Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies
Sendy, Beby
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN TERJADI SALAH SANGKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH NOMOR 141/Pdt.G/2024/PA.Srh) Harahap, Az-Zahrotu Zaahin; Siregar, Abdul Rahman Maulana; Sendy, Beby
JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Vol 23 No 1 (2025): JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jkss.v23i1.64701

Abstract

This study develops the interpretation of misunderstanding regarding a husband or wife that can cancel a marriage in Article 27 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 72 of the Compilation of Islamic Law. The type of research in this journal is normative legal research with a qualitative approach using a case approach in decision Number 141/Pdt.G/2024/PA.Srh. This study shows that a marriage can be canceled not only limited to falsification of identity but also due to misunderstanding of the nature of the husband or wife, in this case the husband likes the same sex (gay). The results of this case analysis lead to prevention before the cancellation of the marriage occurs through normative solutions that can be applied in marriage law in Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PA. Bji) Silvyanas, Silvyanas; Fitrianto, Bambang; Sendy, Beby
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i4.430

Abstract

Marriage dispensation is defined as an exemption from a duty or prohibition for men and women who have not met the requirements to marry, in the form of permission granted by the Religious Court to prospective brides who have not yet reached the age of 19 (nineteen) years and submit a dispensation request in accordance with Article 7, paragraph (2) of Law Number 16 of 2019. This research uses a normative juridical method, which means the research is based on an examination referring to and based on norms, legislation, legal theories and doctrines, court decisions, and other relevant literature related to the topic discussed in this research. The research was conducted using a qualitative method, specifically through data collection in the form of literature review. Factors contributing to early marriage include economic factors, premarital pregnancy, educational factors, parental factors, mass media and internet factors, family traditions, and cultural factors. In case number 17/Pdt.PA/2024/PA.Bjl, the judge decided to grant the request of Petitioner I and Petitioner II. This was based on evidence submitted to the Binjai Religious Court. One of the reasons for granting the dispensation was that Petitioner I and Petitioner II’s child had been living together like husband and wife and had been pregnant for three months. Both parents agreed and approved of the marriage. Marriage dispensation for minors is regulated in Article 7, paragraphs 1 and 2 of Law Number 16 of 2019. Dispensation, as referred to in Law Number 16 of 2019, means a deviation from the minimum marriage age limit set by the law, which is at least 19 (nineteen) years for both men and women.
Analisis Faktor – Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Hukum Keluarga Indonesia (Studi Putusan : No 12/Pdt.P/2024/PA.Binjai) Iftitah, Vania; Sendy, Beby; Radityo, M Erwin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apa saja faktor faktor penyebab pernikahan dini serta bagaimana dampak dari pernikahan dini pada putusan no 12/Pdt.P/2024/PA.Binjai terkait pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu calon suami/istrinya yang belum mencapai 19 tahun, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam UU Perkawinan, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Jika calon pengantin belum mencapai batas usia tersebut, pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika mendapatkan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama berdasarkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang kuat. Dispensasi nikah ini merupakan pengecualian hukum yang pernikahan dilangsungkan di bawah usia 19 tahun dengan persetujuan pengadilan setelah melalui proses permohonan yang biasanya melibatkan izin dari orang tua dan pemeriksaan oleh hakim yang bersertifikat hakim anak. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur secara ketat tata cara pengajuan dan pemberian dispensasi perkawinan yang belum mencapai 19 tahun agar perlindungan anak tetap terjaga.
Legal Protection of the Bensu in Trademark from an Intellectual Property Perspective (Case Study of Central Jakarta District Court Decision 57/Pdt.Sus-Hki/Mark 2019/Pn Niaga Jkt.Pst) Rahmayani, Rahmayani; Sendy, Beby
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 10, No 1 (2025): February 2025, Disaster and Disease in History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v10i1.33951

Abstract

Trademark disputes reflect one of the intellectual property law conflicts that have attracted widespread attention in Indonesia. One of them is the Bensu trademark dispute involving Ruben Samuel Onsu, a public figure and PT Ayam Geprek Bensu Sujono, a business entity that claims exclusive rights to use the name "Bensu". The dispute is in the spotlight because it not only concerns the formal legal aspects related to trademark registration, but also considers the concept of first use and good faith in conducting business. In addition, the complexity of this case provides an overview of how trademark disputes can affect legal protection for business actors, especially in the highly competitive food and beverage industry. As one of the important cases in the Commercial Court, this case provides an important decision for the application of trademark law principles in Indonesia and becomes the basis for evaluating intellectual property rights protection in the future
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ADOPSI ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg) Angela, Bulan Rizka; Andiza, Dina; Sendy, Beby
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1513

Abstract

Perlindungan Hukum terhadap anak angkat dalam hal pewarisan merupakan isu penting dalam sistem Hukum Indonesia, mengingat adanya perbedaan antara Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan umum tentang Anak Adopsi menurut Hukum Perdata, Apa hambatan bagi Anak Adopsi untuk memperoleh Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya, serta Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak Adopsi atas Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua Angkatnya berdasarkan Hukum Perdata menurut Putusan Nomor : 555/Pdt/2017/PT Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin Hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pewarisan oleh anak angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan memiliki kedudukan Hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak atas warisan. Namun, hambatan utama yang dihadapi anak angkat dalam memperoleh warisan adalah ketidaksesuaian prosedur pengangkatan anak dengan ketentuan Hukum, serta tidak adanya bukti Hukum formal seperti penetapan pengadilan. Dalam kasus Sri Hartini, gugatan ditolak karena tidak dapat membuktikan status anak angkat secara sah, meskipun secara sosial ia telah diasuh sejak kecil. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya prosedur formal dalam proses adopsi agar anak angkat memperoleh kepastian Hukum dan Perlindungan atas hak haknya, termasuk hak waris. Disarankan agar masyarakat mengikuti prosedur Hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak, dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi Hukum agar tidak terjadi ketidakpastian Hukum di kemudian hari.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Rambe, Rajali; Sendy, Beby; Bintang, Hasdiana Juwita
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12420

