim. Subject to the article on cyberstalking crimes, namely Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Meanwhile, the punishment for cyberstalking perpetrators according to the perspective of Islamic criminal law is included in the category of ta'zir crimes, where this punishment is determined by the government or local authorities related to freedom (prison sentences and exile) which are of a learning nature to improve the behavior of cyberstalking perpetrators.  
Penegakan Hukum bagi Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay: Perspektif Hukum Pidana Islam Muhammad Zaky; Dodi Irawan; Paisol Burlian
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v3i1.941

Abstract

Concert ticket fraud cases often occur, especially for famous music concerts such as Coldplay concerts, which are a very famous music band in the world. As a result of the perpetrator's actions, many victims suffer losses, but the perpetrators only receive light sanctions. The purpose of this study is to analyze law enforcement against perpetrators of Coldplay concert ticket fraud from the perspective of Islamic criminal law. The type of research used is library research with secondary data sources. The primary legal material is the criminal code. The analysis was carried out descriptively qualitatively. The results of the study stated that law enforcement for perpetrators of Coldplay concert ticket fraud is based on Article 378 of the Criminal Code only, even though the act has also fulfilled the elements in Article 45 paragraph (2) Jo 28 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008, namely by utilizing technology as the object of his actions to spread news and mislead which makes someone interested so that it results in losses. While in Islamic criminal law, the crime of fraud is included in the category of Ta'zir crimes. In the decision of the panel of judges, it was implemented in accordance with the principle of ta'zir, only the sanctions given were still too light when compared to the consequences caused by the defendant.
Co-Authors Dodi Irawan Muhammad Zaky Qodariah Barkah Resi Jatri Ridho Wanantho Solehan Tiyas Murtingsih