Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum MONOGRAF Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum Novelty Hasanuddin Law Review Seminar Nasional FISIP Unila Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Jambe Law Journal Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Res Nullius Law Journal Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Administrative and Environmental Law Review Muhammadiyah Law Review Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Probono and Community Service Journal Lex Scientia Law Review
Bayu Sujadmiko, Bayu
FH Universitas Lampung
Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo) Sujadmiko, Bayu
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, di Pristina. Deklarasi dibaca Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Permasalahan kemerdekaan Kosovo tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan adanya pengakuan dari Negara lain? dan apakah sikap PBB terhadap lahirnya Negara baru seperti Kosovo. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara deskriftif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang merupakan masalah politik dan tidak terlepas dari permasalahan hukum, terutama politik internasional namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan pengakuan itu berakibat hukum, terutama dalam kaitan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Selain itu, ada tidaknya pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB. Kata Kunci: Kemerdekaan Kosovo, Pengakuan Negara, Eksistensi
PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Sujadmiko, Bayu
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENYADAPAN LINTAS NEGARA/KEDAULATAN DITINJAUDARI HUKUM INTERNASIONAL
PENINGKATAN POTENSI DAERAH MELALUI INOVASI TECHNOPARK DI PROVINSI LAMPUNG Meutia, Intan Fitri; Sujadmiko, Bayu; Pratiwi, Agustina
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1375.359 KB)

Abstract

Penelitian tentang Peningkatan Potensi Daerah Melalui Inovasi Technopark di Provinsi Lampung ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran pemerintah dan juga stakeholder dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat dilakukan pada tahapan analisis data. Peneliti mendapatkan data melalui interview, dokumentasi dan observasi melalui metode kualitatif dalam konteks riset kebijakan. 9 Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian seperti: (1) Bagaimana dan apasaja inovasi-inovasi yang telah di ciptakan oleh Technopark (2) Bagaimana teknik yang digunakan untuk memasarkan dan mengembangkan hasil inovasi yang telah diprosuksi. Manfaat atas penelitian ini nantinya akan menjadi rekomendasi untuk implementasi kebijakan Technopark di tahun-tahun selanjutnya baik untuk pemerintah daerah dan stakeholders terkait dan sebagai evaluasi serta pemasaran hasil produksi inovasi. Kata kunci: Inovasi, Technopark, Lampung.
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung Jessika, Arnelis; Sujadmiko, Bayu; Banjarani, Desia Rakhma; Herliansyah, Ardy
Administratio Vol 11 No 2 (2020): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat.Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat paling dominan dalam tindakan preventif adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, selanjutnya dalam tindakan represif adalah faktor perundang-undangan yang mewajibkan adanya koordinasi proses penyidikan antara penyidik kepolisian dengan PPNS dan faktor penegak hukum yakni tidak semua penyidik berpendidikan sarjana hukum serta menumpuknya beban kerja. Kerangka internasional pencegahan penyelundupan benih lobster bersumber dari ketentuan yang termuat dalam UNCLOS 1982, RMFO, CCRF, IPOA, serta RPOA.
Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo) Bayu Sujadmiko
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v6no1.344

Abstract

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, di Pristina. Deklarasi dibaca Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Permasalahan kemerdekaan Kosovo tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan adanya pengakuan dari Negara lain? dan apakah sikap PBB terhadap lahirnya Negara baru seperti Kosovo. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara deskriftif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang merupakan masalah politik dan tidak terlepas dari permasalahan hukum, terutama politik internasional namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan pengakuan itu berakibat hukum, terutama dalam kaitan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Selain itu, ada tidaknya pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB. Kata Kunci: Kemerdekaan Kosovo, Pengakuan Negara, Eksistensi
TPP (Trans-Pacific Partnership) and Digital Copyright Infringement (Conflict Interest between Japan, USA, and Indonesia) Bayu Sujadmiko
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no1.622

Abstract

Japan and the United States are sample countries, which have effectively control to reduce the number of illegal file sharing. They attempt to create a healthy Internet environment by promoting the Trans-Pacific Partnership (TPP). However, not all the members and its domestic parliaments agree with the whole provisions, specifically on Intellectual Property Chapter. Though, they keep strain to invite other nations to join the treaty. Indonesia agreed with the virtuous purposes of TPP, but it is too fast for Indonesia to ratify into domestic regulation. Indonesia is not ready yet to face the global market with low-potency. The article will show what the interest of both countries behind the TPP agreement is. It also describes how domestic copyright regulation touches illegal file sharing practices. Keywords: TPP, illegal file sharing, enforcement
Unimplemented of Audit Board Recommendation: Legal Review and Asset Recovery Bayu Sujadmiko
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2921

Abstract

Recommendations of BPK in 2019 in the form of depositing money to Lampung Province, just 70% of it has been completed. The Government Internal Supervisory Apparatus does not encourage the continuity of recommendations. This study will focus on examining law enforcement on BPK recommendations related to regional financial findings that have not been acted by regional entities, analyzing obstacles to law enforcement and analysing ideal law enforcement through recommendations.This study uses empirical juridical approach. The results show that law enforcement on BPK recommendations related to regional financial findings that have not been acted upon by regional entities. Regional entities do not follow up on BPK recommendations fully, BPK will submit the disobedience to law enforcement. Furthermore, the recommendations should have improvements to the material of sanctions norms. Hence, improving the mentality of law officers, improving a commitment, maximizing the supervisory function, evaluating and monitoring the progress of the entity.
Local Certification: Genetically Modified Organisms and Commercialization Bayu Sujadmiko; HS Tisnanta; Orima Melati Davey
Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p01

