Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat dalam Kegiatan Relokasi Permukiman Dampak Program PEMSEA Tahun 2022 di Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Puro, Sarjono; Nurmawati, Bernadete; Maria, Kiki; Marlin, Syamsu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO) Vol. 1 No. 2 (2023): April
Publisher : LPPM Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58965/jpmsipo.v1i2.12

Ketapang Village is located on the sea coast of Mauk District, Tangerang Regency, which has residential environmental characteristics that tend to be closely related to poverty and illegal land use. Slum settlements are caused by the inability of the poor to get proper housing, causing them to illegally occupy land along the riverbanks owned by the Tangerang District Fisheries Service. With the PEMSEA program in 2022, infrastructure development for mangrove conservation and ecotourism in Ketapang Waters is of course accompanied by regional planning, with improving the quality of slum settlements on the banks of the river leading to the beach. The arrangement of the slum settlement area is through relocation to land that is not far from the location where he lives because the legality of residential land is unclear. In an effort to overcome these obstacles, it is necessary to socialize and assist in understanding the community regarding relocation activities. The socialization method consists of two initial activities, namely data collection on project-affected residents and the process of implementing education and outreach activities through relocation assistance. The results of the outreach: the mechanism for planning and implementing relocation in Ketapang Village did not run smoothly, namely some residents affected by the project refused to relocate, so an approach was taken through socialization so that residents affected by the project were willing to sign a letter of intention to move to a new place of residence.

Pengenalan ChatGPT untuk Meningkatkan Literasi Digital Menuju Era Society 5.0 Di SMK PGRI 4 Jakarta Nurmawati, Bernadete; Widyanto, Muhammad Laras; Ratuwulan, Anjelis; Soderi, Ahmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11757

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan kerjasama dengan SMK PGRI 4 Jakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami laksanakan dengan tema “Pengenalan ChatGPT Untuk Meningkatkan Literasi Digital Menuju Era Society 5.0.” Sasaran dalam kegiatan ini adalah para siswa SMK PGRI 4 Jakarta. Mereka diberikan pelatihan singkat ChatGPT dan langsung mencoba penggunaan aplikasi tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan literasi digital menggunakan ChatGPT dalam proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan siswa. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, metode simulasi, dan metode tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini adalah penguasaan materi teknis penggunaan ChatGPT sehingga siswa memperoleh manfaat nyata dalam proses pembelajaran untuk dapat lulus SMK dengan hasil yang baik. Dengan ChatGPT, siswa dapat mengakses informasi yang mungkin tidak tercakup dalam bahan ajar mereka atau tidak tersedia secara mendalam dalam pelajaran. Selain itu, ChatGPT juga dapat membantu siswa dalam pembelajaran mandiri, memungkinkan mereka mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri untuk memahami konsep yang kompleks, atau melatih pemahaman tanpa tergantung pada bimbingan langsung dari guru atau tutor.

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis Butarbutar, Russel; Nurmawati, Bernadete
Eligible : Journal of Social Sciences Vol. 2 No. 1 (2023): ELIGIBLE : Journal of Social Sciences
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53276/eligible.v2i1.66

Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi konsumen pinjaman online. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan kasus hukum. Perlindungan hukum tentang data pribadi khususnya nasabah Pinjaman Online di Indonesia perlu untuk segera direalisasikan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus mengatur perlindungan data secara akurat dan transparan serta mengatur tentang (1) pembatasan cara pengumpulan, penyimpanan atau pembagian data pribadi; (2) mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan cara mereka menggunakan data pribadi; (3) mengamanatkan tingkat mimimun perlindungan data pribadi; (4) jaminan hukum terhadap hak pemilik data pribadi; (5) larangan dalam penggunaan data pribadi ditujukan kepada orang yang memperoleh atau mengumpulan atau mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi atau konsumen; (6) perumusan sanksi administratif dan sanksi pidana yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat secara hukum dan ekonomi.

