Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Cakrawarti Journal of Social Science
Sudiarkajaya, I Made
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBENTUKAN KARAKTER BERBASIS NILAI NILAI PANCASILA PADA GENERASI Z DARI PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE Setiawati, Ni Putu Ari; Wedakarna MWS, Shri IGN Arya; Sudiarkajaya, I Made; Kurniawan, I Gde Surya
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v7i2.1158

Abstract

Generasi Z (Gen Z) dikenal sebagai generasi yang belum pernah merasakan dunia tanpa internet dan teknologi digital. Sebagai generasi yang paling terhubung secara digital, Gen Z berpikir, berinteraksi, dan bekerja secara berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Ciri- ciri Generasi Z seperti keterbukaan informasi, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan bekerja sama membuka peluang besar untuk membangun negara dengan ide-ide inovatif dan kreatif. Sebagai digital native, Gen Zmemiliki keterampilan teknis yang tinggi, dapat melakukan banyak tugas, dan beradaptasi terhadap perubahan. Meski identitas Gen Z memiliki banyak aspek positif, namun tidak dapat dipungkiri juga terdapat banyak aspek negatif yang perlu diperhatikan, terutama jika menyangkut nilai-nilai Pancasila. Terpaparnya informasi yang tidak disaring di media sosial dapat menimbulkan informasi negatif yang melanggar nilai- nilai luhur bangsa. Meski Generasi Z memiliki banyak potensi positif yang bisa dikembangkan, namun ada juga beberapa aspek negatif yang perlu diwaspadai, khususnya terkait nilai-nilai Pancasila. Penting bagi masyarakat, pendidik, dan pemerintah untuk bersama-sama menerapkan strategi collaborative governance yang efektif guna memastikan generasi ini mewujudkan nilai-nilai luhur dan pengembangan keterampilan yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Hal ini memungkinkan mereka menjadi generasi teknologi, namun juga menjadi generasi pemimpin dalam hal budaya dan tradisi. Penggabungan nilai-nilai Pancasila hendaknya dilakukan dalam konteks, memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pembinaan Pancasila juga harus dikemas secara positif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLUNGKUNG Sudiarkajaya, I Made; Wikrama, A.A.N.A Wira Bima
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v5i2.647

Abstract

Pemerintah Kabupaten Klungkung Bali merupakan salah satu Kabupaten yang melakukan reformasi birokrasi dalam rangka penyederhanaan kemudahan proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP melalui E-Government. Tujuan penelitian adalah mengetahui analisis kebijakan E-Government dan faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Implementasi E-Government di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung menunjukkan kecenderungan sikap yang semakin membaik. Dimana hasil pembahasan menunjukan bahwa Standar dan sasaran kebijakan  E-Government telah berpedoman pada PP 138 Thun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP melalui Aplikasi online yaitu Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (Sicantik). Sumber daya secara umum telah mampu melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka efektifitas pelayanan. Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas berjalan dengan baik Karakteristik birokrasi pelaksana cukup berjalan dengan baik dimana Struktur Organisasi dapat dijadikan sebagai variabel yang menjelaskan karakteristik organisasi. Birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif. Pelaksana pelayanan publik dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh PTSP melainkan melibatkan dinas teknis, mengedepankan proses dan prosedur. Faktor-faktor yang menghambat implementasi E-Government adalah Isi Kebijakan pelayanan publik terdapat perbedaan persepsi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung dengan tim teknis terkait pelayanan administratif dan juga belum memiliki mall pelayanan publik untuk memudahkan proses perizinan dan nonperizinan. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, faktor penghambat berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy, dan etika. Masalah berikutnya adalah kualitas pelayanan minimal. Selain itu internal lainnya adalah penempatan posisi yang dibangun horisoltal antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pembagian potensi dalam struktur birokrasi tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur mengenai waktu, dengan demikian SOP perlu di sosialisasikan ke pelaksanan dan seluruh pengguna layanan.
Analysis Of Government Goods/Services Procurement Services At Regional Implementation Unit Iv, Bureau Of Procurement And State Property Management Services (BLPPBMN), Ministry Of Transportation Wiratama, I Nyoman Adi; Sudiarkajaya, I Made; Kurniawan , I Gde Surya
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 4 No 8 (2025): JOSS: Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v4i8.487

Abstract

This study aims to analyze the public procurement services at the Regional Implementing Unit IV of the Bureau of Procurement Services and State-Owned Goods Management (BLPPBMN) under the Ministry of Transportation, focusing on service quality, efficiency, transparency, and user satisfaction. A qualitative descriptive method with a case study approach was used. The findings indicate that while the e-procurement system has been implemented to enhance efficiency and transparency, several challenges remain, including process delays, technical issues, and limited personnel competence. The quality of service is considered adequate but still needs improvement, particularly in responsiveness and communication clarity. Key factors influencing procurement effectiveness include personnel competence, proper planning, and active participation from service providers. The study recommends strengthening human resource training, optimizing the electronic system, and improving supervision and accountability at all stages of the procurement process. The results are expected to contribute to enhancing procurement systems at BLPPBMN and other related government institutions.
Implementation of Public Policy for Electronic-Based Business Licensing Services at The Bangli Regency Investment Office and PTSP Sri Irawati, Ni Luh Komang; Sudiarkajaya, I Made; Majuarsa , I Wayan
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 4 No 8 (2025): JOSS: Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v4i8.503

Abstract

This study aims to analyze the implementation of electronic business licensing policies at the Bangli Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP). This research focuses on three main aspects: the policy implementation process, the challenges faced, and the efforts made to improve the quality of business licensing services through the Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) system. This study uses a descriptive qualitative method, employing in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings show that although the OSS-RBA policy has been implemented, it has not achieved optimal results. Key challenges include low digital literacy among the public, limited IT infrastructure, uneven technical capacity of human resources, and a lack of integration between national and regional licensing systems. In response, DPMPTSP Bangli has undertaken several initiatives, such as providing OSS assistance services, in-house technical training, and developing digital-based public communication. The study concludes that the successful implementation of OSS-RBA is highly dependent on technological readiness, bureaucratic competence, and effective inter-agency coordination.
Co-Authors Kurniawan , I Gde Surya Kurniawan, I Gde Surya Majuarsa , I Wayan Setiawati, Ni Putu Ari Sri Irawati, Ni Luh Komang Wedakarna MWS, Shri IGN Arya Wikrama, A.A.N.A Wira Bima Wiratama, I Nyoman Adi