Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Eno, La Radi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBATALAN MEREK TERKAIT ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL Eno, La Radi; Nurmawati, Bernadete; Santjojo, Eko Suryo
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 2 Desember (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i2 Desember.460

Abstract

ABSTRACTMarks which cannot be registered and which are rejected, if the Mark is submitted by an Applicant in bad faith, because it is substantially or completely similar to a Mark belonging to another party. In essence, similarities are similarities caused by the presence of dominant elements between one brand and another, giving rise to the impression of similarities, both regarding the shape, method of placement, method of writing or combination of elements, as well as the synchronization of speech sounds contained in the brand. the. In case Number 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PNCommerce. Jkt.Pst, the Defendant's "M&G" brand has bad intentions, namely the intention to piggyback on the fame of the Plaintiff's famous "M&G" brand which is essentially the same and is of the same type or class. The main similarities can be seen in the presence of elements of the word "M&G" in the Defendant's mark both in writing and sound with the Plaintiff's "M&G" mark, which both consist of the same 2 (two) letters and the sign "&" (and), so that Both the pronunciation and sound of the two brands are exactly the same and there is no difference at all.Apart from that, the form/style of the writing and font of the letters on the Defendant's "M&G" brand label also have similar shapes and arrangements which have no distinguishing power at all from the Plaintiff's writing which was created and used long ago by the Plaintiff. Based on this, the Central Jakarta Court canceled the registration of the "M&G" trademark Register No. IDM000362830 in the name of the Defendant from the General Register of Marks at the Directorate of Trademarks with all its legal consequences, and the mark in question is declared no longer valid which automatically results in the end of legal protection for the mark in question.Keywords: Similarity in essence, brand cancellation, famous brand ABSTRAKMerek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, jika Merek yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain.  Persamaan pada pokoknya adalah adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persarnaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.  Pada perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst, Merek “M&G” milik Tergugatmemiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek terkenal “M&G” milik Pengugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat adanya unsur kata “M&G” pada merek Tergugat baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek “M&G” milik Penggugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda “&” (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali.  Selain itu bentuk/style tulisan dan font huruf pada etiket merek “M&G” Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Penggugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, dan merek yang bersangkutandinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merekyang bersangkutan.Kata kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Pembatalan Merek, Merek Terkenal 
PRAKTIK KEADILAN RESTORATIF DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MENGURANGI RESIDIVISME Aryani, Reni; Yusuf, Hudi; Eno, La Radi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.532

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini menyelidiki keampuhan keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme dan elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilannya. Keadilan restoratif, sebuah alternatif dari sistem peradilan retributif, berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui percakapan dan reparasi. Menurut literatur, keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme, meningkatkan kepuasan korban dan pelaku, dan memungkinkan rehabilitasi kerusakan. Namun, karakteristik pelaku dan korban, kualitas fasilitator, masalah budaya dan sosial ekonomi, serta desain dan implementasi program, semuanya berdampak pada keberhasilan keadilan restoratif. Tantangan yang dihadapi antara lain dukungan pemangku kepentingan, keragaman implementasi, integrasi dengan sistem hukum yang ada, sumber daya yang terbatas, dan bukti empiris tentang efektivitas. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, keadilan restoratif memberikan pilihan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif terhadap sistem pidana.Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Residivisme, Implementasi PeradilanABSTRACT :  This study investigates the efficacy of restorative justice in reducing recidivism and the elements that impact its success. Restorative justice, an alternative to the retributive justice system, focuses on mending connections between offenders, victims, and communities via conversation and reparations. According to the literature, restorative justice can reduce recidivism, boost victim and offender satisfaction, and allow for harm rehabilitation. However, the characteristics of offenders and victims, facilitator quality, cultural and socioeconomic issues, and program design and implementation all have an impact on restorative justice's success. Challenges include stakeholder buy-in, implementation variability, integration with existing legal systems, limited resources, and empirical evidence of efficacy. Despite these challenges, restorative justice provides a more humanitarian and rehabilitative option to the criminal system. Keywords: Restorative Justice, Recidivism, Justice Implementation.
ANALISIS YURIDIS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMA KONSTITUSI (MK) STUDI KASUS PUTUSAN NO.53/PHP.BUP-XIX/2021 KABUPATEN MUNA Eno, La Radi; Mulyadi, Rudi; Panda, Daniel
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.575

Abstract

Abstrak : Wujud demokrasi langsung di Indonesia pada pelaksanaannya ditemukan adanya pelanggaran sehingga untuk mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan asas Pemilihan Umum yaitu Luber Jurdil, maka pihak yang kalah dalam Pilkada dapat mengajukan Permohonan Pembatalan.Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekantan kasus dalam perkara di Mahkamah Konstitusi.Pemohon dalam permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.06- Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian terhadap proses penyelesaian sengketa hasil pilkda di mahkamah Konsitusi untuk melihat tahapan penyelesaian.Dengan Nomor Perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2 LM Rajiun Tumada-La Pili.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa. Prosedur penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Mahkamah Konstitusi dan Dalam penggujian perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 sudah sesuai dengan aturan syarat formal pengajuan sengketa perselisihan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat formal pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 persen hingga 2 persen. sedangkan yang diajukan oleh para Pemohon melebihi syarat formal sampai 6,77 Persen. Sehingga berdasarkan ketentuan norma yang berlaku Mahkamah Kosntitusi sudah tepat dan berkeadilan.Kata Kunci Demokrasi, Pilkada, Mahkamah KonstitusiAbstrack : In the form of direct democracy in Indonesia, violations were found in its implementation so that in order to restore the implementation of Regional Head Elections in accordance with the principle of General Elections, namely Luber Jurdil, the party who loses in the Pilkada can submit a Request for Cancellation.This research method is normative legal research with a case approach in cases at the Constitutional Court.The Petitioner in his petition asked the Court to annul the Muna Regency General Election Commission Decree Number 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 concerning Determination of Recapitulation of Vote Counting Results and Results of the 2020 Muna Regent and Deputy Regent Election, which was ratified December 16 2020. Thus, this research conducted a study of the regional election dispute resolution process at the Constitutional Court to see the stages of resolution.With Case Number 53/PHP.BUP-XIX/2021 filed by candidate pair Regent and Deputy Regent of Muna serial number 2 LM Rajiun Tumada-La Pili. Based on the research results, it was concluded that. Procedures for resolving disputes over regional head election results are contained in the provisions of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as most recently amended by Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and Laws Number 6 of 2020 of the Constitutional Court and in reviewing case Number 53/PHP.BUP-XIX/2021, it is in accordance with the formal requirements for filing a dispute under Article 158 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016, the formal requirements for submitting an application to the Constitutional Court is 0.5 percent to 2 percent. Meanwhile, what was submitted by the Petitioners exceeded the formal requirements by 6.77 percent. So that based on the provisions of the applicable norms, the Constitutional Court is appropriate and fair.Keywords Democracy, Pilkada, Constitutional Court
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Nurmawati, Bernadete Panda, Daniel Rudi Mulyadi, Rudi Santjojo, Eko Suryo Yusuf, Hudi