AKIBAT HUKUM TERHADAP KUTIPAN AKTA KELAHIRAN YANG TIDAK TERCATAT DIDALAM REGISTERNYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Nurmawati, Bernadete; Fahlevie, Rinaldi Agusta; Haposan, Johannes
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 1, No 1 Juni (2022): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban melalui pencatatan kependudukan melalui pendaftran kependudukan, pencatatan sipil dan publikasi dokumen dan data kependudukan serta pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut diatur dalam peraturan presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ditemukan kasus anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Akibat hukum terhadap kutipan akta kelahiran yang tidak tercatat dalam register akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yaitu kedudukan hukum terhadap anak tersebut adalah tidak memiliki status keperdataan yang sah di mata hukum atau diartikan dengan keberadaannya secara de jure dianggap tidak ada oleh negara dan juga berdampak kepada hal-hal lain yang bersifat kepentingan individu seperti untuk pengurusan sekolah, kesulitan dalam pembuatan paspor, dan dalam pengurusan hak ahli waris.Kata Kunci : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

PEMBATALAN MEREK TERKAIT ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL Eno, La Radi; Nurmawati, Bernadete; Santjojo, Eko Suryo
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 2 Desember (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i2 Desember.460

ABSTRACTMarks which cannot be registered and which are rejected, if the Mark is submitted by an Applicant in bad faith, because it is substantially or completely similar to a Mark belonging to another party. In essence, similarities are similarities caused by the presence of dominant elements between one brand and another, giving rise to the impression of similarities, both regarding the shape, method of placement, method of writing or combination of elements, as well as the synchronization of speech sounds contained in the brand. the. In case Number 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PNCommerce. Jkt.Pst, the Defendant's "M&G" brand has bad intentions, namely the intention to piggyback on the fame of the Plaintiff's famous "M&G" brand which is essentially the same and is of the same type or class. The main similarities can be seen in the presence of elements of the word "M&G" in the Defendant's mark both in writing and sound with the Plaintiff's "M&G" mark, which both consist of the same 2 (two) letters and the sign "&" (and), so that Both the pronunciation and sound of the two brands are exactly the same and there is no difference at all.Apart from that, the form/style of the writing and font of the letters on the Defendant's "M&G" brand label also have similar shapes and arrangements which have no distinguishing power at all from the Plaintiff's writing which was created and used long ago by the Plaintiff. Based on this, the Central Jakarta Court canceled the registration of the "M&G" trademark Register No. IDM000362830 in the name of the Defendant from the General Register of Marks at the Directorate of Trademarks with all its legal consequences, and the mark in question is declared no longer valid which automatically results in the end of legal protection for the mark in question.Keywords: Similarity in essence, brand cancellation, famous brand ABSTRAKMerek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, jika Merek yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain. Persamaan pada pokoknya adalah adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persarnaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Pada perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst, Merek “M&G” milik Tergugatmemiliki itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng ketenaran dari merek terkenal “M&G” milik Pengugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dan merupakan jenis atau kelas yang sama. Persamaan pada pokoknya dapat dilihat adanya unsur kata “M&G” pada merek Tergugat baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek “M&G” milik Penggugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda “&” (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali. Selain itu bentuk/style tulisan dan font huruf pada etiket merek “M&G” Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Penggugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Jakarta Pusat membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, dan merek yang bersangkutandinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merekyang bersangkutan.Kata kunci: Persamaan Pada Pokoknya, Pembatalan Merek, Merek Terkenal

PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST WILAYAH KERJA MIGAS OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari; Ekoprasetyo, Antonius Bintarto; Nurmawati, Bernadete; Panda, Daniel
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1244

Regulation of natural resource management as a pillar of life that is rooted in the welfare and balance of society is a mandate that must be carried out in good faith and with responsibility. One form of this can be found in Regional Owned Enterprises (BUMD), which is one of the channels for managing state assets. The provisions contained in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016 concerning 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas allow regional governments to participate in management through delegation to BUMD or regional companies. The essence of this effort is to obtain profits that can increase regional income and the welfare of its people. This 10% Participating Interest Regulation, from the start, has succeeded in creating harmony between the rights and obligations between Cooperation Contract Contractors (KKKS) and BUMD. KKKS is responsible for offering 10% participatory interest to regions, as regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016. If regions accept this offer through BUMD, they will obtain a maximum management right of 10% in accordance with the mandate stated in the Cooperation Contract between the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) and KKKS. In this way, cooperation between regional governments (BUMD and KKKS) can become a firm foundation for managing natural resources in order to achieve shared prosperity.

