Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Reformasi Kelembagaan Ombudsman: Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia untuk Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara Claudya Mareshky; Kanaya Ayudya Putri; Ngesti Mukti Rezeki
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 3 (2024): Juni
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i3.116

Abstract

Abstract. Institutional reform of the Ombudsman in Indonesia offers significant prospects for strengthening accountability and improving oversight of government performance. This Journal examines the potential establishment of the Ombudsman as a fourth branch of government, aimed at ensuring the protection of citizens' rights as well as increasing transparency in state administration. Journal highlights the strategic role of the Ombudsman in the context of modern democracies, where independent oversight is key to the success of responsive and accountable governance. The findings show that strengthening the Ombudsman's position can contribute significantly to reducing abuse of power and increasing public trust in government. The journal also discusses the challenges faced in implementing these reforms, including bureaucratic resistance and the need for legislative change. Thus, the institutional reform of the Ombudsman is expected to be a step forward in realizing better governance, transparency, and responsiveness to citizens' needs. Keywords: Ombudsman, Fourth Branches, Accountability, Governance Abstrak. Reformasi kelembagaan Ombudsman di Indonesia menawarkan prospek signifikan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Jurnal ini mengkaji potensi pembentukan Ombudsman sebagai cabang keempat pemerintahan, yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Jurnal ini menyoroti peran strategis Ombudsman dalam konteks demokrasi modern, di mana pengawasan independen menjadi kunci keberhasilan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kedudukan Ombudsman dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan penyalahgunaan kekuasaan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi ini, termasuk resistensi birokrasi dan kebutuhan akan perubahan legislatif. Dengan demikian, reformasi kelembagaan Ombudsman diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Kata Kunci: Ombudsman, Empat Cabang, Akuntabilitas, Pemerintahan
KEADILAN AKSES DALAM PROGRAM PTSL DAN PENGARUHNYA TERHADAP MOBILITAS SOSIAL VERTIKAL MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH Stevani Anekhe Dwinita Karo; Ngesti Mukti Rezeki; Kumara Aswin Bachtiar; Putri Na’ilah Zulfah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kebijakan negara yang bertujuan memperluas kepastian hukum dan akses terhadap hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan dan instrumen ekonomi yang memperkuat posisi sosial pemiliknya. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan akses dalam PTSL berlangsung melalui penyederhanaan prosedur, transparansi biaya, pendampingan administrasi, serta pemetaan berbasis wilayah. Program ini membuka peluang ekonomi karena sertifikat tanah dapat digunakan untuk memperoleh kredit usaha dan memperkuat perlindungan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL berpengaruh langsung terhadap mobilitas sosial vertikal, terutama pada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki legalitas tanah. Namun hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, beban pajak, serta tantangan budaya pada wilayah adat masih mengurangi efektivitas program. PTSL tetap menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keadilan akses dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat jika implementasinya diperkuat secara konsisten.
DISHARMONI UUJN, UU ITE, DAN UU BEA METERAI DALAM PENERAPAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS: IMPLIKASI TERHADAP KEOTENTIKAN DAN KEPASTIAN HUKUM Claudya Mareshky; Kanaya Ayudya Putri; Ngesti Mukti Rezeki; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digitalisasi dokumen dan penggunaan e-meterai di Indonesia menimbulkan ketegangan normatif dengan ketentuan formil pembuatan akta notaris yang tetap diatur secara ketat oleh UU Jabatan Notaris (UUJN). UUJN mewajibkan kehadiran fisik para penghadap, pembacaan akta secara langsung, penandatanganan simultan “pada saat itu juga”, serta minuta akta fisik sebagai naskah asli yang wajib disimpan notaris. Sebaliknya, UU ITE mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, sedangkan UU Bea Meterai melegalkan e-meterai pada dokumen digital. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan akta bermeterai elektronik karena e-meterai hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal dan tidak dapat merekam tindakan hukum simultan yang menjadi inti keotentikan akta. Hambatan teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, ketidakstabilan server, kurangnya integrasi aplikasi, serta risiko pemalsuan token, manipulasi metadata, dan peretasan dokumen elektronik semakin memperbesar potensi degradasi akta menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini meningkatkan risiko hukum bagi notaris, termasuk hilangnya integritas minuta dan potensi pertanggungjawaban administratif maupun perdata jika dokumen elektronik rusak atau berubah tanpa otorisasi. Kajian ini menegaskan bahwa penggunaan e-meterai belum dapat menggantikan prosedur fisik pembuatan akta otentik sebagaimana dipersyaratkan UUJN, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman teknis nasional, serta penguatan standar keamanan digital untuk memastikan kepastian hukum, integritas, dan perlindungan bagi para pihak