Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Political Studies The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences
Hamdani, Denicha
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Respon Mahasiswa Kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021: Terhadap UU-TPKS dalam Peningkatan Awareness Pelecehan Seksual Hamdani, Denicha
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 2 No. 1 (2022): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2022.2.1.31-40

Abstract

Artikel ini menjelaskan bagaimana respon mahasiswa Kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021 terhadap UU TPKS dalam peningkatan awareness atau kesadaran adanya tindakan pelecehan seksual yang mungkin terjadi dilingkungan kampus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah pendidikan khususnya perguruan tinggi dimana kasusnya belum terselesaikan dengan adil dan bijak akibat belum adanya payung hukum yang pasti. Selain itu, awareness atau kesadaran mahasiswa terhadap tindakan pelecehan seksual dirasa masih rendah sehingga memicu adanya pelecehan seksual yang mungkin terjadi tanpa disadari oleh mahasiswa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana UU TPKS yang membahas secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini dapat membawa pengaruh terhadap awareness atau kesadaran mahasiswa kelas B Ilmu Politik UINSA Angkatan 2021 terhadap pelecehan seksual yang mungkin terjadi di wilayah kampus. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan melakukan wawancara. Pendeketan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan behavioral approach. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa UU TPKS ini berhasil meningkatkan awareness atau kesadaran mahasiswa terhadap apa itu pelecehan seksual, bagaimana bentuk pelecehan seksual, dan sekaligus menjadi sebuah power baru untuk memberikan keberanian kepada mahasiswa apabila terjadi pelecehan seksual di wilayah kampus. Kata Kunci: Respon, UU TPKS, awareness, mahasiswa, pelecehan seksual
Tinjauan Ekonomi Politik terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia Hamdani, Denicha; Dwiastuti, Maudina; Algifari, Mochammad
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.1.40-56

Abstract

Tinjauan ekonomi politik terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia menjadi suatu kebutuhan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi pembuatan, implementasi, dan evaluasi UU SJSN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fokus pada makna, proses, dan konteks fenomena sosial. Jenis penelitian deskriptif ini melibatkan wawancara, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Analisis ekonomi politik menyoroti interaksi kompleks antara kepentingan politik dan ekonomi dalam perumusan UU SJSN, mengungkap bahwa kebijakan tersebut bukan hanya hasil pertimbangan ekonomi rasional tetapi juga tawar-menawar politik. Perumusan UU SJSN mencerminkan dinamika ekonomi politik yang kompleks di antara berbagai kepentingan. Kesimpulannya, interaksi antara kebijakan ekonomi dan keputusan politik membentuk kerangka distribusi manfaat dan ketidaksetaraan dalam implementasi jaminan sosial di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, identifikasi titik kritis diperoleh untuk perbaikan kebijakan guna mencapai tujuan jaminan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks dinamika ekonomi politik, menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai sistem jaminan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Collaboration for Citizenship Rights: Government and Informal Group in Lemahputro Riverbank, Sidoarjo Prakasita, Ajeng Widya; Hamdani, Denicha; Adzronnida, Tsabitah Nuril
The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences Vol. 4 No. 2 (2025): June
Publisher : UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sarpass.2025.4.2.142-159

Abstract

The acquisition of basic citizenship rights like legal identity, education, and food security often goes unfulfilled among urban poor communities in Indonesian secondary cities, as they tend to remain invisible to state welfare-delivery systems. Along the Lemahputro riverbank in Sidoarjo, East Java, this exclusion is magnified by residents’ lack of formal documentation, unstable incomes and limited political leverage. This article asks: How do government actors and informal community groups co‑produce solutions to close that citizenship gap? This research conducted a descriptive qualitative case study guided by the concepts of Brokers and Citizenship, Collaborative Governance, and the idea of vernacular citizenship. Data were gathered through participant observation, 17 semi‑structured interviews and document analysis between August and October 2023. Findings reveal a multilevel synergy in which neighborhood and village officials broker legal‑identity access, faith‑based and women’s organizations supply social‑welfare services, and a donor‑initiated hub Griya Sinau functions as an intermediary platform that binds state and community initiatives. This hybrid governance arrangement reduces bureaucratic distance, legitimizes informal actors as policy implementers and expands residents’ repertoires for claiming rights beyond clientelist channels. The study contributes empirically to Indonesian urban‑governance scholarship and conceptually by showing how collaborative governance can be vernacularized through everyday brokerage practices. Policy recommendations include formalizing community brokers as “citizenship facilitators” and deploying mobile civil‑registration units to informal settlements.
Co-Authors Adzronnida, Tsabitah Nuril Ajeng Widya Prakasita Algifari, Mochammad Dwiastuti, Maudina