PENINGKATAN PEMAHAMAN ASPEK HUKUM LITERASI KEUANGAN DIGITAL BAGI SISWA SMA YAPEMRI KOTA DEPOK Nurmawati, Bernadete; Herman, KMS; Widyanto, Muhammad Laras; Ferdiles, Lucky
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 3 (2024): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, September 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v3i3.3184

The rapid development of technology in the digital era has brought significant changes to financial behavior in society with the emergence of digital financial systems. Financial literacy has become essential in managing personal finances, including investments, debt management, and long-term financial planning. Financial literacy enables individuals to make wise financial decisions. In the digital era, improving financial literacy is also necessary to utilize digital financial services, such as Digital Financial Services (DFS), which facilitate various payment and financial transactions electronically through various digital platforms. However, the use of digital financial services also carries risks, particularly the potential for cybercrime, requiring heightened awareness. Through socialization efforts, understanding digital financial literacy can be enhanced, as demonstrated by the Community Service Implementation Team, which provided education to students of YAPEMRI High School in Depok City on digital financial literacy in its legal aspects. This activity aims to increase students' understanding of financial literacy and various issues in the digital financial domain, such as cybersecurity risks, online fraud, and personal data breaches. Additionally, students were taught the importance of maintaining data integrity, understanding legal rights and obligations in digital transactions, and identifying and addressing potential cybercrimes when using digital financial services.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMEGANG POLIS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI PT. BNI LIFE INSURANCE Ramadhani, Aisyah Feriska; Nurmawati, Bernadete
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.581

Abstrak : Asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, artinya para pihak atau masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling eksklusif, sehingga hubungan dengan pembeli asuransi tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajibannya tetapi juga untuk mempunyai perlindungan untuk menuntut haknya. Perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seluruh perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi atas hilangnya uang premi yang dilakukan oleh agen asuransi PT. BNI Life Insurance? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransiPT. BNI Life Insurance pada perkara Nomor 993/Pdt.G/2022? Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber pada data-data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang mana berasal dari buku-buku, undang-undang, hasil pikiran dari para ahli hukum, dan juga dokumen resmi yang menunjang penelitian maupun diperoleh dari hasil laporan ilmiah lainnya. Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian deposito dan asuransi, dan peristiwa penempatan dana dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Jika terjadi perbuatan melawan hukum, Christina Ganda Tua H. sebagai pemegang polis asuransi memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan haknya karena adanya kelalaian dari seorang agen saat menawarkan produk asuransi. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.09/2016 mengenai Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, disebutkan bahwa sebelum melibatkan diri dalam pemasaran, penjualan, atau penawaran program atau produk asuransi, tenaga pemasar, yang dalam konteks ini adalah agen asuransi, diwajibkan memiliki lisensi, perjanjian keagenan, dan mendapatkan pelatihan. Regulasi berikutnya yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi agen asuransi untuk memberikan informasi yang jujur, tidak palsu, dan tidak menyesatkan kepada calon atau pemegang polis asuransi terkait produk asuransi yang ditawarkan.Kata Kunci:Perlindungan, Hukum, Asuransi598Abstrack : Insurance is a reciprocal agreement, meaning that the parties or each party have mutually exclusive rights and obligations, so that a relationship with the insurance buyer is not only necessary to fulfill their obligations but also to have protection to claim their rights. Acts against the law are based on article 1365 of the Civil Code, namely all acts that violate the law, which cause harm to other people, requiring the person who caused the harm through his fault to compensate for the loss. The main problems of this research are (1) What is the legal protection for customers who hold insurance policies for the loss of premium money by the insurance agent PT. BNI Life Insurance? (2) What is the basis for the judge's consideration of the unlawful acts committed by the PT insurance agent. BNI Life Insurance in case Number 993/Pdt.G/2022? The normative juridical research method is research that originates from secondary data, namely through literature study which comes from books, laws, the thoughts of legal experts, and also official documents that support research or are obtained from the results of other scientific reports. The Plaintiff filed an Unlawful Action Lawsuit for deposit and insurance losses, and the incident of placing funds from the Plaintiff to Defendant II amounting to Rp. 140,000,000.00 (one hundred and forty million rupiah). If an unlawful act occurs, Christina Ganda Tua H. as the insurance policy holder has the right to recover her rights due to negligence on the part of an agent when offering insurance products. Financial Services Authority Number 69/POJK.09/2016 concerning the Implementation of Insurance Companies and Sharia Insurance Companies, states that before involving themselves in marketing, selling, or offering insurance programs or products, marketers, who in this context are insurance agents, are required to have a license, agency agreement, and receive training. The next regulation that provides legal protection for insurance policy holders is Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. Article 31 paragraph (2) Law no. 40 of 2014 stipulates the obligation for insurance agents to provide honest, not false and not misleading information to prospective or insurance policy holders regarding the insurance products offered.Keywords: Legal, Protection, Insurance

