<![CDATA[Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam memberikan perlindungan profesi Notaris berkaitan dengan kerahasian akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah ketika seorang Notaris akan dipanggil untuk memenuhi panggilan persidangan, diperlukan persetujuan ataupun penolakan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberi persetujuan pengambilan salinan akta maupun berkas terkait protokol Notaris ke pengadilan. Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Permasalahan lain yaitu terdapat dalam Pasal 36 tentang honorarium dan Pasal 52 tentang larangan yang hanya diperuntukkan kepada Notaris, sehingga Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya.Kata Kunci: Notaris Pengganti; Saksi; Perlindungan Hukum.The Notary Honorary Council plays a role in providing protection for the Notary profession regarding the confidentiality of deeds made by Notaries. The legal protection in question is that when a Notary is summoned to fulfill a court summons, approval or rejection by the Notary Honorary Council is required first. Apart from that, the Notary Honorary Council also has the authority to approve the taking of copies of deeds and files related to Notary protocols to the court. Notaries and Substitute Notaries have the obligation to maintain the confidentiality of the deeds they make and fulfill investigators' summons and provide truthful information to assist investigators in resolving cases. However, Article 66 paragraph (1) UUJN only states that Notaries are given approval by the Notary Honorary Council and does not mention this for Substitute Notaries. Therefore, Article 66 paragraph (1) UUJN does not apply to Substitute Notaries, so that legal protection for Substitute Notaries in the UUJN is still not clearly regulated. Another problem is that Article 36 concerning honorariums and Article 52 concerning prohibitions are only intended for Notaries, so that Substitute Notaries do not get the same rights as Notaries in carrying out their positions.Keywords: Substitute Notary; Witness; Legal Protection.]]>
