Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dialektika Hukum MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan
Rusli K. Iskandar
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Urgency of State Administration Attitude for Good Governance Jejen Hendar; Efik Yusdiansyah; Neni Ruhaeni; Rusli K. Iskandar
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 2, (December 2023) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i2.2963

Abstract

Good Governance is a fundamental concept in public Good Governance is a fundamental concept in public sector management that emphasizes the importance of transparency, integrity, responsibility, fairness, trust, balance, clarity, honesty, consistency, rule of law, vision, and mission in the public sector. In Indonesia, the government administration system is recognized as a crucial element in ensuring national progress and development. Thus, the concept of Good Governance is viewed as an important element in reforming the public sector and transforming it into a system that reflects accountability, responsibility, and transparency in its operations. To achieve the goals of Good Governance, it is essential to establish a strong and effective system of government administration. Such a system must prioritize the application of Good Governance principles in the planning, implementation, and accountability processes. The relationship between the attitudes of state administration and public service delivery is also critical in achieving Good Governance. The attitudes of state administration play a crucial role in shaping the foundation for Good Governance. It is important to note that Good Governance cannot be achieved solely through the implementation of policies and regulations.
PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL Rio Trifo Inggiz; Rusli K. Iskandar; Nurul Chotidjah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5068

Abstract

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Co-Authors Efik Yusdiansyah Jejen Hendar Neni Ruhaeni Nurul Chotidjah Rio Trifo Inggiz