Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah) M Usman; Nur Sholikin
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7, No 1 (2021): JIEI : Vol. 7, No. 1, 2021
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Productive zakat is zakat given to a person or group of people to be used as working capital. Giving productive zakat to mustahik MSME actors is expected to help increase Mustahik's income so that it can reduce poverty levels. Productive zakat distribution at Baznas is expected to be able to alleviate poverty in society. In 2018, Pedan District was one of the areas selected by Baznas in distributing productive zakat to MSME players. This sub-district is located in Klaten Regency which has a position as one of the development centers of Klaten Regency. The majority of Pedan people work as MSME actors, so that if the potential of this community can be maximized it will reduce the level of poverty in the area. This research is a field research (field research). To achieve this goal the writer uses a qualitative descriptive approach. In this study, primary data was generated from interviews with mustahik who received assistance from Baznas. Meanwhile, secondary data is obtained from books, journals and related laws and regulations. The results showed that the distribution of productive zakat at Baznas to MSME players in Pedan has had a positive impact on increasing their business results as seen from the amount of mustahik income before and after receiving productive zakat calculated from the total net income of MSMEs after receiving assistance from Baznas, return or net profit received by mustahik in 2018 and 2019, the final capital analysis is calculated after the total liabilities and equity of MSME businesses, the level of capital growth (Pedan people) before and after receiving productive zakat

Analisis Dalil Hadis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah Nur Sholikin; Nani Feliyani
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa dalil hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007 tentang hawalah bil ujrah. Masalah pokok yang menjadi fokus penelitian adalah analisis terhadap hadis yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI tersebut apakah sesuai dengan isi fatwa yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berdasarkan norma-norma hukum didalam hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 4 hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum, keempat hadis tersebut memiliki kandungan yang berbeda-beda. Hadis pertama dan ketiga berkaitan dengan praktik hawalah bil ujrah, sedangkan hadis kedua dan hadis keempat masing-masing membahas mengenai shulh dan ijarah. Dimana hadis ini memiliki wajh istidlal lemah terhadap hawalah bil ujrah. Dalam kitab-kitab penjelas hadis, hadis kedua dan hadis keempat tersebut tidak membahas mengenai permasalahan hawalah bil ujrah.

KONTROL KADAR PH DAN KETINGGIAN AIR PADA KOLAM IKAN NILA BERBASIS IOT Nur Sholikin; Imam Abdul Rozaq; Mohammad Iqbal; Noor Yulita Dwi Setyaningsih
Jurnal Elektro Kontrol (ELKON) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal ELKON
Publisher : Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/elkon.v1i1.6961

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ikan nila, antara lain kondisi lingkungan dan kualitas air yang baik. Untuk menjaga kondisi kualitas air yang baik, air dilakukan pemantauan dan pengendalian mutu. Seiring dengan perkembangan teknologi, hal ini penelitian bertujuan untuk membuat prototipe otomatisasi untuk tingkat pH dan tingkat air kolam yang dipantau online melalui Thinger.io,. Hasil dari alat ini memudahkan pembudidaya ikan nila untuk memantau kondisi pH dan kadar air kolam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan level 3 dimana metode ini melakukan penelitian dan pengujian produk dalam rangka mengembangkan produk yang sudah ada. Melalui pengembangan, diharapkan produk yang sudah ada menjadi lebih efektif dan efisien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil pengujian sensor error 0,07% dengan akurasi 99,93% untuk ketinggian air, dan error 0,02% dengan akurasi 99,98% untuk pH air. Menguji tampilan LCD antara tampilan web Thinger.io mendapatkan kesalahan 0% dengan akurasi 100%. Untuk menguji seluruh sistem, diperoleh hasil linier dimana sistem mampu menstabilkan pH dan ketinggian air sesuai dengan parameter yang ditentukan yaitu dengan pH antara 6,5 - 8,6 dan ketinggian air minimum 12 cm.

Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam Nur Sholikin
ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal Vol 2, No 1 (2022): ZAWA: MANAGEMENT OF ZAKAT AND WAQF JOURNAL
Publisher : IAIN Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/zawa.v2i1.5739

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by every Muslim who already has assets according to the nishab. Distribution of zakat by muzakki can be given directly to mustahik or through amil. The distribution of zakat in Baznas can be categorized into two forms, namely the distribution of zakat consumptively and productively. The purpose of this research is to find out how the management of productive zakat in Baznas will be reviewed from Islamic law/ownership theory. This research is a field research and to achieve this goal the author uses a descriptive qualitative approach. In this study, primary data was obtained from interviews with Baznas managers and the assistant team from Baznas. Secondary data is obtained from books, journals and related laws and regulations. The results of the study indicate that the management of zakat in Baznas is in accordance with Islamic law/ownership theory in which the management of zakat funds in Baznas has been distributed to those who are entitled to receive it, namely mustahik who are included in the 8 (eight) ashnaf category.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Setyawan, Rahmad; Nur Sholikin; Al - Robin
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2024): September, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.337

Abstract This research aims to explain and analyze the legal considerations and concurring opinion presented by Judge Maria Farida Indrati, as well as the implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the status of children born out of wedlock. This study is a library research using a descriptive-analytical method. The data in this research was obtained by examining Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as various library references related to the issue under investigation. The research results show that the Constitutional Court has made a progressive and responsive legal breakthrough to achieve justice for children born out of wedlock, although within the legal considerations, a concurring opinion was expressed by Judge Maria Farida Indrati. This legal breakthrough declares that a child born out of wedlock (sirri) has a civil relationship with their mother and the mother's family, as well as with the man as the father, which can be proven based on science and technology and/or other legal evidence indicating a blood relationship, including civil relations with the father's family. The civil rights granted to a child born out of wedlock (sirri) do not conflict with the provisions concerning lineage, inheritance, and guardianship. A child born out of wedlock (sirri) can claim rights that are not regulated in fiqh, such as the right to education expenses, healthcare, living necessities, and future preparation. Additionally, the child can claim compensation for unlawful acts that harm others, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, or claim for breach of contract. In short, a child born out of wedlock (sirri) has civil rights unrelated to lineage, inheritance, guardianship, or any civil rights not related to the principles of munakahat according to fiqh. Keywords: The Status of Children Born Out of Wedlock; Marriage Registration; Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyaluran Modal Halal Di Komunitas UMKM KSPPS Bina Insan Mandiri, Gondangrejo, Karanganyar Nur Sholikin; Abdullah Tri Wahyudi; Luthfiana Zahriani; Haq Muhammad Hamka Habibie
jurnal ABDIMAS Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal ABDIMAS Indonesia
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jurai.v1i3.609

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat di KSPPS Bina Insan Mandiri adalah untuk memberikan pemahaman dan akses modal halal kepada komunitas UMKM. Penting bagi perkembangan UMKM untuk memiliki akses modal halal. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan lembaga keuangan syariah. Dalam kegiatan ini, narasumber dilibatkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, konsep harta dalam Islam, serta berbagai akad yang terkait dengan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta, yang sebagian besar adalah pelaku UMKM, mengenai akses modal halal dan praktik bisnis sesuai syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Diharapkan melibatkan lembaga keuangan syariah akan membantu dalam mencapai peningkatan akses modal yang lebih luas dan berkelanjutan bagi UMKM.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Setyawan, Rahmad; Nur Sholikin; Al - Robin
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2024): September, 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.337

