Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Jasmina Fahira Rizkiyanti
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Medicine & Pharmacology Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan Alifaya Najla Abdini; Jasmina Fahira Rizkiyanti; Nailis Nurul Hikmah; Putri Na’ilah Zulfah
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 2 No 3 (2024): Juni
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v2i3.119

Abstract

Abstract. This research is intended to find out about human trafficking cases in NTT. This research is conducted juridically empirically to examine the applicable law and what happens in the surrounding environment. The juridical approach is intended as an attempt to bring the problem under study closer to its empirical nature. Through this empirical juridical method, it can be seen what legal provisions apply and what happens in reality in society. This discussion includes the definition of human rights, the relationship between HTN and human rights, types of human rights, factors and impacts of human trafficking in socio-economic, political, defense and security aspects. In addition, it also discusses the correlation between human trafficking cases and human rights. The conclusion of this research is that human trafficking can be overcome by making policies or legal regulations that are firmer and stronger by regulating existing problems that are very complex. Keywords: Human Trafficking, Human Rights, Constitutional Law Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kasus perdagangan manusia di NTT. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris untuk mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam lingkungan sekitar. Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat empiris. Melalui metode yuridis empiris ini dapat diketahui ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pembahasan ini meliputi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), hubungan antara HTN dan HAM, jenis-jenis HAM, faktor dan dampak perdagangan manusia dalam aspek sosial ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, pembahasan ini juga membahas korelasi antara kasus perdagangan manusia dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perdagangan manusia dapat diatasi dengan dibuatnya kebijakan atau peraturan hukum yang lebih tegas dan kuat dengan mengatur permasalahan yang ada dengan sangat kompleks. Kata Kunci: Perdagangan Manusia, HAM, Hukum Tata Negara
PENERAPAN KLAUSUL TAKE OR PAY DALAM PERJANJIAN JUAL BELI GAS: ANALISIS HAK, KEWAJIBAN, DAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK Jasmina Fahira Rizkiyanti; Ribka Sri Rezeki Simanjuntak; Nailis Nurul Hikmah; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausul take or pay (TOP) merupakan elemen penting dalam perjanjian jual beli gas yang mewajibkan pembeli membayar volume minimum gas meskipun tidak seluruhnya diserap. Klausul ini lazim digunakan untuk menjamin kepastian pasokan bagi pembeli serta kepastian pendapatan bagi penjual. Di Indonesia, penerapan TOP sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, namun tetap dibatasi asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum klausul TOP dalam perjanjian jual beli gas serta implikasinya terhadap hak, kewajiban, dan potensi sengketa antara para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan praktik kontraktual di sektor migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul TOP memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi penjual, penerapannya sering menimbulkan ketidakseimbangan, terutama ketika penurunan permintaan gas disebabkan faktor eksternal seperti force majeure atau dinamika pasar. Ketidakseimbangan ini berpotensi memicu sengketa kontraktual terkait mekanisme pembayaran minimum, hak make-up gas, atau interpretasi syarat pengecualian. Oleh karena itu, klausul TOP perlu dirumuskan secara lebih proporsional dengan memperjelas alokasi risiko, mekanisme renegosiasi, serta penyelesaian sengketa untuk memastikan tercapainya keadilan substantif bagi kedua belah pihak
Co-Authors Alifaya Najla Abdini Nailis Nurul Hikmah Putri Na’ilah Zulfah Rayi Kharisma Rajib Ribka Sri Rezeki Simanjuntak