Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Scientia Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies
Syahranuddin, Syahranuddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO FAMILY VIOLENCE CRIMES Sumarno, Sumarno; Syahranuddin, Syahranuddin
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of restorative justice in efforts to resolve criminal acts of violence in the family is an effort in law enforcement solutions and can act as a mediator in bridging victims and perpetrators to reach solutions in unraveling problems that occur in domestic life. The application of the law through criminal proceedings is carried out if no agreement is reached between the parties as victims and perpetrators. Restorative justice has not been specifically regulated in the provisions of the law, but is an alternative way to solve problems, especially the resolution of domestic violence. The Law on the Elimination of Domestic Violence in reality is a hope in solving the occurrence of domestic violence which in its resolution is very complex and involves various parties in solving social problems and their diversity that occur in community life. It is expected that the government will be more assertive in terms of carrying out its duties and authorities in accordance with the law and indiscriminately in decision-making, firm action in solving problems that occur within the household is a natural thing in providing services to the community in determining the final choice in solving problems faced by each individual.
A Legal Analysis Of The Acquitting Verdict For Criminal Act Of Embasement Rice Sale Funds Sherly Almaya; Syahranuddin, Syahranuddin; Lidya Ramadhani Hasibuan
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 04 (2024): Education and Sosial science, September-December 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Among several criminal acts related to wealth and property, there is a criminal act known as embezzlement, the crime of embezzlement as regulated in Book II (Two) of the Criminal Code, in Chapter XXIV, concerning Crimes Against Wealth and Property, in criminal acts there is a principle that the suspect is not considered guilty if no one can prove that he is guilty based on the principle of law, where in the case study of the court decision in case No. 276 / Pid.B / 2023 / PN Bnj. The formulation of the problem in this study is How is the Legal Regulation on the Crime of Embezzlement, How is the Criminal Accountability for the Perpetrators of the Crime of Embezzlement and How is the author's analysis of the legal evidence of the acquittal given by the judge in trying the case of embezzlement in court in the study of court decision No. 276/Pid.B/2023/PN Bnj. This research was conducted with a descriptive approach with a qualitative method with a type of normative juridical research based on secondary data sources taken from case studies of court decisions and laws with analysis using related legal materials. The results of this study obtained results in the form of knowledge related to the form of legal conception related to proving charges of embezzlement in court which were proven based on evidence in the form of invoices which were acts of default and included in the scope of money debts. In this case, the author found how the legal conception in proving charges of embezzlement in court influenced the results of the decision where in the chronology of the case in case No. 276/Pid.B/2023/PN Bnj in proving the elements in Article 372 of the Criminal Code related to the crime of embezzlement has been fulfilled and should be punished with a criminal penalty of a maximum imprisonment of 4 years and a maximum fine of Rp. 900 thousand but the judge sentenced him by considering Article 191 paragraph 2 of the Criminal Code by declaring the defendant free from all legal charges.
Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi Syahranuddin, Syahranuddin; Ismaidar, Ismaidar; Ramadani, Suci; Aritonang, Timotius
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16160

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sudah mendarah daging dan membudaya di sebagian bangsa Indonesia. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus ditegakkan dan diterapkan hakim untuk pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi. Pelaku harus bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta dalam kasus ini tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dipersidangan dan telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya tugas, kewenangan, hak dan kewajiban keterlibatan kepala desa terhadap pengawasan penggunaan anggaran dana desa merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa,baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Adapun upaya yang dilakukan Kepala Desa terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dengan mengenali modus operandi korupsi dana desa untuk diantisipasi, peningkatan kualitas perangkat desa, pengawasan pengelolaan dana desa dan penguatan kerjasama dengan pendamping desa. Hambatan yang ditemui dan solusi yang dilakukan Kepala Desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dengan solusi dilakukannya bimbinganteknis, rendahnya integritas perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan solusi melakukan penyuluhan budaya integritas sehingga terwujudlah pemerintahan desa yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pengelolaan dana desa dengan solusi menyediakan informasi kepada masyarakat desa melalui pemasangan spanduk di depan kantor desa, di lokasi pembangunan, pemasangan prasasti ketika pembangunan selesai dan disampaikan secara lisan melalui sosialisasi di berbagai acara kemasyarakatan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan dan Mengakibatkan Luka Fatal yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus/2023/PN Mdn) Siregar, Maria Efifania; Syahranuddin, Syahranuddin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18616

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang "Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Tinjauan Hukum Relevansi Hak Restitusi Anak Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Luka Berat yang Dilakukan Secara Bersama-sama." Yang mana dalam situasi ini terjadi dimana dalam situasi ini pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur dan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama dimana dalam kejadian tersebut berlanjut ke pengadilan dimana pejabat yang berwenang memaksakan hukuman dengan mengabaikan hak atas ganti rugi bagi korban atas luka yang dialaminya. Penelitian ini diarahkan dengan metodologi grafis dengan teknik subjektif dengan semacam eksplorasi hukum standarisasi berdasarkan sumber informasi opsional yang diambil dari investigasi kontekstual pilihan dan peraturan pengadilan dengan pemeriksaan memanfaatkan bahan hukum terkait. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan mengenai putusan hakim tentang perlindungan hukum bagi korban, meliputi relevansi hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka 6 dengan penjelasan tentang segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan tersebut, dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Manihuruk, Yani Indah Sari; Syahranuddin, Syahranuddin; Ismaidar, Ismaidar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10618

