Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal
Shofura, Ainur Yasmin
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
LEGALITAS CYBER ESPIONAGE DALAM HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA DI INDONESIA PADA 2013): The Legality Of Cyber Espionage In Diolomatic Law (Case Study Of Australian Embassy Tapping InIndonesia in 2013) Mirza, Isroni Muhammad Miraj; Sujadmiko, Bayu; Shofura, Ainur Yasmin
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.11678

Abstract

Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang meliputi hubungan antar negara sebagai subyek hukum internasional. Dalam hal itu, diplomat yang ditempatkan di setiap negara tuan rumah dilengkapi dengan kekebalan diplomatik yang memungkinkan mereka untuk menghindari penangkapan atau penaklukan di bawah peraturan nasional negara tuan rumah. Selain itu, melalui kekebalan diplomatik ini, terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa beberapa diplomat terkadang melakukan kejahatan yang melanggar kekebalan diplomatik yang telah melekat pada mereka. Salah satu kejahatan yang paling umum adalah spionase sebagai bagian dari operasi intelijen. Spionase dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dikenal dengan Spionase Siber (Cyber Espionage). Fenomena terkini adalah kasus spionase yang dilakukan Kedutaan Besar Australia di Indonesia terhadap pejabat tinggi Indonesia pada tahun 2013. Dengan demikian itu menghancurkan kepercayaan dan kerja sama antara kedua negara. Pendekatan hukum doktrinal dan komparatif akan digunakan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya mengevaluasi kembali prosedur yang ada dalam melakukan spionase berdasarkan hukum internasional dan legalitasnya.
Co-Authors Bayu Sujadmiko, Bayu Mirza, Isroni Muhammad Miraj