Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia Jurnal Abdimas Indonesia Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Abdullah Tri Wahyudi
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA HINGGA MASA PASCA REFORMASI Abdullah Tri Wahyudi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2156

Abstract

This article discusses the absolute competencies of the Religious Court in Indonesia since the Dutch colonial era until the Reformation. It aims at surveying the history and development of the Court as well as its competencies. Using historical perspective this article portrays the topic in chrocological order.
Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyaluran Modal Halal Di Komunitas UMKM KSPPS Bina Insan Mandiri, Gondangrejo, Karanganyar Nur Sholikin; Abdullah Tri Wahyudi; Luthfiana Zahriani; Haq Muhammad Hamka Habibie
jurnal ABDIMAS Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal ABDIMAS Indonesia
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/jurai.v1i3.609

Abstract

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat di KSPPS Bina Insan Mandiri adalah untuk memberikan pemahaman dan akses modal halal kepada komunitas UMKM. Penting bagi perkembangan UMKM untuk memiliki akses modal halal. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan lembaga keuangan syariah. Dalam kegiatan ini, narasumber dilibatkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, konsep harta dalam Islam, serta berbagai akad yang terkait dengan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta, yang sebagian besar adalah pelaku UMKM, mengenai akses modal halal dan praktik bisnis sesuai syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Diharapkan melibatkan lembaga keuangan syariah akan membantu dalam mencapai peningkatan akses modal yang lebih luas dan berkelanjutan bagi UMKM.
Universalitas Dan Partikularitas Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Abdullah Tri Wahyudi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v1i1.82

Abstract

Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life. Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia. Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.
Dialektika Penalaran Hukum Sistemik ke Arah Penalaran Hukum Non-sistemik: Basis Nilai Penalaran Hukum Non-sistemik Abdullah Tri Wahyudi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.4030

Abstract

The dominance of systemic law in Indonesia which stems from Legal Positivism also affects the legal reasoning conducted by judges in court. Systemic law positions moral outside the law is failing to realize justice, this failure also affects the failure of legal reasoning by judge for cases in court. For this reason, it is necessary to change radically from systemic to non-systemic and also in legal reasoning by returning the law that is not value or moral free. This study aims to offer a change in systemic law to non-systemic law and how the value base in non-systemic legal reasoning. This study uses a philosophical approach that is by conducting an in-depth analysis of legal theories of Legal Positivism with theories of criticism of it in legal reasoning used by judges in court then for criticism in systemic legal reasoning the author tries to offer a non-systemic legal reasoning base with the ethical concept according to Imam Al-Ghazali.   Dominasi hukum sistemik di Indonesia yang berakar dari positivisme hukum mempengaruhi pula penalaran hukum yang dilakukan hakim di pengadilan. Hukum sistemik memposisikan moral di luar dari hukum  telah gagal mewujudkan keadilan, kegagalan ini berpengaruh pula pada kegagalan penalaran hukum terhadap kasus-kasus yang masuk ke pengadilan. Untuk itu perlu perubahan secara radikal dari hukum sistemik ke arah hukum non-sistemik termasuk pula dalam penalaran hukum dengan mengembalikan hukum itu tidak bebas nilai/moral basis nilai/moral. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penawaran perubahan hukum sistemik menjadi hukum non-sistemik dan bagaimana basis nilai dalam penalaran hukum non-sistemik. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap teori-teori hukum Positivisme Hukum dengan teori-teori kritik terhadapnya di dalam penalaran hukum yang digunakan hakim di pengadilan kemudian atas kritik dalam penalaran hukum sistemik penulis mencoba menawarkan basis nilai penalaran hukum non-sistemik dengan konsep etika menurut Imam Al-Ghazali.
Disabilitas dan Pendidikan: Aksesibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan Siti Kasiyati; Abdullah Tri Wahyudi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i1.4031

Abstract

Accessibility of education for people with disabilities has been guaranteed by Law no. 18 of 2016 concerning Persons with Disabilities. However, there is still a lot of data that shows that many children with disabilities do not have access to education, especially children with disabilities who are victims of violence, where in addition to having obstacles to their disabling condition, they also experience deep trauma but the trauma is not immediately known. This study will describe the barriers that occur for children with disabilities in getting access to education widely and what efforts can be made to fulfill the accessibility of education for them. This research methodology uses a qualitative and descriptive-analytical approach by taking the research location at the Aisyiyah Regional Leadership Council of Law and Human Rights, Central Java, which mainly assists children with disabilities who are victims of violence. In this study, it was found that there were obstacles experienced by children with disabilities in getting access to education, from the various obstacles that can be grouped into, barriers that come from parents, the community, government officials, educational institutions, and the children with disabilities themselves. and the efforts made to fulfill the accessibility of education for children with disabilities, namely consultation, investigation, profile assessment, physical healing, psychological healing, advocacy, home visits, psychological counseling, spiritual strengthening, and providing assistance.   Aksesibilitas pendidikan bagi difabel telah dijamin oleh UU No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, masih banyak data yang menunjukkan banyak anak difabel tidak mendapatkan akses pendidikan apalagi anak difabel korban kekerasan, dimana selain mereka memiliki hambatan terhadap kondisi difabelnya itu sendiri juga mengalami traumatik yang mendalam tetapi tidak serta merta diketahui traumanya. Penelitian ini akan memaparkan hambatan-hambatan yang terjadi bagi anak difabel dalam mendapatkan aksesibilitas pendidikan secara luas dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk pemenuhan asksesibilitas pendidikan bagi mereka. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis dengan  mengambil lokasi penelitian di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah yang banyak melakukan pendampingan terhadap anak difabel korban kekerasan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hambatan yang dialami anak difabel dalam mendapatkan akses pendidikan, dari berbagai hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi, hambatan yang berasal dari orang tua, masyarakat, aparat pemerintah, lembaga pendidikan, dan dari diri anak difabel sendiri. dan upaya yang dilakukan untuk pemenuhan aksesibilitas pendidikan bagi anak difabel , yaitu konsultasi, investigasi, profile assesment, penyembuhan fisik, penyembuhan psikis, advokasi, home visit, konseling psikologi, penguatan spiritual, pemberian bantuan.
Unveiling the Power of Burhānī Epistemology in Reshaping Islamic Economic Law for a Fair Financial Landscape Mukhlishin, Mukhlishin; Wahyudi, Abdullah Tri; Ramadhan, Jelang
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v8i2.8482

