Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Scientia Proceeding International Seminar of Islamic Studies Innovative: Journal Of Social Science Research
Syahranuddin, Syahranuddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO FAMILY VIOLENCE CRIMES Sumarno, Sumarno; Syahranuddin, Syahranuddin
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of restorative justice in efforts to resolve criminal acts of violence in the family is an effort in law enforcement solutions and can act as a mediator in bridging victims and perpetrators to reach solutions in unraveling problems that occur in domestic life. The application of the law through criminal proceedings is carried out if no agreement is reached between the parties as victims and perpetrators. Restorative justice has not been specifically regulated in the provisions of the law, but is an alternative way to solve problems, especially the resolution of domestic violence. The Law on the Elimination of Domestic Violence in reality is a hope in solving the occurrence of domestic violence which in its resolution is very complex and involves various parties in solving social problems and their diversity that occur in community life. It is expected that the government will be more assertive in terms of carrying out its duties and authorities in accordance with the law and indiscriminately in decision-making, firm action in solving problems that occur within the household is a natural thing in providing services to the community in determining the final choice in solving problems faced by each individual.
A Legal Analysis Of The Acquitting Verdict For Criminal Act Of Embasement Rice Sale Funds Sherly Almaya; Syahranuddin, Syahranuddin; Lidya Ramadhani Hasibuan
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 04 (2024): Education and Sosial science, September-December 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Among several criminal acts related to wealth and property, there is a criminal act known as embezzlement, the crime of embezzlement as regulated in Book II (Two) of the Criminal Code, in Chapter XXIV, concerning Crimes Against Wealth and Property, in criminal acts there is a principle that the suspect is not considered guilty if no one can prove that he is guilty based on the principle of law, where in the case study of the court decision in case No. 276 / Pid.B / 2023 / PN Bnj. The formulation of the problem in this study is How is the Legal Regulation on the Crime of Embezzlement, How is the Criminal Accountability for the Perpetrators of the Crime of Embezzlement and How is the author's analysis of the legal evidence of the acquittal given by the judge in trying the case of embezzlement in court in the study of court decision No. 276/Pid.B/2023/PN Bnj. This research was conducted with a descriptive approach with a qualitative method with a type of normative juridical research based on secondary data sources taken from case studies of court decisions and laws with analysis using related legal materials. The results of this study obtained results in the form of knowledge related to the form of legal conception related to proving charges of embezzlement in court which were proven based on evidence in the form of invoices which were acts of default and included in the scope of money debts. In this case, the author found how the legal conception in proving charges of embezzlement in court influenced the results of the decision where in the chronology of the case in case No. 276/Pid.B/2023/PN Bnj in proving the elements in Article 372 of the Criminal Code related to the crime of embezzlement has been fulfilled and should be punished with a criminal penalty of a maximum imprisonment of 4 years and a maximum fine of Rp. 900 thousand but the judge sentenced him by considering Article 191 paragraph 2 of the Criminal Code by declaring the defendant free from all legal charges.
Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi Syahranuddin, Syahranuddin; Ismaidar, Ismaidar; Ramadani, Suci; Aritonang, Timotius
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16160

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sudah mendarah daging dan membudaya di sebagian bangsa Indonesia. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus ditegakkan dan diterapkan hakim untuk pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi. Pelaku harus bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta dalam kasus ini tindak pidana korupsi dapat dibuktikan dipersidangan dan telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya tugas, kewenangan, hak dan kewajiban keterlibatan kepala desa terhadap pengawasan penggunaan anggaran dana desa merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa,baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Adapun upaya yang dilakukan Kepala Desa terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dengan mengenali modus operandi korupsi dana desa untuk diantisipasi, peningkatan kualitas perangkat desa, pengawasan pengelolaan dana desa dan penguatan kerjasama dengan pendamping desa. Hambatan yang ditemui dan solusi yang dilakukan Kepala Desa dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dengan solusi dilakukannya bimbinganteknis, rendahnya integritas perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan solusi melakukan penyuluhan budaya integritas sehingga terwujudlah pemerintahan desa yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pengelolaan dana desa dengan solusi menyediakan informasi kepada masyarakat desa melalui pemasangan spanduk di depan kantor desa, di lokasi pembangunan, pemasangan prasasti ketika pembangunan selesai dan disampaikan secara lisan melalui sosialisasi di berbagai acara kemasyarakatan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan dan Mengakibatkan Luka Fatal yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus/2023/PN Mdn) Siregar, Maria Efifania; Syahranuddin, Syahranuddin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18616

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang "Studi Putusan: 37/Pid.Sus/2023/PN.Mdn) Tinjauan Hukum Relevansi Hak Restitusi Anak Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Luka Berat yang Dilakukan Secara Bersama-sama." Yang mana dalam situasi ini terjadi dimana dalam situasi ini pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur dan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama dimana dalam kejadian tersebut berlanjut ke pengadilan dimana pejabat yang berwenang memaksakan hukuman dengan mengabaikan hak atas ganti rugi bagi korban atas luka yang dialaminya. Penelitian ini diarahkan dengan metodologi grafis dengan teknik subjektif dengan semacam eksplorasi hukum standarisasi berdasarkan sumber informasi opsional yang diambil dari investigasi kontekstual pilihan dan peraturan pengadilan dengan pemeriksaan memanfaatkan bahan hukum terkait. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan mengenai putusan hakim tentang perlindungan hukum bagi korban, meliputi relevansi hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 angka 6 dengan penjelasan tentang segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan tersebut, dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017
Co-Authors Aritonang, Timotius Ismaidar I, Ismaidar Lidya Ramadhani Hasibuan Ramadani, Suci Sherly Almaya Siregar, Maria Efifania Sumarno .