Abstract This research aims to explain and analyze the legal considerations and concurring opinion presented by Judge Maria Farida Indrati, as well as the implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the status of children born out of wedlock. This study is a library research using a descriptive-analytical method. The data in this research was obtained by examining Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as various library references related to the issue under investigation. The research results show that the Constitutional Court has made a progressive and responsive legal breakthrough to achieve justice for children born out of wedlock, although within the legal considerations, a concurring opinion was expressed by Judge Maria Farida Indrati. This legal breakthrough declares that a child born out of wedlock (sirri) has a civil relationship with their mother and the mother's family, as well as with the man as the father, which can be proven based on science and technology and/or other legal evidence indicating a blood relationship, including civil relations with the father's family. The civil rights granted to a child born out of wedlock (sirri) do not conflict with the provisions concerning lineage, inheritance, and guardianship. A child born out of wedlock (sirri) can claim rights that are not regulated in fiqh, such as the right to education expenses, healthcare, living necessities, and future preparation. Additionally, the child can claim compensation for unlawful acts that harm others, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, or claim for breach of contract. In short, a child born out of wedlock (sirri) has civil rights unrelated to lineage, inheritance, guardianship, or any civil rights not related to the principles of munakahat according to fiqh. Keywords: The Status of Children Born Out of Wedlock; Marriage Registration; Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010.

The Concept of Mubadalah as the Basis for the Protection of Human Rights in Islamic Family Law Sholikin, Nur; Rahmad Setyawan; Muhammad Asyrofudin; Khairuddin; Samsudin, Muhammad Adib
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Islamic family law regulations in Indonesia are still influenced by traditional understandings that tend to be textual-normative, especially in issues of child marriage, polygamy, financial responsibility, child custody, and inheritance distribution. This condition poses challenges in realizing gender justice and the protection of human rights. This study aims to analyze the concept of mubadalah as a humanistic and equitable approach to interpretation, as well as its potential as a basis for the protection of human rights in Islamic family law. This study is a literature study with a normative juridical approach. Data was obtained through a review of legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Qur’an, hadith, classical books, journal articles, and other relevant literature. The analysis was conducted descriptively and qualitatively by interpreting religious texts contextually. The results of the study show that the concept of mubadalah emphasizes reciprocity, justice, and shared responsibility between men and women. In the context of Islamic family law, this approach emphasizes the protection of children in child marriages, makes justice the benchmark in polygamy, interprets alimony as a shared responsibility, emphasizes joint custody and the best interests of the child, and opens up room for ijtihad in the distribution of inheritance. Thus, the concept of mubadalah can be used as a conceptual basis for reforming Islamic family law to bring it into line with the principles of gender justice and human rights protection. Regulasi Hukum keluarga Islam di Indonesia masih dipengaruhi oleh pemahaman tradisional yang cenderung tekstual-normatif, terutama dalam isu perkawinan anak, poligami, tanggung jawab nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mubadalah sebagai pendekatan tafsir yang humanis dan berkeadilan, serta potensinya sebagai landasan perlindungan HAM dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), al-Qur’an, hadis, kitab klasik, artikel jurnal, dan literatur relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mubadalah menekankan adanya kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan ini menegaskan pada perlindungan anak dalam perkawinan anak, menjadikan keadilan sebagai tolak ukur dalam poligami, memaknai nafkah sebagai tanggung jawab bersama, menitikberatkan hak asuh secara bersamaan dan kepentingan terbaik untuk anak, serta membuka ruang ijtihad dalam pembagian warisan. Dengan demikian, konsep mubadalah dapat dijadikan landasan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam agar selaras dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan HAM.

Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam Nur Sholikin
ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal Vol. 2 No. 1 (2022): June
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/zawa.v2i1.5739

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by every Muslim who already has assets according to the nishab. Distribution of zakat by muzakki can be given directly to mustahik or through amil. The distribution of zakat in Baznas can be categorized into two forms, namely the distribution of zakat consumptively and productively. The purpose of this research is to find out how the management of productive zakat in Baznas will be reviewed from Islamic law/ownership theory. This research is a field research and to achieve this goal the author uses a descriptive qualitative approach. In this study, primary data was obtained from interviews with Baznas managers and the assistant team from Baznas. Secondary data is obtained from books, journals and related laws and regulations. The results of the study indicate that the management of zakat in Baznas is in accordance with Islamic law/ownership theory in which the management of zakat funds in Baznas has been distributed to those who are entitled to receive it, namely mustahik who are included in the 8 (eight) ashnaf category.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search