Abstract

This study aims to explain the concept of burhānī epistemology and its implementation in the development of Islamic economic law formulation. The method used in the research is a thematic literature review with qualitative approach based on empirical normative data to ensure the consistency of the research data. The result of this research is that burhānī epistemology as a logical method or argumentative rationale can be applied to the reality or context analysis of interest-based finance. The practice of imposing interest in the conventional financial system indicates an addition (ziyādah) that can harm one of the parties to the contract (baṭīl). In addition, the implementation of the burhānī method must include the bayānī method in the formulation of Islamic economic law because the reasoning process of the concept of interest must be linked to the concept of usury in the text (naṣ), which must be read and understood textually and contextually. The application of these findings is to review the reality of interest practices in the banking system as a home base in the formulation of Islamic economic laws by eliminating aspects of usury and interest in the financial system. The Burhani method is used to explain banking interest and contractual agreements that incorporate falsehoods like gharār (uncertainty) and injustice (mistreatment) against the parties.
Literasi Keuangan Syariah Bagi Kalangan Generasi Milenial di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasuro Sukoharjo Abdullah Tri Wahyudi; Siti Kasiyati
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Januari-Maret 2025
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i1.1269

Abstract

Ada beberapa problem pada kalangan generasi milenial mengenai litereasi keuangan syariah, diantaranya kurangnya pemahaman, minimnya akses informasi, dan ketidakpastian penerapan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Metode pengabdian ini dilakukan dengan metode Pendekatan Edukasi di mana pengabdi bersama-sama dengan kepala sekolah dan guru kelas mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian. Guru kelas mengkoordinasikan kepada siswa untuk hadir dalam pelaksanaan pengabdian sementara pengabdi mempersiapkan materi presentasi dan narasumber dalam pelaksanaan pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat berhasil mencapai tujuan dengan partisipasi aktif peserta dalam selama kegiatan ini yang sebelumnya mempunyai pemahaman dan literasi yang kurang tentang keuangan syariah menjadi meningkat dengan partisipasi aktif peserta salama kegiatan dan beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam pengabdian ini dan kesediaan dalam menggunakan produk keuangan syariah.
Ultimum Remedium in Environmental Criminal Law Enforcement Puspitasari, Aprilia Dyah; Wahyudi, Abdullah Tri; Yuspin, Wardah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hyx9vc50

Abstract

In environmental cases, some have adopted the principle of Ultima Ratio as a last resort to address the problem. The aim is to enforce environmental law, distinct from criminal law enforcement, and to apply the Ultimum Remedium Principle of Environmental Law according to Positive Law. This study employs a normative juridical method and literature-based data collection techniques. The results of the Research are the principle of ultimum remedium (last resort) in resolving environmental criminal cases. In 2024, police case files at the investigation stage were not completed for 187 cases, and in 2025, case files in Pegcourt were not completed for 21 cases. The criminal process involves police reports, stalking investigations at the prosecutor's office, and court verdicts. Ultimum Remedium is invoked to encourage settlement through mediation. In 2024, there will be 32 cases outside the Court with agreements, and in 2025, 38 cases with contracts and negotiations. The conclusion is that the Law and Government Regulation on Environmental Management regulates environmental law enforcement through criminal law. Under government regulations, environmental damage can be subject to administrative, civil, and criminal penalties. In addition, the term Ultimum Remedium encourages mediation through agreements or negotiations.
Legal Politics of the Religious Court in Indonesia and the Turkish Legal System Siti Kasiyati; Abdullah Tri Wahyudi; Muhammad Julijanto; Muhammad Taufiq
Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2025): December : Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/iclehr.v2i2.77

Abstract

This study aims to analyse the development and compare the legal politics of the Religious Court in Indonesia and Turkey. This study is library research with an interdisciplinary approach to historical-legal and comparative law research. This study presents a historical-legal perspective and a comparative analysis of the law to obtain similarities and differences in the legal politics of the Religious Court in Indonesia and Turkey. The legal politics of the Religious Court in Indonesia are divided into pre-Colonial, independence, and reform periods. In Turkey, the Religious Court is divided into three periods: before the Tanzimat, after the Tanzimat, and during Mustafa Kemal Atatürk's reforms. A comparative analysis of the law found that the Religious Courts in Indonesia and Turkey initially applied Islamic law. Still, later restrictions were placed on it in an attempt to abolish it. The difference is that the Religious Court in Indonesia still enforces Islamic law as a positive law in certain fields and regions. The Religious Court in Turkey was abolished and replaced by a regular Court based on European law. The existence of the Religious Court in Indonesia demonstrates the success of legal pluralism, while legal secularism has shifted legal pluralism in Turkey.
Co-Authors Haq Muhammad Hamka Habibie Luthfiana Zahriani Muhammad Julijanto Muhammad Taufiq Mukhlishin, Mukhlishin Nur Sholikin Puspitasari, Aprilia Dyah Ramadhan, Jelang Siti Kasiyati Wardah Yuspin