Abstract

Perundungan adalah masalah yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Beberapa tahun belakangan ini begitu banyak kasus perundungan yang terjadi, khususnya perundungan terhadap anak. Yayasan Cahaya Guru melalui pemantauan pemberitaan media massa tersertifikasi Dewan Pers mencatat ada 42 kasus perundungan terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2023, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berjumlah 226 kasus. Walaupun demikian perundungan masih menjadi terror bagi anak terutama di lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan jenis perundungan yang sering dialami adalah perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kasus perundungan, dan bagaimana pemenuhan hak anak korban perundungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dengan bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semoga tulisan ini dapat digunakan untuk mencegah peningkatan kasus perundungan terhadap anak terutama dalam lingkungan sekolah.
Legal Consequences and Sanctions for Consanguineous Marriages (Study of Pari City Village, Serdang Bedagai Regency) Sendy, Beby; Syahranuddin, Syahranuddin; Artita, Tria Wahyu
Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies Vol. 1 (2025)
Publisher : CV Raskha Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64803/cessmuds.v1.46

Abstract

Consanguineous marriage is a marriage between individuals who are closely related by blood, which is prohibited by law and religion in Indonesia. This study aims to analyze the legal consequences and sanctions for consanguineous marriages, using a case study in Kota Pari Village, Serdang Bedagai Regency. The research method employs an empirical legal approach, utilizing interviews with village officials and an analysis of laws and regulations. The results show that consanguineous marriages are null and void, create complex child status issues, administrative obstacles, and have criminal implications. Sanctions that can be imposed include civil sanctions, a maximum imprisonment of seven years, as well as administrative, social, and customary sanctions. Continuous legal counseling and coordination between institutions are needed for effective prevention
Effectiveness of Structural Legal Assistance in Land Disputes Involving Former Ptpn Ii Land Use Rights: Case Study Medan–Deli Serdang 2024–2025 Fauzi Harahap, Rizki Nanda; Fikri, Rahul Ardian; Syahranuddin, Syahranuddin
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2241

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Structural Legal Aid (BHS) in resolving disputes over former PTPN II concession land in the Medan–Deli Serdang area in 2024–2025. These disputes involve communities affected by evictions, with plantation companies as the parties seeking land execution. SLL focuses on more equitable policy changes and community empowerment through legal assistance and policy advocacy. This study uses a legal-empirical approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results show that SLL is effective in delaying evictions and increasing the legal capacity of the community, with 70% of residents feeling the benefits of the legal assistance provided. Factors supporting the effectiveness of BHS include active community participation and the involvement of supporting institutions, while obstacles include a lack of coordination between relevant agencies and limited resources. This study provides policy recommendations to improve fairer agrarian governance, which can reduce conflict and increase the protection of community rights in disputes over ex-HGU land.
A Criminological Study Of The Impact Of Murder On The Community And Online Motorcycle Ticket Drivers Hairani, Tika; Syahranuddin, Syahranuddin; Nasution, Chairuni
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10669

Abstract

This study examines how robbery crimes impact society and online motorcycle taxi drivers in Indonesia from a criminological perspective. The increase in street crime, particularly robbery, indicates a lack of legal protection for informal sector workers who work in public environments. This study uses normative law, employing a legislative and conceptual approach. The results of the study show that regulations protecting online motorcycle taxi drivers do not fully ensure their safety at work. Robbery causes material losses, emotional trauma, and a sense of insecurity in the community. From a criminological perspective, economic pressure, social inequality, and a lack of social bonds are the main causes of robbery. To prevent similar cases from recurring, the government and law enforcement agencies must strengthen law enforcement, improve social protection, and increase surveillance in crime-prone areas.
Criminal Liability Of Perpetrators Of Murder In The Perspective Of Law No. 1 Of 2023 On The Criminal Code (KUHP) Simanullang, Pio Andina Serepina; Syahranuddin, Syahranuddin; Zarzani, T. Riza
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11010

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 brings fundamental changes to the Indonesian criminal law landscape, particularly regarding criminal liability for homicide. This study aims to analyze the construction of criminal liability for homicide perpetrators based on Articles 458-462 of the National Criminal Code, and the implications of the new paradigm of sentencing objectives in Articles 51-54. The research method employed is normative juridical with a legislative approach. The study results show that the National Criminal Code emphasizes a balance between legal certainty and restorative justice, where sentencing is no longer merely retributive, but rather an effort toward rehabilitation and conflict resolution.
Criminal Accountability For The Fulfillment Of Restitution For Children As Victims Of The Crime For Human Trafficking Study Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/Pn.Olm Br Gultom, Nabila Putri Aprilia; Syahranuddin, Syahranuddin
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.11235

Abstract

Trafficking in persons involving child victims is a serious crime that requires legal protection not only through the punishment of offenders but also through the restoration of victims’ rights through restitution. This study analyzes the legal regulation of criminal liability for the fulfillment of restitution for child victims of trafficking, as well as the role of judges, through a case study of Decision Number 79/Pid.Sus/2020/PN.Olm and Appellate Decision Number 100/PID/2020/PT KPG. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings show that restitution has been normatively regulated under Law Number 21 of 2007 but has not been optimally implemented in judicial practice. Judges have not maximized their authority, and appellate judges have failed to perform a corrective function, indicating the need to strengthen the judicial role through child-protection-oriented and restorative justice–based approaches.
Co-Authors , Rahul Ardian Fikri Aritonang, Timotius Artita, Tria Wahyu Aulia Rahman Hakim Hasibuan Br Gultom, Nabila Putri Aprilia Fauzi Harahap, Rizki Nanda Hairani, Tika Ismaidar I, Ismaidar Lidya Ramadhani Hasibuan Manihuruk, Yani Indah Sari Nasution, Chairuni Ramadani, Suci Sendy, Beby Sherly Almaya Simanullang, Pio Andina Serepina Sipakkar, Erwin Juliandi Siregar, Abdul Rahman Maulana Siregar, Maria Efifania Sumarno . Tarigan, Diva Sadarta Tengku Riza Zarzani N