Garuda - Garba Rujukan Digital

Maqasid Syariah dan Upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam Pengendalian Penduduk di Kalimantan Timur Ramdayani, Yulika; Pagala, Ashar; Hasan, Maisyarah Rahmi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5363

Artikel ini akan membahas tentang upaya BKKBN Kaltim dalam menyikapi tingginya angka kelahiran total (TFR) Kalimantan Timur yang belum mencapai target 2,14 angka TFR. Tujuan penelitian mengetahui upaya yang dilakukan BKKBN Kalimantan Timur dalam amanat Undang-Undang No.59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, serta kendala yang dihadapi dan aspek maslahat terhadap upaya-upaya tersebut. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, data dikelompokkan, disaring kemudian dikaitkan perspektif Maqashid Syariah agar ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam upaya Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim berupa Pengendalian Angka Kelahiran, Penurunan Angka kematian ibu dan anak, pengembangan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga serta Penyiapan Pengaturan Perkawinan dan Kehamilan. kendala berupa Pandemi Covid 19, Kebijakan dan Pendidikan kependudukan yang belum menyeluruh, Cakupan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan yang belum Optimal. Serta belum ada sistem peringatan dini pada Pemerintah Daerah untuk menangani masalah kependudukan. Upaya yang dilakukan sejalan dengan Maqashid Syariah untuk mencapai kemaslahatan diantaranya pengendalian angka kelahiran serta penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (Hifdz Nash) Pengembangan Kualitas Penduduk berupa Program pembinaan dan edukasi remaja (Hifdz Aql), pengarahan mobilitas penduduk (Hifdz Mal) Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan (Hifdz Nasl).

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah Fatmala, Siski; Pagala, Ashar; Sagama, Suwardi
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6543

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kaltim Dalam Perspektif Siyasah Syari’iyyah (Studi di Stadion Utama Palaran Samarinda). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. “Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ashar Pagala.,M.H.I dan Bapak Suwardi Sagama, S.H, M.HLatar belakang penelitian ini ialah pengelolaan pada sarana dan prasarana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda. Adanya problematika yang terjadi pada pengelolaan tersebut seperti banyaknya kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasrana olahraga di stadion utama Palaran Samarinda yang dibiarkan sehingga sarana dan prasarana tidak dapat digunakan dalam melakukan aktivitas olahraga yang seharusnya pengelolaan berperan penting dalam sarana dan prasarana.Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif yang melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah upaya apa sajakah yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran dan faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda serta bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pengelolaan sarana dan prasarana di stadion utama Palaran Samarinda dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini ialah, upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran hanya melakukan gotong royong semampunya saja. Adapun faktor penyebab penghambatan dalam pengelolaan sarana dan prasarana distadion utama Palaran karena tidak adanya anggaran dana dalam melakukan pengelolaan, sehingga dalam pengelolaan sarana dan prasarana tidak optimal. Banyaknya kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana olahraga distadion utama Palaran Samarinda yang hanya dibiarkan dan mengakibatkan pengelolaan sarana dan prasarana tidak terjalankan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan sunnah, dalam tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan demi kemaslahatan umat manusia, namun dalam pengimplementasian pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tidak terjalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan kemudharatan kepada umat manusia.

Efektivitas YANKOMAS Terhadap Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Sari, Novita; Pagala, Ashar; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i2.7363

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Al-Maslahah Al-Mursalah adalah menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharotan. Permasalahan yang peneliti angkat ialah tentang efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dan peneliti meninjau dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, bahwa efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dinilai masih belum efektif. Kedua, kurangnya koordinasi, sosialisasi, terbatasnya anggaran. Ketiga, dalam Al-Maslahah Al-Mursalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok (mendasar) seperti dalam memberikan kemudahan kepada para penyampai komunikasi dalam melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran HAM yaitu termasuk kedalam Maslahah Hajiyyah. Kata Kunci : Pelanggaran HAM ; Al-Maslahah Al-Mursalah ; YANKOMAS

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Dan Mengedukasi Dalam Ilmu Pengetahuan Umum Dan Pengelolaan Umkm Menuju Kawasan Sehat, Mandiri Dan Religius Pagala, Ashar
TAFANI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): TAFANI
Publisher : LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/tafani.v1i1.4295

Sultan Aji Muhammad Idris State Islamic University (UINSI) Samarinda as one of the State Universities in Indonesia is expected to be able to play a role in implementing the values of the Tri Dharma of Higher Education, namely the dharma of education and teaching, the dharma of research and the dharma of community service. LP2M as a research and community service center is responsible for organizing the Field Work Lecture program. On this occasion, we raised the theme "Efforts to Increase Public Awareness of Health and Educate in General Science and Management of MSMEs in the Framework of Towards a Healthy, Independent and Religious Area in Sungai Dama Village". Community service activities with this theme are community empowerment activities through the active role of students as a real movement in the community that is used as a partner to carry out activities that lead to community empowerment to realize independence, prosperity, and give birth to a generation with good character. Morals occupy a very important position in Islam so that every aspect is taught to be oriented towards the formation and development of noble character. One of the implementations of these values is through education. Not only has a lot of knowledge but also has manners, manners and respect for fellow human beings. 1. Conducting field surveys and seeking information about the local area to the lurah. 2. Compile a work program according to the Real Work Lecture Technical Guidebook (KKN-B). 3. Conduct consultations and ask for direction from LP2M regarding the work program to be implemented. 4. Confirming the work program to be carried out to the Lurah Sungai Dama. 5. Implement the work program that has been planned. 1. Implementation of Semi-Regular KKN Semi-Regular KKN is a KKN that is carried out directly in the community as well as Regular KKN, only KKN participants are not allowed to establish KKN POSKO. Semi Regular KKN participants are students who live in the local KKN area. The program we carry out consists of 6 aspects, including: a. Religious aspects, b. Educational aspects c. Economic empowerment aspects, d. Health aspects, e. Social participation aspects, f. Community needs. Community participation and support is quite high, where the community is actively involved in implementing the program so that the community can take maximum advantage of it. We hope that the various work programs in KKN can provide many benefits for KKN students and the residents of Sungai Dama Village, especially in the religious field. Keywords: Health, Educate, Healthy, Independent, Religious

FENOMENA PENJUALAN KNALPOT BRONG DI SAMARINDA Ihsan, Muhammad; Pagala, Ashar; Rachman, Aulia
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 2 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i2.10070

Penelitian ini mengkaji praktik penjualan knalpot brong di Kota Samarinda dengan menitikberatkan pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keberadaan knalpot brong menimbulkan ketidaksesuaian fungsi dengan peruntukan sepeda motor, yang berdampak pada keluhan masyarakat serta menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan knalpot brong dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan studi Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa knalpot brong dijual secara bebas, baik secara offline maupun online, kepada pembalap maupun masyarakat umum. Penggunaannya di sirkuit balap resmi memberikan dampak positif berupa peningkatan akselerasi kendaraan dan efisiensi mesin. Namun, penggunaan di jalan raya menimbulkan dampak negatif berupa polusi suara, gangguan ketertiban umum, serta risiko sanksi hukum. Berdasarkan hukum positif, praktik penjualan knalpot brong belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, jual beli knalpot brong sah apabila digunakan di sirkuit balap resmi karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta memberikan kemaslahatan. Akan tetapi, penjualan secara bebas tanpa pembatasan penggunaan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search