Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KODE ETIK Nur Hasyim M Khafid; Raja Rahmat Rayhan; Dimas Alfian; Yahya Sugiarti
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 3 (2024): Juni
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i3.70

Abstract

The code of ethics for the legal profession is an ethical guideline that must be adhered to by all legal scientists to maintain moral quality and professionalism. The code of ethics reflects the moral values ​​inherent in the profession and is prepared without external coercion. This code functions as social control, preventing interference from other parties, and avoiding internal conflict. Apart from that, a code of ethics is important to maintain the professionalism and clarity of duties of members of the legal profession, including advocates, notaries, judges, and others. Indonesia as a rule of law regulates a professional code of ethics in law, strengthening the role of free and responsible law enforcers. Enforcement of the code of ethics involves monitoring and providing sanctions for violations to maintain the reputation of the profession in the eyes of the public. Code of ethics and law enforcement are two different but interrelated aspects, where code of ethics enforcement focuses on implementing professional moral guidelines, while law enforcement includes broader legal norms to maintain order in society.
TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI’ DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT MUSLIM BUGIS Dimas Alfian; Masrokhin
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 2 No. 4 (2024): Agustus : Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v2i4.2036

Abstract

Tradisi pemberian uang Panai’ di Desa Kembangragi kabupaten kepulauan Selayar merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis yang terus berkembang dan dilestarikan hingga saat ini. Pemberian uang panai’ ditujukan sebagai biaya pelaksanaan walimah saat pernikahan, uang panai’ lebih diperhatikan daripada mahar dalam pernikahan suku Bugis. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field riserch) lalu mengumpulakan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulannya uang Panai’ berpindah tujuan dari awal mula yang diberikan sebagai hadiah menjadi uang yang wajib diberikan untuk pelaksanaan walimah yang ditentukan dari status sosial perempuan yakni dari pendidikan, pekerjaan, silsilah dan ekonomi wanita. Dengan tingginya nominalnya seringkali menimbulkan dampak negatif seperti kawin lari, hamil diluar nikah, gagal nikah bahkan banyak wanita yang tidak kunjung menikah. Dalam hal ini jika dilihat dari hukum islam dalam kaidah Al-Maslahah Mursalah termasuk dalam Al-Maslahah Mulghah yakni sesuatu yang tidak didukung oleh shara’ dengan pertimbangan lebih banyaknya mudharat yang terjadi.