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Rumbiak, Hosea Marlodik; Nurmawati, Bernadete; Yusuf, Hudi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.574

Abstrak : Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luarnegeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal28 Dayat 3, dimana setiap warganegera berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia diluarnegeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ? (2) Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak berdokumen?. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif. Analisis, upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan dengan cara perlindungan dengan pendekatan secara politis.Pendekatan politis dilakukan secara konkretyang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (Government to Goverment) dari negara pemerima mau pun negara pengirim TKI, Kerjasama G to NGO (Government to Non Government Organization), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama Gto privat atau privat to privat. Kerjasama G to G dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk Momerandum of Undertanding (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral. Selanjutnya dengan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang tugasnya melakukan penempatanatas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara penggunaTKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan memberikan pelayanan,mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan , penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKIdan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhanKata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja IndonesiaAbstract : Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28 Dayat 3, where every citizen of the country has the right to get a decent job. The main problems in this research are (1) What are the government's efforts to provide protection for Indonesian Workers abroad according to Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad? (2) How is the implementation of legal protection for undocumented Indonesian workers abroad? This research method was carried out using Normative Juridical research. Analysis, efforts to protect Indonesian Migrant Workers (TKI) who work abroad starting from pre-placement, placement period, and post-placement. Protection for undocumented TKI can be done by protecting with a political approach.A concrete political approach is carried out by the Government to seek the protection of migrant workers abroad by making cooperation agreements between governments or G to G (Goverment to Government) from receiving countries and countries sending migrant workers, GtoNGO (Goverment to Non-Government Organization) cooperation, cooperation with religious organizations, and Gto private or private to private cooperation. G to G cooperation from countries receiving TKI, is carried out in the form of a Memorandum of Undertaking (MoU), arrangement or bilateral agreement. Furthermore, with the establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), whose task is to carry out placements on the basis of written agreements between the government and the government of the country using TKI or legal entity users in the destination country and providing services, coordinating and supervising: documents, final supplies for departure, problem solving, resources. financing, departure to repatriation, improving the quality of prospective migrant workers, information, the quality of implementing migrant workers, and improving the welfare of migrant workers and their families. Third, Providing Humanitarian Assistance to TKI who are undergoing judicial proceedings in the local country, due to accusationsKeywords: Legal Protection, Indonesian Workers

Sosialisasi Pendaftaran Merek sebagai Upaya Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi UMKM Agrowisata KISUCI di Desa Cipambuan, Kabupaten Bogor Herman, KMS; Nurmawati, Bernadete; Suhendar, Tubagus Ahmad; Mandala, Subianta
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.721

The objective of this community service project is to educate the participants of KISUCI Agrotourism MSMEs on the importance of registering their brands to provide peace of mind for consumers and ensure legal protection for their products. Cipambuan Village, Babakan Madang Sub-district, Bogor Regency, Indonesia, conducted a socialization and group discussion approach on November 4, 2024, with extension as the main activity. In the counseling session, participants were provided with a comprehensive understanding of the strategic benefits of trademarks, registration procedures through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and the urgency of legal aspects in supporting business sustainability and competitiveness. In addition, the exercise uncovered a number of constraints faced by MSMEs, including a lack of technical knowledge, financial limitations, lack of awareness of the importance of legal considerations in brand registration, and an absence of familiarity with the registration process. The outreach successfully raised participants' initial awareness of the importance of brand protection, and laid the groundwork for ongoing assistance in the brand registration process as well as the development of a brand identity rooted in community strength.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search