Abstract

Penelitian ini membahas Perkembangan internet dan teknologi pada bidang bisnis khususnya jual beli online (e-commerce) semakin hari semakin berkembang pesat, sehingga hal tersebut menimbulkan peningkatan minat masyarakat akan e-commerce. Salah satu bentuk dari perkembangan e-commerce yakni dengan hadirnya marketplace. Marketplace merupakan wadah untuk melakukan kegiatan jual beli online. Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di marketplace menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi gambar yang jelas terkait barang yang akan dibeli. Pedagang pada marketplace harus mengetahui bagaimana tanggung jawab mereka dalam melakukan transaksi elektronik di marketplace sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian barang melalui e-commerce menurut ketentuan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi e-commerce yang dirugikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan metode pengumpulan data untuk data primer dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder dengan penelusuran data kepustakaan yaitu mengkaji dokumen, peraturan, literatur, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
The Impact of Technology and Social Media on Marriage and Divorce: A Study in Besilam Village, Langkat Regency Sendy, Beby; Rossanty, Yossie; Hawawari, Muhammad Fadhiil
Journal of Social Interactions and Humanities Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jsih.v3i3.12471

Abstract

In today's rapidly evolving digital era, technology and social media have become integral parts of daily life. From connecting people worldwide to shaping how we communicate, work, and play, these advancements have profoundly transformed social, cultural, and economic dynamics. This article explores the significant role of technology and social media in the modern world and examines their influence on how we live, interact, and share information. While social media serves as an effective two-way communication tool, its impact can vary depending on how it is used. The concept of communication and information-sharing via computer networks, which predates modern social media, marked the foundation for what we now recognize as social media platforms. As technology and social media continue to advance, they have given rise to new societal phenomena, including divorces stemming from relationships formed through social media interactions. Remarkably, marriage ceremonies can now be conducted via video calls, and divorces can be finalized through video conferences. The ongoing development of technology has significantly broadened societal knowledge. The emergence of diverse social media platforms has further enabled people to expand their social networks and forge new friendships.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DI DPC PERADI MEDAN Iftitah, Vania; Sabrina, Erisca; Sendy, Beby
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31002

Abstract

Penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat dalam mewujudkan keadilan di Peradi Kota Medan 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi di Peradi Kota Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan metode analisa data menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat.
The Impact of Economic Factors as Causes of Domestic Violence in the Family (A Study of Besilam Village, Langkat Regency) Sendy, Beby; Rossanty, Yossie; Hawawari, Muhammad Fadhiil
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 3 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v3i4.12482

Abstract

Domestic Violence (DV) is a pervasive phenomenon that causes significant harm to all parties involved, encompassing social, psychological, and economic dimensions within the familial context. This study seeks to examine and elucidate the economic factors that contribute to the incidence of domestic violence in Besilam Village, Langkat Regency. Employing a qualitative research design through field study methods, data were collected via in-depth interviews with individuals who had either experienced or witnessed domestic violence, supplemented by participatory observations within the local community. The findings underscore the critical role of economic factors in precipitating domestic violence in the study area. To mitigate domestic violence in this village, a multidimensional approach integrating economic, social, and educational strategies is imperative. Moreover, the involvement of governmental and institutional stakeholders is essential in providing protective measures and support services for victims. Social campaigns aimed at enhancing public awareness of the adverse impacts of domestic violence are equally crucial. Domestic Violence (DV) also encapsulates gender-based violence within the private sphere. This form of violence frequently occurs in close personal relationships where the perpetrator is a familiar and trusted individual, such as a husband against his wife, a father against his child, an uncle against a niece or nephew, or a grandfather against a grandchild. Additionally, domestic violence is often characterized as violence against women perpetrated by family members bound by consanguinity.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI VIDIO PLATFORM MEDIA SOSIAL Nanda Sari Hasibuan, Ella; Sendy, Beby
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.451-459

Abstract

Perdangan manusia (Human Trafficking) merupakan suatu kejahatan sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Operasional perdagangan orang sering dilalukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Akibat perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin mempermudah dan membantu perkembangan kejahtan perdagangan orang sehingga banyak yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang semakin maju menyimpang dari fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang dilakukan melalui video yang diunggah melalui media sosial. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam konteks hukum, terutama dalam kerangka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban perdagangan manusia dalam kasus-kasus di mana tindakan eksploitasi tersebut terdokumentasi dalam video yang diunggah melalui platform media sosial. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis hukum, tinjauan literatur, dan studi kasus untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan, kendala, serta upaya yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dalam konteks teknologi informasi dan media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia yang terjadi melalui media sosial, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih efektif.
Co-Authors Andiza, Dina Angela, Bulan Rizka Artita, Tria Wahyu Bintang, Hasdiana Juwita Fitrianto, Bambang Harahap, Az-Zahrotu Zaahin Hawawari, Muhammad Fadhiil Iftitah, Vania Nanda Sari Hasibuan, Ella Radityo, M Erwin Rahmayani Rahmayani Rambe, Rajali Roito Pasaribu, Delima Sabrina, Erisca Silvyanas, Silvyanas Siregar, Abdul Rahman Maulana Syahranuddin, Syahranuddin Yossie Rossanty