Abstract

Local government requires a regulatory framework as a base of Genetically Modified Organisms’ (GMO) development and expansion in order to support food sovereignty. In regions of Indonesia, GMO products could be strengthened through local certification. The involvement of the government is vital in supporting the economical activities of entrepreneurs in certain regions. Researchers are interested in further discussion on, “Local Certification: Genetically Modified Organisms’ Commercialization”. The studies focus on the urgency for local certification in GMO products and the commercialization of local certification towards GMO Products of region in Indonesia. This is normative research through a statute approach, which concerns legal basis for local government authority regarding agricultural products’ affairs. The research suggested that urgency for local certification in every region is very much needed to bolster food production with GMO technology base as part of the geographical index product. In the implementation amongst society, the product could be supervised and developed to enhance local and national economic activities by paying attention to the quality of genetically modified products and its food safety. GMO commercialization is still constrained by permit on feed, food and environmental safety. Therefore, the Indonesian Government’s protection on GMO product commercialization is required, both from national and local governments through a local certification. The practice upon food local certification is implemented in several regions of Indonesia, such as West Sumatra by establishing an institution; Kebumen Regency by forming a food certification related regulation and Palembang City also by applying food certification.
Does International Criminal Court have Jurisdiction over the Destruction of Cultural Property by the Islamic State of Irac and Syria? Bayu Sujadmiko; Desia Rakhma Banjarani; Rudi Natamiharja; Desy Churul Aini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p01

Abstract

The cultural property becomes objects of destruction in armed conflicts, such as Syria and Iraq, which were carried out by ISIS squads (Islamic State of Iraq and Syria). For ISIS’s actions, the ICC should judge ISIS. However, new problems will arise regarding the jurisdiction of the ICC to judge ISIS. Based on the explanation of this background, the question will arise: How are humanitarian law regulations related to protecting cultural property during armed conflict? And what is the regulation of the ICC’s jurisdiction over the protection of cultural property in armed conflict by ISIS? The research in this article is normative legal research with the statue approach. According to humanitarian law, the research results show that the regulations relating to the protection of cultural property during armed conflict are contained in the 1954 Hague Convention, Additional Protocol I and Additional Protocol II of the Geneva Conventions of 1977. The destruction of cultural property carried out by ISIS is included in war crimes, one of the Rome Statute material jurisdictions. In this case, the Rome Statute applied by the ICC has juridical power to uphold justice and punish, including war crimes committed by ISIS. For the destruction of various cultural property in Iraq and Syria, ISIS can be judge by the ICC through a referral by the UN Security Council based on the provisions stipulated in the 1998 Rome Statute.
The Concept of E-Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security Bayu Sujadmiko; Iskardo P Panggar; Ade Sofyansah; Intan Fitri Meutia
Jambe Law Journal Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.3.1.19-36

Abstract

The development of technology has made transformation in the world; one of them is the implementation of e-voting systems in general elections. This research aims to dig deeper into the utilization of e voting in Indonesia's general election according to the Law on General Election, and research on the e-voting safety aspect in Indonesia's general election with the Law on ITE, government regulation on One Data Indonesia, and the Bill of Personal Data Protection Law. The research method is normative, which is delivered with an analytic-descriptive method. The results show that Indonesia has arranged elections with e-voting mechanisms for multiples of times, for example, in Jembrana Regency. Based on the General Election Law, e voting could be implemented in Indonesia. However, there are still considerations in terms of technology and preparation that should prevent unwanted burden. There needs to be a regulation for voters' data management to prevent violations against human rights. Data management must pay attention to safety aspects guided by the Law on ITE, government regulation on One Data Indonesia, and the Bill of Personal Data Protection Law
Co-Authors Ade Sofyansah Ade Sofyansyah Ahmad Syofyan Ahmad Zazili Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Andika, Hasyim Trio DARYANTI DARYANTI Desia Rakhma Banjarani Desy Churul Aini Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Fakih, M. Firmansyah, Ade Arif Gunawan, Kadek Rio Herliansyah, Ardy Hieronymus Soerjatisnanta Ikhsan Setiawan Intan Fitri Meutia Iskardo P Panggar Isroni Muhammad Miraj Mirza Jessika, Arnelis Kadek Rio Gunawan Mirza, Isroni Muhammad Miraj Muhammad Habibi NAEK SIREGAR Natamiharja, Rudi Nguyen, Tien Dung NURUL AZIZAH Orima Melati Davey Otomo, Nobuhide Pratiwi, Agustina Putri, Harisa Nanda Putri, Nabila Riana Refi Meidiantama Rohaini Sabatira, Febryani Setiawan, Ikhsan Shofura, Ainur Yasmin Sofyansyah, Ade Sumarja, Fransiscus Xaverius Wijaya, Chessya Tivani Yusdiyanto Yusdiyanto